Nikel Indonesia: Kunci Ekonomi Nasional dengan Tata Kelola Berkelanjutan

Nikel Indonesia: Kunci Ekonomi Nasional dengan Tata Kelola Berkelanjutan

JAKARTA - Nikel kini menjadi komoditas penting dalam perekonomian Indonesia. 

Sebagai pemasok nikel terbesar dunia, perannya bukan hanya meningkatkan nilai ekspor, tapi juga memberi dampak besar bagi daerah penghasil tambang. 

Namun, tantangan utama pemerintah dan korporasi adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola (ESG).

Baca Juga

Pengelolaan Hulu Migas Indonesia Berbasis Prinsip Konstitusi Ketat

Agus Sari, CEO Landscape Indonesia (PT Bentang Alam Indonesia), menyatakan bahwa kontribusi nikel terhadap ekonomi daerah dan nasional semakin signifikan. Namun ia menekankan pentingnya memastikan manfaat ekonomi ini benar-benar dirasakan masyarakat sekitar lokasi tambang. 

“Perlu dilihat apakah pertumbuhan ekonomi dari nikel ini menyejahterakan masyarakat, dengan aliran investasi sebesar ini, berapakah yang benar-benar dinikmati Indonesia?” ujar Agus.

Keberlanjutan dan Dampak Sosial

Agus juga mengingatkan agar keberlanjutan dampak ekonomi nikel diperhatikan dengan serius. Mengingat nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemerintah dan perusahaan harus memastikan operasional tambang yang telah berhenti tidak menimbulkan masalah ekonomi dan sosial baru bagi masyarakat sekitar.

Aspek keberlanjutan ini sangat penting agar sektor tambang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.

Standar Lingkungan dan Daya Saing Produk

Pengamat lingkungan Tri Edhi Budhi Soesilo menyoroti peran standar lingkungan dalam menentukan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. 

“Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Kritik ini ada benarnya, sebagaimana diakui juga sebelumnya. Namun, justru di sinilah tantangan kita, bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” ungkap Budhi.

Ia menambahkan, masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi yang muncul sering kali bukan karena keterbatasan teknologi semata, melainkan perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip ESG menjadi krusial agar produk nikel Indonesia bisa diterima di pasar global yang semakin ketat regulasinya.

Regulasi dan Penerapan ESG

Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengeluarkan payung hukum untuk penerapan ESG pada perusahaan tambang. Regulasi ini diperlukan agar perusahaan tidak hanya terdorong oleh keinginan, tetapi wajib menjalankan prinsip ESG.

“Karena ESG ini harus diatur di aturan, regulasi. Karena kenapa? Berbicara punishment, berbicara sanksi, dan berbicara kewajiban. Itu saja sih. Jadi kita lagi kasih masukan ke pemerintah, mudah-mudahan bisa selesai,” jelas Meidy.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan praktek pertambangan di Indonesia bisa lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

China: Mitra Dagang dan Investasi Strategis

China masih menjadi mitra dagang utama Indonesia, khususnya dalam sektor nikel dan turunannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke China naik 8,9 persen menjadi 30,5 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Juni 2025. Kenaikan ini didorong oleh ekspor produk nikel, besi, baja, serta beberapa komoditas pertanian dan perkebunan.

Selain itu, impor dari China juga meningkat signifikan, terutama kendaraan dan peralatan elektronik. Hal ini menunjukkan hubungan dagang yang saling menguntungkan dan terus berkembang.

Dukungan Dunia Usaha untuk Kerja Sama dengan China

Pengusaha Indonesia menyambut baik penunjukan Irene sebagai Wakil Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok. Mereka menilai Irene merupakan sosok yang tepat untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi.

Ketua Kadin Komite Indonesia Tiongkok (KKIT), Garibaldi Thohir, optimis bahwa kehadiran Irene akan semakin mengeratkan kerja sama ekonomi Indonesia-China. 

“Dilantiknya dr Irene akan menjadikan hubungan ekonomi Indonesia dan China semakin erat, terutama dalam sektor investasi dan perdagangan,” ujarnya.

Boy Thohir menambahkan bahwa pelaku usaha siap mendukung pemerintah untuk memperkuat kemitraan di bidang pengembangan sumber daya manusia, perdagangan, dan kerja sama sosial ekonomi lainnya.

Nikel memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun pembangunan daerah penghasil tambang. 

Namun, keberlanjutan pengelolaan nikel yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan perusahaan tambang.

Penguatan regulasi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan adalah kunci agar produk nikel Indonesia tetap kompetitif dan diterima di pasar global. Di sisi lain, kemitraan strategis dengan China menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Dengan perhatian serius pada keberlanjutan dan hubungan internasional, sektor nikel diharapkan mampu berkontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional secara berkelanjutan.