Pemerintah Tambah Rp330 Miliar untuk Perluas Akses Kontrasepsi Nasional

Pemerintah Tambah Rp330 Miliar untuk Perluas Akses Kontrasepsi Nasional

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pembangunan keluarga sejahtera melalui penguatan akses program Keluarga Berencana (KB). Melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), anggaran tambahan sebesar Rp330 miliar dikucurkan untuk memperluas distribusi alat kontrasepsi ke seluruh pelosok tanah air.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa isu keluarga berencana tidak boleh dianggap selesai.

“Pengendalian kelahiran adalah bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial, bukan sekadar urusan kesehatan,” tegasnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis. “Kontrasepsi bukan soal hamil atau tidak, melainkan soal hak dan masa depan. Siapapun yang ingin menjaga jarak kelahiran harus mendapatkan akses yang mudah.”

Baca Juga

Rahasia Bumbu Halus Sayur Lodeh yang Gurih dan Kaya Rasa

Investasi Kontrasepsi Dianggap Efisien dan Bernilai Ekonomi Tinggi

Mendukbangga Wihaji menekankan bahwa investasi dalam program kontrasepsi bukan hanya langkah kemanusiaan, tetapi juga strategi efisiensi negara. Ia mengajak publik untuk melihat pengendalian kelahiran sebagai kebijakan ekonomi yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional.

“Berapa biaya yang dikeluarkan negara akibat kematian ibu, anak, atau stunting? Jauh lebih efisien jika kita menyediakan alat kontrasepsi yang tepat,” ujarnya.

Menurut Wihaji, setiap rupiah yang diinvestasikan pada kontrasepsi akan menghasilkan manfaat berlipat, baik dari sisi kesehatan publik, kesejahteraan sosial, maupun pembangunan ekonomi. Dengan pengelolaan fertilitas yang baik, negara dapat mengurangi beban anggaran kesehatan dan sekaligus meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan fertilitas harus mencakup aspek ekonomi, mental, dan psikologis. “Tugas Kemendukbangga bukan hanya mengatur jumlah penduduk, tetapi menyiapkan outcome manusia Indonesia yang berkualitas,” imbuhnya.

Fertilitas Bukan Ancaman, Melainkan Peluang Membangun SDM Unggul

Dalam konteks sosial-ekonomi modern, isu fertilitas perlu dipandang dengan cara baru. Wihaji menolak anggapan bahwa penurunan tingkat kelahiran menjadi ancaman bagi bangsa. Sebaliknya, kondisi tersebut merupakan peluang untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia.

“Isu kontrasepsi adalah bagian dari kebijakan besar untuk membangun bangsa yang sehat dan berdaya,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa perubahan perilaku masyarakat menunjukkan adanya transformasi sosial yang signifikan. Berdasarkan data terbaru, sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia menikah tanpa keinginan memiliki anak. Fenomena ini menunjukkan pergeseran pandangan terhadap konsep keluarga dan fertilitas di kalangan generasi muda.

“Ini realitas baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah fertilitas menjadi masalah, melainkan bagaimana menjadikannya peluang bagi pembangunan SDM yang unggul,” ujar Mendukbangga Wihaji.

Kebijakan Adaptif Jadi Kunci Hadapi Perubahan Sosial dan Ekonomi

Pemerintah menyadari bahwa kebijakan kependudukan dan keluarga harus beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang tengah berlangsung. Karena itu, Kemendukbangga menyiapkan strategi baru yang lebih fleksibel dan inklusif dalam menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Wihaji menekankan bahwa baik peningkatan maupun penurunan fertilitas membawa konsekuensi tersendiri. Yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan setiap keluarga memiliki kebebasan memilih dan akses terhadap layanan KB yang layak.

“Yang paling penting adalah memastikan setiap keluarga punya pilihan, setiap anak tumbuh sehat, dan setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya,” ujarnya.

Dengan tambahan anggaran Rp330 miliar tersebut, Kemendukbangga menargetkan perluasan akses kontrasepsi hingga ke daerah terpencil. Program ini diharapkan mampu mendukung misi besar pemerintah untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, dan memperkuat ketahanan keluarga di seluruh Indonesia.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Pemerintah menilai bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan harus dimulai dari keluarga yang sehat, terencana, dan berd.