Pemerintah Kaji Relaksasi Ekspor Amman Mineral Demi Jaga Ekonomi Daerah
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menimbang langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah tambang, salah satunya dengan memberikan izin ekspor terbatas bagi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Wacana ini muncul di tengah tekanan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil tambang, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua, yang sangat bergantung pada aktivitas pertambangan tembaga.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan telah meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar membuka sementara keran ekspor mineral di sejumlah daerah, sembari menunggu rampungnya pembangunan fasilitas smelter. Menurut Tito, kebijakan pelonggaran ekspor akan menjadi langkah penting untuk menghindari kontraksi ekonomi yang lebih dalam di daerah tambang.
“Kami sudah menyampaikan kepada Pak Bahlil, apa mungkin sambil menunggu smelter jadi, ekspor tetap dilanjutkan. Karena kalau tidak, akan berdampak kepada angka pertumbuhan ekonominya menjadi minus,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di kantor pusat Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Baca JugaAsuransi Asei Siapkan Langkah Strategis Penuhi Aturan OJK 2028
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kegiatan pertambangan, terutama di wilayah yang perekonomiannya belum terlalu terdiversifikasi. Seperti halnya Papua Tengah yang memiliki tambang PT Freeport Indonesia, dan NTB yang menjadi basis operasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Data menunjukkan, ekonomi Papua dan NTB mencatat kontraksi masing-masing sebesar -9,83% dan -0,82% secara tahunan pada kuartal II/2024. Penurunan ini terjadi setelah adanya kebijakan pelarangan ekspor konsentrat mineral sejak awal 2025 serta terjadinya sejumlah gangguan operasional tambang, termasuk insiden longsor di area tambang Freeport dan kebakaran di fasilitas smelternya di Gresik.
Situasi ini membuat pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kewajiban hilirisasi dan keberlanjutan ekonomi di daerah tambang. Dalam konteks ini, Amman Mineral menjadi salah satu perusahaan yang tengah menunggu keputusan penting terkait izin ekspor konsentrat tembaga.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, mengungkapkan bahwa Amman Mineral Nusa Tenggara sedang mengalami kondisi kahar (force majeure) pada proyek smelternya. “Proses pemberian rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM masih dalam proses,” ujarnya.
Siti menambahkan, pertimbangan ekspor terbatas dilakukan dengan memperhatikan nilai tambah produk agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi kahar ini, menurutnya, menjadi dasar pengajuan izin ekspor terbatas oleh perusahaan.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, Andri Gilang Nugraha. Ia menyebut bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM sebelum izin ekspor dapat diterbitkan. “Sejauh yang kami ketahui, Amman Mineral telah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dengan alasan kondisi kahar,” jelasnya.
Gilang menegaskan, belum ada izin ekspor yang diterbitkan hingga saat ini. “Sesuai ketentuan, perusahaan dapat mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian ESDM,” tambahnya.
Sementara itu, Vice President Corporate Communications PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), Kartika Octaviana, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi terkait pengajuan izin tersebut.
Sebelumnya, pada Mei 2025, Amman Mineral sempat mengajukan perpanjangan izin ekspor katoda tembaga dan konsentrat lantaran proses commissioning smelter berjalan lambat. Presiden Direktur AMMN kala itu, Alexander Ramlie (kini menjabat komisaris), menyebut bahwa fasilitas smelter perusahaan masih membutuhkan waktu untuk stabilisasi dan penyempurnaan.
“Untuk memastikan kelangsungan bisnis selama fase peningkatan kapasitas secara bertahap ini, kami telah secara resmi meminta pendekatan hibrida dari pemerintah Indonesia yang memungkinkan ekspor katoda tembaga dan konsentrat secara paralel,” kata Alexander dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).
Ia menilai, kebijakan tersebut penting agar perusahaan tetap memiliki fleksibilitas dan pendapatan yang stabil selama masa transisi menuju operasi penuh. Selain itu, perusahaan juga memastikan tetap berkontribusi pada penerimaan negara.
Berdasarkan laporan keuangan semester I/2025, AMMN mencatat rugi bersih sebesar US$148,72 juta atau sekitar Rp2,44 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan berhasil membukukan laba US$475,24 juta. Penurunan kinerja ini disebabkan merosotnya penjualan bersih dari US$1,54 miliar menjadi hanya US$182,59 juta.
Produksi tembaga AMMN pada periode tersebut mencapai 19.805 ton katoda tembaga dengan penjualan 18.522 ton, sementara produksi konsentrat mencapai 191.657 metrik ton kering. Namun, sejak larangan ekspor konsentrat diberlakukan pada awal 2025, seluruh penjualan difokuskan pada produk katoda tembaga.
Presiden Direktur AMMN, Arief Sidarto, menegaskan bahwa proses commissioning smelter masih menghadapi tantangan teknis yang kompleks. “Kami terus berdiskusi secara aktif dengan pemerintah terkait fleksibilitas ekspor konsentrat, yang penting untuk menjaga keberlanjutan operasi serta mendukung kontribusi fiskal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” ujar Arief.
Pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjalankan agenda hilirisasi dan menjaga denyut ekonomi di daerah tambang. Jika izin ekspor terbatas bagi Amman Mineral disetujui, maka kebijakan tersebut akan menjadi langkah kompromi serupa dengan yang pernah diberikan kepada PT Freeport Indonesia.
Bagi daerah seperti NTB dan Papua, keputusan ini bukan sekadar soal ekspor mineral, melainkan tentang mempertahankan roda ekonomi agar tetap berputar di tengah proses panjang menuju kemandirian industri hilir.a
Rekomendasi
