KKP Fokus Pengembangan Waterfront City Integrasi Wilayah Pesisir
JAKARTA - Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki potensi besar di wilayah pesisirnya.
Namun, pengelolaan ruang pesisir yang efektif dan berkelanjutan masih menjadi tantangan, terutama terkait konflik pemanfaatan ruang dan tumpang tindih kebijakan.
Untuk menjawab hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan konsep waterfront city, sebuah model penataan ruang terpadu antara laut dan darat yang bertujuan menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Baca Juga
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP, Kartika Listriana, mengungkapkan bahwa konsep waterfront city akan menjadi upaya strategis untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang sekaligus menciptakan efisiensi investasi di kawasan pesisir.
“Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, KKP akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi,” jelas Kartika.
Lokasi Strategis Pengembangan Waterfront City
KKP memilih beberapa lokasi strategis untuk pengembangan waterfront city yang meliputi kawasan Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang, dan Surabaya.
Penentuan lokasi ini berdasarkan potensi ekonominya dan urgensi kebutuhan integrasi tata ruang laut dan darat di masing-masing wilayah. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan menjadi model yang bisa direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.
Tujuan Pengembangan Waterfront City
Selain mengurangi tumpang tindih kebijakan dan konflik ruang, pengembangan waterfront city memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan nilai ekonomi wilayah pesisir, terutama melalui sektor pariwisata dan kegiatan komersial.
Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian ekosistem pesisir yang terjaga. Ketiga, menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan.
Kartika menjelaskan bahwa pengembangan ini juga akan diselaraskan dengan program energi baru-terbarukan dan penurunan emisi untuk mendukung transformasi kawasan urban pesisir menjadi lebih ramah lingkungan.
“Waterfront city ini diselaraskan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru-terbarukan dan program penurunan emisi kota melalui transformasi kawasan urban pesisir,” katanya.
Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Darat
Suksesnya integrasi tata ruang laut dan darat tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis, melainkan juga pada keterlibatan berbagai pihak terkait. KKP sangat menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.
Kartika menuturkan, “Pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis, namun juga inklusif, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.”
Melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan, proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ruang laut dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
Kemajuan Penataan Ruang Laut Nasional
KKP juga mengumumkan berbagai pencapaian signifikan dalam tata ruang laut nasional. Saat ini, Rencana Tata Ruang Laut Nasional sudah dalam tahap pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan direncanakan akan disahkan pada Desember 2025.
Penggabungan ini merupakan bagian dari kebijakan One Spatial Planning Policy yang bertujuan menyelaraskan seluruh pembangunan berbasis ruang di tingkat nasional.
Beberapa rencana zonasi kawasan strategis telah disusun secara rinci, termasuk 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) dan 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).
Selain itu, terdapat 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) dan 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) yang juga sudah dipetakan. Zonasi ini menjadi landasan penting bagi pengelolaan ruang laut yang terstruktur dan berkelanjutan.
Penataan Ruang Laut: Kunci Ekonomi Biru Berkelanjutan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penataan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan ekonomi biru di Indonesia.
Ekonomi biru sendiri merupakan strategi pengembangan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
“Penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan,” tegas Menteri Trenggono.
Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pesisir yang Berkelanjutan dan Kompetitif
Konsep waterfront city menawarkan sebuah model kota pesisir modern yang mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Dengan pendekatan ini, kawasan pesisir tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata, tetapi juga ruang yang ramah lingkungan dan layak huni.
Pengembangan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dan wisatawan.
Hal ini juga sejalan dengan transformasi kawasan urban pesisir menuju keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Sinergi Berkelanjutan untuk Keberhasilan Waterfront City
KKP menyadari bahwa kesuksesan konsep waterfront city sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus bekerja sama secara harmonis.
Sinergi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan di lapangan dan berdampak positif bagi lingkungan dan sosial.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski konsep waterfront city membawa banyak potensi, berbagai tantangan tetap ada, mulai dari tekanan urbanisasi, perubahan iklim, hingga risiko degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi.
Oleh sebab itu, perencanaan dan pelaksanaan harus dilakukan secara matang dan komprehensif dengan dukungan kebijakan yang kuat.
Harapannya, konsep ini tidak hanya menjadi model pembangunan yang efektif, tetapi juga mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan demikian, waterfront city dapat menjadi tonggak baru dalam pengelolaan wilayah pesisir Indonesia yang berkelanjutan dan kompetitif di masa depan.
Dengan komitmen dan langkah konkret ini, KKP membuktikan keseriusannya dalam mengelola ruang laut dan pesisir secara terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Waterfront city diharapkan menjadi wajah baru pembangunan wilayah pesisir Indonesia yang tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menjaga keindahan dan kelestarian alam laut untuk generasi yang akan datang.
Rekomendasi
