Luhut Pastikan Family Office Dorong Investasi Tanpa Bebani APBN
JAKARTA - Rencana pembentukan Family Office di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan proyek ini tidak akan dibiayai oleh dana negara. Ia menegaskan bahwa seluruh pembiayaan berasal dari para miliarder dan investor yang akan menempatkan dananya di Indonesia.
Luhut menepis anggapan bahwa proyek tersebut akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan pihak yang menanggung biaya.
“Tidak ada yang salah itu. Ya memang tidak ada yang mau dibiayain. Yang biayain ya mereka sendiri, orang yang taruh duitnya di situ,” ujar Luhut di sela acara peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta.
Baca Juga
Pemerintah Siapkan Insentif Pajak dan Zona Ekonomi Khusus
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung kemudahan investasi melalui pemberian insentif pajak. Ia menuturkan, dana yang masuk ke Indonesia melalui Family Office tidak akan langsung dikenai pajak, melainkan baru akan dikenakan ketika dana tersebut diinvestasikan pada proyek-proyek di dalam negeri.
“Kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin. Kita juga menjamin kerahasiaan dan keamanan dananya,” jelasnya.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga menyiapkan pembentukan Special Economic Zone (SEZ) atau Zona Ekonomi Khusus dengan standar internasional. Luhut menyebutkan, Bali menjadi lokasi pertama yang tengah difokuskan sebagai kawasan uji coba untuk konsep tersebut.
“Presiden masih timbang-timbang. Tapi kalau saya, biar dulu kita uji coba di satu daerah, nanti kalau bagus baru kita scale up,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ide menjadikan seluruh wilayah Bali sebagai SEZ memang muncul dari beberapa usulan, namun keputusan akhir masih menunggu pertimbangan dari Presiden.
Investor Global Tunjukkan Ketertarikan Tinggi
Menurut Luhut, minat dari calon investor global terhadap Family Office cukup tinggi, termasuk dari Singapura dan China. Namun, proyek ini belum dapat dimulai karena sejumlah regulasi serta infrastruktur pendukung masih dalam tahap persiapan.
“Bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi,” ucapnya.
Meski begitu, optimisme terhadap konsep ini cukup besar. Pemerintah berharap skema Family Office mampu menarik lebih banyak investasi jangka panjang dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.
Ekonom Nilai Family Office Perkuat Iklim Investasi Nasional
Dari sisi ekonomi, Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai pembentukan Family Office sebagai langkah strategis untuk memperkuat iklim investasi dan menarik arus modal asing ke dalam negeri.
Menurutnya, konsep tersebut bukan hanya memberikan kemudahan bagi investor besar, tetapi juga mendorong terciptanya pusat aktivitas bisnis baru di kawasan Asia Tenggara.
“Konsep Family Office ini sangat bagus. Ini akan menarik investasi dan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai pusat holding di kawasan,” ujar Myrdal.
Ia menambahkan bahwa keuntungan lain dari skema ini adalah kemudahan pengelolaan aset lintas generasi serta pengurangan pajak warisan, yang berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan.
“Harapannya, ini bisa menjadikan Indonesia pusat bisnis regional. Targetnya bukan hanya perusahaan besar, tapi juga segmen komersial agar kontribusinya lebih luas,” katanya.
Dukungan Pemerintah Tetap Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal
Myrdal menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap proyek ini perlu mempertimbangkan kondisi fiskal nasional agar tetap berkelanjutan. Ia menilai, jika anggaran negara belum memungkinkan, maka sumber pembiayaan alternatif perlu dicari.
“Kalau kondisi anggaran mendukung, patut didukung. Tapi kalau tidak, kita harus kreatif mencari sumber pendanaan lain, misalnya dari Danantara, bukan dari APBN,” pungkasnya.
Dengan langkah yang hati-hati serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan investor, proyek Family Office diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban fiskal negara.
Rekomendasi
