Prabowo Subianto Izinkan WNA Pimpin BUMN dan Siapkan Profesional Muda
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan perubahan kebijakan penting terkait kepemimpinan BUMN.
Kebijakan tersebut membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) atau profesional asing untuk memimpin perusahaan milik negara.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan reformasi dan peningkatan kinerja BUMN agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Baca Juga
Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam forum bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta.
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 400 CEO dari seluruh dunia tersebut, Prabowo menyampaikan, “Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi para profesional terbaik dari luar negeri untuk berkontribusi langsung memajukan perusahaan pelat merah di tanah air.
Menurut Prabowo, kebijakan ini diharapkan dapat membawa BUMN ke standar bisnis global dengan manajemen yang lebih profesional dan kompetitif.
Reformasi Besar BUMN
Selain membuka kepemimpinan BUMN untuk WNA, Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan internal perusahaan-perusahaan negara tersebut.
Saat ini, jumlah BUMN yang tercatat mencapai sekitar 1.000 entitas, yang dinilai terlalu banyak dan menyebabkan kurang efisiennya pengelolaan aset negara.
Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan rasionalisasi, yaitu memangkas jumlah BUMN menjadi sekitar 200-240 entitas agar lebih fokus dan kuat.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.
Rasionalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan Return on Asset (RoA) yang selama ini masih rendah, hanya berkisar 1-2 persen.
Prabowo mengungkapkan, target keuntungan yang realistis bagi BUMN adalah minimal 10 persen dari total aset perusahaan.
Dengan total aset BUMN yang mencapai 1.000 miliar dolar AS atau setara Rp 16.679 triliun, keuntungan yang diharapkan mencapai Rp 1.600 triliun per tahun.
Namun, pemerintah memberikan toleransi penurunan target keuntungan menjadi 5 persen atau bahkan 3 persen selama tiga tahun masa transisi.
“Kita kasih kesempatan BUMN dalam dua sampai tiga tahun kita bersihkan,” ujar Prabowo. Ia juga menambahkan, “Kalau dari 10 persen (tidak bisa), oke deh lima persen. Harusnya 50 miliar dolar kan, berarti Rp 800 triliun, enggak defisit kita. Enggak juga 5 persen, ya udah deh 3 persen, enggak juga. Tapi kita kasih target mereka ini dalam tiga tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan.”
Penyiapan SDM Unggul untuk Masa Depan
Tak hanya fokus pada pembenahan struktur dan kepemimpinan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia (SDM).
Dalam rapat terbatas bersama Kabinet Merah Putih di kediaman resmi Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menyiapkan 2.000 profesional muda berbakat Indonesia.
Instruksi ini bertujuan agar para talenta muda tersebut siap mengisi posisi strategis di berbagai sektor, terutama di BUMN dan perusahaan swasta nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, “Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional.”
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kapasitas generasi muda agar mampu berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan milik negara dan memperkuat pondasi ekonomi nasional ke depan.
Upaya Penegakan Hukum dan Bersih-Bersih BUMN
Presiden Prabowo juga mengungkapkan adanya masalah serius berupa penyalahgunaan wewenang dan korupsi di lingkungan BUMN.
Banyak birokrat dan manajemen yang masih memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi, meskipun perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian. Prabowo mengecam keras perilaku ini dan mengancam akan melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.
“Kadang-kadang, nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyangnya,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, “Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget itu. Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu. Bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam.”
Dengan mengerahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden ingin memastikan bahwa pengelolaan aset negara di BUMN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.
Menuju BUMN Berkelas Dunia
Kebijakan membuka kepemimpinan BUMN bagi WNA, penyiapan profesional muda berkualitas, rasionalisasi jumlah BUMN, serta penegakan hukum yang ketat merupakan upaya terintegrasi pemerintah untuk membawa BUMN ke tingkat yang lebih maju dan berdaya saing global.
Presiden Prabowo menekankan bahwa dengan segala langkah pembenahan ini, BUMN diharapkan dapat berkontribusi maksimal bagi pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya menjadi entitas yang menguntungkan, tetapi juga menjadi contoh tata kelola perusahaan yang baik dan berorientasi pada keberlanjutan.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak takut membuka diri pada talenta internasional demi kemajuan bangsa.
Meski demikian, pemerintah tetap mengutamakan keberadaan dan pengembangan talenta lokal sebagai kekuatan utama bangsa di masa depan.
Rekomendasi
