Pasokan dan Distribusi Pangan Kunci Kendalikan Inflasi hingga 2026
JAKARTA – Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi kunci utama untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya beli serta momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan ketersediaan barang terpenuhi serta mencegah gangguan distribusi yang memicu lonjakan harga.
“Langkah pemerintah dan BI fokus untuk jaga supply barang agar bisa penuhi permintaan dari masyarakat. Kedua, distribusi barang harus lancar,” kata Esther sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dari sektor pangan, pemerintah daerah diimbau rutin memantau stok komoditas utama seperti beras, daging ayam ras, dan cabai agar tetap aman.
Intervensi pasar melalui kegiatan pasar murah maupun subsidi biaya distribusi dapat diterapkan saat harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.
Langkah ini penting dilakukan untuk menjamin keterjangkauan harga sekaligus mencegah kendala rantai pasok membebani masyarakat.
Perlindungan sosial juga perlu dijadikan bagian dari strategi mengendalikan inflasi, khususnya bagi warga rentan yang paling terdampak kenaikan harga.
“Menyalurkan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi kelompok rentan untuk menjaga daya beli dasar,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di bidang moneter, BI disarankan terus menjaga stabilitas harga dengan tetap memperhatikan keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi.
“Terkait kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga acuan untuk menstabilkan harga tanpa mematikan pertumbuhan,” ucap dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Penguatan strategi tersebut sangat dibutuhkan mengingat sektor pangan masih menjadi salah satu pemicu utama risiko inflasi hingga akhir tahun akibat faktor cuaca dan peningkatan permintaan musiman.
“Menurut saya risiko inflasi saat ini berasal dari sektor pangan. Sektor pangan merupakan kontributor risiko terbesar bagi inflasi akhir tahun akibat kombinasi cuaca dan tren musiman,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dari sisi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) rata-rata Juni-Juli-Agustus 2026 sebesar 2,2 yang mengindikasikan El Nino intensitas sangat kuat.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 3,19 persen secara tahunan, sementara inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2026 mencapai 1,86 persen.
BI mencatat kelompok pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi 0,88 persen secara bulanan dan 4,06 persen secara tahunan pada Agustus, yang didorong kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.
Meskipun demikian, BI memproyeksikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 hingga 1 persen.
Sinergi pengendalian inflasi terus diperkuat BI bersama pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap pasokan pangan.
Pemerintah turut memperkuat intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, dengan realisasi penjualan mencapai 758 ribu ton atau 91,55 persen dari alokasi 828 ribu ton per 7 September 2026.
Guna menjaga kelancaran penyaluran beras berharga terjangkau hingga akhir tahun, alokasi SPHP beras medium ditambah sebanyak satu juta ton untuk periode Oktober-Desember.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli-September 2026 sebanyak 997,2 ribu ton yang disiapkan bagi 33,24 juta penerima manfaat dengan jatah 10 kilogram per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bantuan pangan beras berlanjut hingga Desember 2026 setelah mendapat persetujuan tambahan alokasi sekitar satu juta ton untuk periode Oktober-Desember.
Upaya menjaga stabilitas harga tersebut berlangsung di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mencatatkan pertumbuhan positif.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 serta 5,45 persen sepanjang semester I 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Melalui perpaduan pasokan yang kuat, kelancaran distribusi, intervensi harga, perlindungan sosial, dan kebijakan moneter yang tepat, pengendalian inflasi dapat tercapai tanpa mengorbankan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
