Harga BBM Non-Subsidi Turun, Ini Penjelasan Menteri ESDM Bahlil
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penjelasan terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax. Ia mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah di pasar global.
"Menyangkut dengan BBM yang non-subsidi itu harganya kan memang akan mengikuti harga pasar dunia, ICP," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Tercatat harga minyak Brent berjangka mengalami penurunan sebesar US$ 4,08 atau 4,64% ke level US$ 83,85 per barel. Pada saat yang sama, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga melemah US$ 4,01 atau 4,74% menuju posisi US$ 80,66 per barel.
Merespons tren pelemahan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga beberapa varian BBM non-subsidi per 1 Agustus 2026. Penurunan terjadi pada Pertamax Turbo sebesar Rp 1.000 menjadi Rp 18.300 per liter dari tarif sebelumnya Rp 19.300 per liter.
Selain itu, Pertamax Green 95 mengalami penurunan Rp 400 menjadi Rp 16.600 per liter dari harga awal Rp 17.000 per liter. Untuk Pertamax RON 92, harganya dipangkas Rp 300 menjadi Rp 15.950 per liter dari yang sebelumnya Rp 16.250 per liter.
Adapun tarif Pertamina Dex tetap bertahan di angka Rp 21.150 per liter dan Dexlite tidak berubah di level Rp 19.700 per liter.
Bahlil menerangkan bahwa harga BBM non-subsidi berpotensi bergerak turun saat harga minyak internasional melemah. Sebaliknya, penyesuaian naik akan terjadi apabila harga pasar dunia mengalami kenaikan kembali.
"Kalau (minyak dunia) naik, pasti (BBM nonsubsidi) juga akan naik. Sekarang kan lagi turun. Kemudian kepada usaha swasta melakukan koreksi dari penurunan harga itu," jelasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Mengenai BBM bersubsidi, Bahlil menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa cemas. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga kestabilan harga BBM subsidi agar tidak naik meskipun kondisi harga minyak dunia terus berfluktuasi.
Kebijakan ini membuat tarif Pertalite tetap berada di angka Rp 10.000 per liter dan solar subsidi bertahan sebesar Rp 6.800 per liter.
Bahlil memaparkan bahwa sekitar 80% dari total konsumsi BBM nasional merupakan BBM bersubsidi yang ditopang penuh oleh pemerintah.
Sementara itu, sisa 20% merupakan BBM non-subsidi yang umumnya dikonsumsi kelompok masyarakat berekonomi mampu sehingga harganya mengikuti skema pasar.
"Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu yang paling penting," tegas Bahlil sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Melalui penerapan skema tersebut, pemerintah memastikan perlindungan bagi mayoritas masyarakat tetap terjamin lewat subsidi energi, sedangkan penyesuaian tarif hanya menyasar BBM non-subsidi sesuai dinamika minyak dunia.
