JAKARTA - Kabar gembira datang bagi para petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Harga pupuk bersubsidi resmi mengalami penurunan hingga 20 persen berdasarkan keputusan terbaru Menteri Pertanian RI. Kebijakan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat tani yang selama ini menghadapi tekanan biaya produksi yang tinggi.
Penurunan harga pupuk diharapkan tidak hanya membantu menekan biaya operasional pertanian, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas hasil panen. Dengan biaya pupuk yang lebih murah, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.
Sukarno Mukti Adi, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan bagi petani, khususnya dalam hal efisiensi pembiayaan.
Baca JugaMutuagung Fokus Kembangkan Layanan Hijau, Halal, dan Digital
“Penurunan harga pupuk akan berdampak pada kesejahteraan petani. Pembiayaan pembelian pupuk bisa makin hemat, sehingga alokasinya bisa digunakan untuk keperluan pertanian lainnya,” ujar Sukarno.
Menurutnya, langkah pemerintah ini menjadi angin segar di tengah meningkatnya harga bahan pokok dan biaya hidup. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, para petani bisa mengatur ulang strategi produksi mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih optimal.
Rincian Penurunan Harga Pupuk Subsidi di Lapangan
Berdasarkan keputusan terbaru tersebut, harga sejumlah jenis pupuk subsidi mengalami penyesuaian cukup signifikan. Sukarno menjelaskan, perubahan harga ini berlaku di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Lumajang.
Berikut rincian harga pupuk subsidi terbaru:
Pupuk Urea: dari Rp 2.250 per kilogram menjadi Rp 1.800 per kilogram
Pupuk NPK: dari Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp 1.840 per kilogram
Pupuk Organik: dari Rp 800 per kilogram menjadi Rp 680 per kilogram
Pupuk ZA: dari Rp 1.400 per kilogram menjadi Rp 1.360 per kilogram
Penurunan harga ini dinilai sangat membantu petani dalam menekan pengeluaran saat musim tanam. Apalagi, kata Sukarno, kebijakan ini beriringan dengan penetapan harga gabah oleh pemerintah pusat sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Apalagi dengan ketetapan harga gabah dari pemerintah pusat menjadi Rp 6.500 per kilogram. Sehingga dampak untuk meningkatkan kesejahteraan petani semakin tinggi,” jelasnya.
Dengan dua kebijakan strategis tersebut — turunnya harga pupuk dan naiknya harga gabah — diharapkan margin keuntungan petani meningkat, sehingga daya beli masyarakat tani pun ikut terdongkrak.
Mekanisme Pembelian Pupuk Tetap Mengacu pada eRDKK
Meskipun harga pupuk subsidi turun, Sukarno menegaskan bahwa mekanisme pembeliannya tetap mengikuti aturan resmi pemerintah melalui sistem eRDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Artinya, petani tidak bisa membeli pupuk secara bebas di luar ketentuan.
Setiap petani yang terdaftar di sistem eRDKK berhak memperoleh pupuk sesuai alokasi lahan yang tercatat, yaitu satu Nomor Induk Keluarga (NIK) untuk maksimal dua hektare lahan pertanian. Dengan sistem ini, pemerintah memastikan distribusi pupuk subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kalau ini tetap sesuai aturan meskipun harganya turun. Sehingga alokasi pembelian pupuk bisa diminimalisir untuk pemanfaatan kebutuhan pertaniannya lainnya,” pungkas Sukarno.
Kebijakan ini juga dianggap penting untuk mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Melalui sistem digital eRDKK, pemerintah daerah dapat memantau secara langsung jumlah pupuk yang disalurkan ke setiap kelompok tani.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Petani Lumajang
Turunnya harga pupuk subsidi memberikan efek domino yang positif bagi ekonomi lokal di Lumajang. Petani yang sebelumnya terbebani oleh mahalnya harga pupuk kini bisa menekan biaya tanam, sekaligus meningkatkan kapasitas lahan garapan mereka.
Dengan biaya produksi yang lebih efisien, hasil panen bisa dimaksimalkan dan pendapatan petani pun meningkat. Kondisi ini juga mendorong semangat para petani untuk memperluas lahan tanam, terutama di komoditas utama seperti padi, jagung, dan sayuran dataran tinggi yang menjadi andalan Lumajang.
Selain itu, sektor perdagangan hasil pertanian lokal juga akan merasakan dampaknya. Harga jual yang lebih stabil di tingkat petani diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya menjelang musim tanam yang akan datang. Dengan ketersediaan pupuk yang lebih murah dan terkontrol, produksi pangan dapat meningkat dan inflasi bahan pokok bisa ditekan.
Pemerintah Dorong Efisiensi dan Produktivitas Pertanian Nasional
Pemerintah pusat menilai bahwa subsidi pupuk merupakan instrumen penting untuk mendukung kemandirian pangan nasional. Namun, penyesuaian harga yang tepat menjadi langkah krusial agar subsidi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani kecil.
Melalui kebijakan ini, Kementerian Pertanian berharap agar petani tidak hanya bergantung pada subsidi semata, tetapi juga mulai menerapkan praktik pertanian efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan pupuk secara bijak, sesuai takaran dan kebutuhan tanaman, akan membantu menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat lapangan. Transparansi dan koordinasi antara Dinas Pertanian, distributor pupuk, dan kelompok tani menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Dengan turunnya harga pupuk bersubsidi dan peningkatan harga gabah, petani di Lumajang kini memiliki harapan baru. Mereka tak hanya bisa menekan biaya tanam, tetapi juga memperoleh hasil panen dengan nilai jual yang lebih menguntungkan.
Jika kondisi ini terus berlanjut secara konsisten, maka bukan tidak mungkin sektor pertanian Lumajang akan semakin produktif, mandiri, dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Momentum Baru Menuju Pertanian Berdaya Saing
Penurunan harga pupuk bersubsidi bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi titik awal bagi kebangkitan sektor pertanian daerah. Dengan dukungan pemerintah, disiplin petani dalam mematuhi sistem distribusi, serta pengelolaan yang efisien, kebijakan ini dapat membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat tani.
Harapan besar kini tertuju pada konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jika sinergi antara pemerintah dan petani terus terjalin kuat, maka Lumajang bisa menjadi contoh daerah yang berhasil membangun pertanian berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia.
Wildan Dwi Aldi Saputra
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
KAI Group Perkuat Digitalisasi Pembayaran di Transportasi Publik Nasional
- Kamis, 30 Oktober 2025
Vale Indonesia Catat Pendapatan Triwulan Tiga 2025 Meningkat Signifikan
- Kamis, 30 Oktober 2025
Laba Bersih Unit Syariah Bank Permata Capai Rp748 Miliar Hingga September
- Kamis, 30 Oktober 2025
Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini 30 Oktober 2025, Harga Tiket Terjangkau dan Praktis
- Kamis, 30 Oktober 2025
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Mutuagung Fokus Kembangkan Layanan Hijau, Halal, dan Digital
- 30 Oktober 2025
2.
Harga Minyak Dunia Menguat Usai Stok AS Menyusut Tajam
- 30 Oktober 2025
3.
PLTMH Anggi I Hemat BBM Rp 6,7 Miliar per Tahun
- 30 Oktober 2025
4.
Wawali Mojokerto Ajak Warga Hemat Energi dan Sinergi Listrik
- 30 Oktober 2025
5.
PLN Umumkan Tarif Listrik Oktober 2025, Simak Rinciannya Di Sini
- 30 Oktober 2025


_bukukan_laba_bersih_rp2,72_triliun_kuartal_iii_2025.jpg)










