JAKARTA - Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia terus melaju pesat, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa inovasi tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab dan perlindungan konsumen. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menuturkan bahwa keberhasilan digitalisasi harus dibangun di atas landasan kepercayaan, tata kelola yang kuat, serta sistem yang aman dan transparan.
“Kami meyakini bahwa transformasi digital harus dibangun dengan landasan kuat kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, inovasi dan mitigasi risiko serta tata kelola yang terpercaya harus berjalan beriringan,” ujar Mahendra dalam kegiatan FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta.
Pandangan Mahendra tersebut menegaskan bahwa inovasi digital tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan risiko sistemik, baik terhadap stabilitas keuangan nasional maupun terhadap kepercayaan publik. Karena itu, OJK berkomitmen memastikan setiap langkah transformasi digital dilakukan secara berkelanjutan dan aman bagi seluruh pelaku industri.
Baca Juga
Kolaborasi OJK dan BI Percepat Ekonomi Digital Nasional
Kegiatan FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia) x IFSE (Indonesia Fintech Summit & Expo) 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi nasional antara OJK dan Bank Indonesia (BI). Kedua lembaga ini bersinergi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Indonesia.
“Hal itu yang melandasi OJK berkolaborasi dengan Bank Indonesia menyelenggarakan FEKDI x IFSE 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nasional dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia,” jelas Mahendra.
Acara tersebut juga selaras dengan misi Asta Cita, yang menekankan penguatan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional. Melalui kegiatan ini, OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memperkuat ekosistem digital antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri teknologi finansial (fintech).
Dengan adanya sinergi lintas otoritas, diharapkan digitalisasi keuangan Indonesia dapat berjalan secara lebih terpadu, terarah, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Pengawasan Berbasis Teknologi Jadi Pilar Keamanan Finansial
Dalam menghadapi era digital yang penuh dinamika, OJK menegaskan pentingnya pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi (tech-based supervision). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem keuangan nasional tetap stabil dan mampu menghadapi risiko yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial.
Mahendra menjelaskan bahwa OJK kini tengah memperkuat fondasi pengawasan digital, dengan memanfaatkan supervisory technology (SupTech) serta integrasi data lintas sektor. Tujuannya, agar sistem keuangan dapat dimonitor secara real time dan efisien, sekaligus meminimalisasi potensi pelanggaran dan penyalahgunaan teknologi.
“OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi, memperluas akses pembiayaan digital secara bertanggung jawab, dan memastikan inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen serta integritas sistem keuangan,” ujarnya.
Selain itu, OJK juga menggandeng otoritas fiskal dan moneter, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk membangun sistem pengawasan terintegrasi yang mampu mendeteksi risiko sejak dini.
Dengan pendekatan tersebut, OJK berharap ekosistem keuangan digital Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan terpercaya, tanpa mengorbankan keamanan data dan stabilitas ekonomi nasional.
Inklusi Keuangan Digital untuk Semua Lapisan Masyarakat
Transformasi digital yang digerakkan oleh OJK tidak hanya berfokus pada efisiensi industri keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan akses layanan finansial bagi masyarakat di berbagai lapisan. Melalui pengembangan pembiayaan digital yang bertanggung jawab, OJK ingin memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mahendra menekankan, inovasi digital harus inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi tidak boleh hanya menguntungkan pihak besar, melainkan juga membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk terlibat dalam sistem ekonomi formal.
“Melalui sinergi lintas instansi, OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan seluruh transformasi memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan pengawasan berbasis data dan kerja sama lintas sektor, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan inovasi dan perlindungan konsumen. Hal ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.
Menjadi Pemimpin Tata Kelola Digital di Kawasan
Melalui berbagai kebijakan dan inisiatifnya, OJK optimistis Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga pengarah tata kelola ekonomi digital di tingkat regional. Dengan populasi besar, tingkat adopsi fintech yang tinggi, serta dukungan kebijakan pemerintah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi keuangan digital di Asia Tenggara.
“Dengan berbagai langkah itu, OJK optimistis Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi salah satu penentu dan pengarah tata kelola ekonomi digital di kawasan,” kata Mahendra.
OJK pun mengajak seluruh pemangku kepentingan — baik regulator, pelaku industri, maupun masyarakat — untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Tujuannya, agar transformasi digital di sektor keuangan benar-benar menghasilkan kemajuan inklusif yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.\
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi, menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab, dan memastikan transformasi digital ini benar-benar menghadirkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Mahendra.
Membangun Kepercayaan dalam Ekosistem Digital Nasional
Pesan utama OJK dalam forum FEKDI x IFSE 2025 menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital, kemajuan teknologi akan kehilangan nilai keberlanjutannya.
Melalui strategi pengawasan digital, sinergi lintas lembaga, dan prinsip inovasi yang bertanggung jawab, OJK bertekad menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan inklusif.
Wildan Dwi Aldi Saputra
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
KAI Group Perkuat Digitalisasi Pembayaran di Transportasi Publik Nasional
- Kamis, 30 Oktober 2025
Vale Indonesia Catat Pendapatan Triwulan Tiga 2025 Meningkat Signifikan
- Kamis, 30 Oktober 2025
Laba Bersih Unit Syariah Bank Permata Capai Rp748 Miliar Hingga September
- Kamis, 30 Oktober 2025
Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini 30 Oktober 2025, Harga Tiket Terjangkau dan Praktis
- Kamis, 30 Oktober 2025
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Mutuagung Fokus Kembangkan Layanan Hijau, Halal, dan Digital
- 30 Oktober 2025
2.
Harga Minyak Dunia Menguat Usai Stok AS Menyusut Tajam
- 30 Oktober 2025
3.
PLTMH Anggi I Hemat BBM Rp 6,7 Miliar per Tahun
- 30 Oktober 2025
4.
Wawali Mojokerto Ajak Warga Hemat Energi dan Sinergi Listrik
- 30 Oktober 2025
5.
PLN Umumkan Tarif Listrik Oktober 2025, Simak Rinciannya Di Sini
- 30 Oktober 2025


_bukukan_laba_bersih_rp2,72_triliun_kuartal_iii_2025.jpg)










