DPR Tegaskan Kualitas Layanan Haji Tetap Optimal Meski Biaya Dipangkas

DPR Tegaskan Kualitas Layanan Haji Tetap Optimal Meski Biaya Dipangkas

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji tahun 2026 tetap optimal, meskipun besaran biaya perjalanan ibadah haji mengalami penyesuaian.

Melalui Komisi VIII, DPR menegaskan bahwa seluruh aspek pelayanan haji akan tetap dijaga agar para jemaah memperoleh pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan berkesan di Tanah Suci.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk tidak menurunkan standar layanan haji. “Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal, pelayanan tetap terbaik bagi jemaah,” ujarnya.

Baca Juga

Kapolri Lantik Kapolda Baru Perkuat Profesionalisme Polri di Daerah

Ia menekankan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati ada tekanan nilai kurs, DPR memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kenyamanan jemaah.

Efisiensi Biaya Tanpa Mengorbankan Pelayanan

Pada rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah, DPR menyetujui pemangkasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 menjadi Rp87,4 juta. Adapun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah ditetapkan sebesar Rp54,2 juta.

Penyesuaian biaya ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran agar penyelenggaraan haji tetap berjalan optimal, sekaligus meringankan beban keuangan calon jemaah di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Meski demikian, DPR menegaskan pemangkasan ini tidak akan berpengaruh terhadap kualitas layanan di lapangan.

Marwan menambahkan bahwa aspek-aspek penting seperti konsumsi, transportasi, hingga fasilitas penginapan di Arab Saudi tetap menjadi prioritas utama. “Pelayanan bagi jemaah haji tetap kami jaga. Dari konsumsi, transportasi, hingga tempat tinggal di Tanah Suci, semuanya akan kami pastikan sesuai standar terbaik,” tuturnya.

Langkah efisiensi dilakukan secara hati-hati dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. DPR bersama pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.

Pengawasan Ketat Demi Pelayanan Maksimal

Sebagai bentuk tanggung jawab, DPR akan menurunkan tim pengawas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari keberangkatan di Tanah Air hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan yang dijanjikan benar-benar diterima oleh jemaah sesuai standar yang telah ditetapkan.

Marwan menegaskan, DPR tidak ingin terjadi kekacauan administratif maupun teknis yang dapat mengganggu kenyamanan jemaah selama beribadah. Karena itu, Komisi VIII juga menegaskan larangan penggabungan kloter haji secara mendadak, seperti penarikan kloter dua atau tiga ke kloter satu menjelang keberangkatan.

“Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif. Itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi,” ujar Marwan.

Melalui langkah pengawasan tersebut, DPR berharap seluruh mekanisme penyelenggaraan haji berjalan sesuai rencana, tertib, dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah.

Sinergi Pemerintah dan DPR untuk Ibadah yang Nyaman

Keputusan DPR untuk memangkas biaya haji tahun 2026 tidak diambil secara tergesa-gesa. Langkah tersebut merupakan hasil dari proses kajian mendalam antara Komisi VIII DPR bersama pemerintah, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan masyarakat.

Dalam konteks ini, DPR menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi menjaga keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh kontrak layanan di Arab Saudi—baik untuk konsumsi, transportasi, maupun akomodasi—tetap sesuai dengan standar yang telah disepakati.

Selain itu, DPR juga mendorong adanya peningkatan komunikasi dengan jemaah, agar seluruh informasi terkait biaya, jadwal, dan fasilitas haji tersampaikan secara terbuka. Transparansi informasi diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan haji nasional.

Ke depan, Komisi VIII berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan ibadah haji, agar setiap tahun terjadi peningkatan kualitas layanan. Meski biaya haji dipangkas, tujuan utama tetap satu: memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi jemaah Indonesia.

“Fokus kami bukan hanya pada besaran biaya, tetapi pada kepastian layanan. Semua jemaah harus merasa aman, nyaman, dan mendapatkan haknya secara penuh selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci,” tutup Marwan.