Pemerintah Percepat Realisasi Program Koperasi Desa Merah Putih Nasional
JAKARTA - Langkah pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan terus menunjukkan komitmen serius.
Pada Kamis, 23 Oktober 2025, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Kantor Kementerian Keuangan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam membahas kelanjutan dan percepatan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), inisiatif nasional yang dirancang untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui pembangunan gudang, gerai, serta sarana pendukung lainnya.
Baca Juga
Fokus Rapat: Percepatan Pembayaran dan Pembangunan Fisik
Dalam keterangan resminya, Ferry menyebutkan bahwa rapat ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran bagi kegiatan pembangunan fisik gudang dan gerai yang menjadi elemen utama program KDMP.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Danantara merupakan kunci utama agar proses realisasi di lapangan tidak mengalami keterlambatan.
“Kami di sini rapat sebentar dengan Pak Menteri Keuangan, dengan Pak Dony Oskaria dari Danantara untuk mempercepat proses pembayaran bagi pelaksanaan pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai itu,” ujar Ferry.
Ferry menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan program KDMP. Dokumen tersebut akan memuat arahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur koperasi desa serta memperkuat dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Instruksi Presiden Diharapkan Terbit Hari Ini
Menurut Ferry, Inpres tentang percepatan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan akan diterbitkan dalam waktu dekat, bahkan bisa saja pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri Sekretaris Negara, draf Inpres telah disiapkan dan tinggal menunggu pengesahan.
“Dan hari ini juga insya Allah, menurut keterangan dari Pak Mensesneg, akan segera dikeluarkan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” terangnya.
Terbitnya Inpres tersebut menjadi tonggak penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Melalui kebijakan itu, pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan ekonomi desa dengan memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Program ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat desa agar lebih efisien serta berdaya saing.
Target Penyelesaian Program pada Maret 2026
Ferry menargetkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat selesai pada Maret 2026. Saat ini, tim dari Kementerian Koperasi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah melaksanakan proses inventarisasi tanah di berbagai wilayah desa dan kelurahan.
Data tersebut akan digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan gudang dan gerai koperasi yang menjadi fasilitas utama program.
“Kementerian Koperasi bersama dengan pihak Tentara Nasional Indonesia ada command center yang harus menginventarisasi tanah-tanah di desa/kelurahan itu setiap harinya kita targetkan bisa sampai ke 1.500 sampai 2.000,” lanjutnya.
Pendataan ini dilakukan melalui pusat komando (command center) agar proses dapat dipantau secara harian dan lebih efisien. Ferry menilai kolaborasi dengan TNI menjadi langkah strategis karena lembaga tersebut memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat desa.
Dengan mekanisme kerja seperti ini, program diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan.
Pembiayaan dari Himbara Dinilai Berjalan Lancar
Salah satu hal penting dalam implementasi program KDMP adalah pembiayaan. Ferry memastikan bahwa hingga saat ini dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berjalan baik dan tidak menemui hambatan berarti.
Bank-bank seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI menjadi bagian penting dalam penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur koperasi dan penguatan permodalan lembaga di tingkat desa.
Ferry menegaskan, bahwa hingga saat ini pembiayaan dari Himbara ke program KDMP ini belum menemui hambatan.
Pernyataan ini menepis kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi kendala penyaluran dana. Keberhasilan kerja sama dengan Himbara menjadi indikasi bahwa koordinasi antara pemerintah dan lembaga keuangan berjalan solid.
Dengan sistem pembiayaan yang terencana, pelaksanaan pembangunan fisik dan pengelolaan operasional koperasi dapat berlangsung tanpa hambatan administratif atau likuiditas.
Peran Danantara dalam Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Program
Selain pemerintah dan Himbara, peran Danantara juga tidak kalah penting dalam ekosistem pelaksanaan program KDMP. Sebagai mitra strategis pemerintah, perusahaan ini berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem digital serta infrastruktur fisik.
Kehadiran Danantara diharapkan mampu membawa efisiensi dan transparansi dalam proses pelaksanaan, terutama dalam hal pemantauan proyek dan penyaluran pembiayaan.
Melalui dukungan teknologi dan sistem manajemen modern, Danantara diharapkan dapat memastikan seluruh proses pembangunan fisik gudang dan gerai berlangsung tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya digitalisasi koperasi desa agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital nasional.
Program Strategis untuk Kemandirian Ekonomi Desa
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Melalui pembangunan gudang, gerai, serta sarana pendukung lainnya, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat distribusi barang dan jasa di wilayah pedesaan.
Konsep ini sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang produktif.
Pemerintah menilai bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa, memperkuat daya beli, serta menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Melalui KDMP, setiap desa dan kelurahan akan memiliki infrastruktur ekonomi yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam rantai pasok nasional.
Sinergi Pemerintah, TNI, dan Lembaga Keuangan Jadi Kunci
Keberhasilan program KDMP tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sinergi antarpihak yang terlibat. Kolaborasi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Danantara, TNI, serta Himbara menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan berjalan efektif.
Pemerintah juga akan terus memantau progres di lapangan agar target penyelesaian Maret 2026 dapat tercapai sesuai rencana.
Langkah-langkah strategis seperti pembentukan command center, percepatan pencairan dana, serta penerbitan Inpres menjadi bukti nyata bahwa pemerintah ingin mempercepat implementasi.
Dengan koordinasi yang solid, program ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses penguatan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.
Membangun Fondasi Ekonomi Merata dari Desa
Rapat koordinasi antara Menkop, Menkeu, dan Danantara menandai fase penting dalam perjalanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui sinergi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan percepatan pembangunan fisik, pemerintah berkomitmen menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, target penyelesaian Maret 2026 diyakini dapat dicapai, membawa harapan baru bagi pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke pelosok desa.
Rekomendasi
Berita Lainnya
