Pemerintah Dorong Pemerataan Kesejahteraan Lewat BLT Kesra Rp 900 Ribu
JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat kembali diwujudkan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra.
Bantuan ini akan diberikan selama periode Oktober hingga Desember 2025 dengan total nilai mencapai Rp 900.000 per penerima.
Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori rentan dan miskin. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan, yang nantinya disalurkan sekaligus atau dirapel untuk tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp 900.000.
Baca Juga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, BLT Kesra akan menyasar sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat.
“Dengan asumsi satu KPM terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, maka total masyarakat yang bisa terjangkau program ini sekitar 140 juta jiwa,” ujarnya.
Airlangga berharap, bantuan ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global yang masih berpengaruh terhadap harga barang di tingkat domestik.
Sasaran Utama BLT Kesra Berdasarkan Data Kesejahteraan
Tidak semua masyarakat akan menerima BLT Kesra Rp 900.000. Pemerintah menetapkan kriteria yang cukup spesifik dalam menentukan kelompok penerima bantuan.
Airlangga menjelaskan bahwa penerima bantuan dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu sistem yang memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tersebut, masyarakat dikelompokkan dalam sepuluh desil atau tingkat kesejahteraan, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera.
Kelompok yang berhak menerima BLT Kesra adalah masyarakat dalam desil 1 hingga 4. Secara rinci, desil 1 mewakili 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Desil 2 hingga 4 mencakup masyarakat miskin dan rentan miskin dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 5 hingga 10 dianggap sudah lebih mampu secara ekonomi dan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan.
Lebih lanjut, kategori penerima pada setiap desil digambarkan sebagai berikut:
Desil 1: masyarakat sangat miskin
Desil 2: masyarakat miskin
Desil 3: masyarakat hampir miskin
Desil 4: masyarakat pas-pasan
Dengan pembagian tersebut, pemerintah berharap distribusi BLT Kesra bisa lebih tepat sasaran dan membantu kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Mekanisme Penyaluran BLT Kesra
BLT Kesra ini terpisah dari program BLT reguler yang telah lebih dulu dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program BLT reguler sendiri diberikan kepada sekitar 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Untuk BLT Kesra, pemerintah akan menyalurkan bantuan senilai Rp 300.000 per bulan yang dicairkan sekaligus untuk tiga bulan atau sebesar Rp 900.000 per KPM. Proses penyaluran akan dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni bank-bank yang tergabung seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi.
Pemerintah menjadwalkan pencairan BLT dimulai pada Senin (20/10/2025), dengan harapan seluruh KPM dapat menerima haknya sebelum akhir tahun.
Program ini juga menjadi bentuk kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan transparansi dan akurasi data penerima. Data penerima BLT Kesra diambil dari basis data DTSEN yang diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
Upaya Pemerintah Jaga Ketahanan Ekonomi Masyarakat
Pemberian BLT Kesra tidak hanya bertujuan sebagai bantuan sementara, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada kelompok berpendapatan rendah, program ini diharapkan mampu memperkuat daya beli serta mencegah lonjakan angka kemiskinan.
Menurut Airlangga Hartarto, kebijakan ini menjadi langkah adaptif pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat Indonesia. “Pemerintah ingin memastikan agar kelompok rentan tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah fluktuasi ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial agar lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan data terpadu seperti DTSEN, setiap program bantuan diharapkan tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran.
Dalam konteks ini, BLT Kesra menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah upaya pemerintah memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Melalui penyaluran yang tepat sasaran dan sistematis, program ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman sosial yang mendorong masyarakat menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.
Rekomendasi
