SPMI-PP Gandeng Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

SPMI-PP Gandeng Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

JAKARTA - Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI-PP) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang holistik.

Organisasi ini menekankan pentingnya peran aktif, bukan sekadar pengawasan, dengan mengedepankan kolaborasi dan solusi nyata. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum II SPMI-PP, Nursalim, S.Pd.I., M.H., saat audiensi bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Audiensi tersebut juga dihadiri Ketua Umum SPMI-PP Fathan, Waketum I U.S. Ringo, Kabid OKK Fahmi, Kabid SDM Hermanto, Bendahara Umum Budiman, dan Sekretaris Advokasi Saipul. Dari pihak kementerian, hadir Dirjen Penempatan KP2MI, Ahnas, yang mendampingi Menteri Mukhtarudin. Dalam pertemuan ini, SPMI-PP menegaskan perannya sebagai social control yang membangun, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis solusi bagi penguatan perlindungan PMI.

Baca Juga

7 Makanan Mengandung Gluten yang Sering Tak Disadari

Perlindungan Migran dari Hulu ke Hilir

Nursalim menekankan bahwa perlindungan PMI harus mencakup seluruh tahapan: pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan. “Perlindungan pekerja migran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa,” ujarnya. Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi bagi perlindungan menyeluruh, di mana kepedulian harus diterjemahkan dalam tindakan nyata.

SPMI-PP menilai bahwa Program Desa Migran Emas berhasil memberdayakan pemerintah desa sebagai ujung tombak perlindungan migran. Desa memiliki peran strategis dalam pendataan calon PMI dan pemantauan pekerja yang kembali ke tanah air. “Perlindungan tidak dimulai di luar negeri, tapi di tingkat desa. Desa harus punya peran penting dalam pengawasan dan pembinaan keluarga PMI,” tegas Nursalim.

Langkah ini menjadi wujud nyata upaya untuk memastikan pekerja migran mendapat perlindungan sejak awal hingga kembali ke Indonesia, menciptakan mekanisme yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas SDM Migran dan Modernisasi Pelatihan

Selain perlindungan struktural, SPMI-PP menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM calon PMI. Banyak Balai Latihan Kerja (BLK) membutuhkan pembenahan fasilitas dan peningkatan kapasitas instruktur agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara global. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) juga perlu diperbarui dan diawasi penerapannya.

Program Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) diusulkan dimodernisasi dengan materi kebangsaan. “Presiden Prabowo ingin PMI menjadi Duta Bangsa. Maka penting pendidikan wawasan kebangsaan agar mereka tetap cinta Indonesia di mana pun berada,” jelas Nursalim. SPMI-PP bahkan siap menyelenggarakan pelatihan nasionalisme dan cinta tanah air bagi calon PMI, sehingga mereka tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter tangguh dan nasionalis.

Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk mencetak pekerja migran yang profesional, mandiri, dan berdaya saing global, sekaligus menjaga martabat Indonesia di luar negeri.

Apresiasi dan Harapan Kolaborasi Berkelanjutan

Menteri P2MI Mukhtarudin memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif SPMI-PP. Ia menilai organisasi ini memiliki pemahaman komprehensif terkait persoalan migran, mulai dari pendidikan, pemberangkatan, hingga reintegrasi sosial. “Kalau mitranya seperti ini, kita jadi nyambung. Kolaborasi semacam ini yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terkait PMI,” ujar Mukhtarudin.

Penegasan SPMI-PP untuk menjadi mitra sejati pemerintah menandai langkah penting dalam membangun sistem perlindungan PMI yang bermartabat. Organisasi ini menargetkan agar sebagian besar masalah PMI di dalam negeri dapat diatasi melalui perbaikan sistem, pelatihan, dan sinergi lintas lembaga. “Ketika kita mampu memperbaiki persoalan dari dalam negeri, maka benang kusut migrasi bisa terurai. Kami siap menjadi bagian dari solusi itu,” tutup Nursalim.

Dengan strategi ini, perlindungan PMI tidak hanya berhenti pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga menyentuh pengembangan karakter, peningkatan kompetensi, dan penguatan rasa nasionalisme. Kemitraan strategis antara pemerintah dan SPMI-PP diharapkan mampu menciptakan ekosistem perlindungan pekerja migran yang lebih profesional, berkelanjutan, dan humanis.