Prabowo Perintahkan TNI Kawal Jaksa Sita Lahan Sawit Ilegal
JAKARTA - Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum kembali diperlihatkan melalui perintah langsung kepada TNI untuk mengawal Kejaksaan dalam menyita lahan perkebunan sawit ilegal seluas 100.000 hektare.
Dua lahan perkebunan tersebut telah dinyatakan melanggar hukum oleh Mahkamah Agung sejak 18 tahun silam, namun selama hampir dua dekade eksekusinya tak pernah terlaksana.
Kebijakan ini disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara di hadapan lebih dari 400 CEO global dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, pada forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025 malam.
Baca Juga
“Perkebunan yang pertama luasnya 50.000 hektare, yang kedua 50.000 hektare, (dan keduanya, red.) melanggar hukum 18 tahun yang lalu. Ada putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan (negara) menyita dua perkebunan tersebut. 18 tahun yang lalu, putusan Mahkamah Agung itu tidak dieksekusi selama 18 tahun,” ungkap Presiden Prabowo dalam sesi dialog tersebut.
Eksekusi Tertunda 18 Tahun, Prabowo Turun Tangan Langsung
Presiden menjelaskan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat melaporkan penyebab mandeknya eksekusi lahan sawit ilegal itu. Melihat proses hukum yang terlalu lama, Presiden pun mengambil langkah cepat dengan melibatkan kekuatan pertahanan negara.
“Saya perintahkan TNI: Kalian kawal Kejaksaan! Kawal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)! Lindungi mereka! Kalian datang ke sana dan sita. Kami pun mengambil alih 100.000 hektare lahan perkebunan itu, dan tak ada masalah. Jadi, menurut saya ini catatan penting, pemerintah harus menegakkan hukum, dan saya bertekad menegakkan hukum,” tegas Prabowo.
Langkah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperlihatkan keberpihakan terhadap supremasi hukum dan penataan ulang sektor perkebunan sawit yang selama ini kerap menjadi sorotan karena praktik-praktik ilegalnya.
Ribuan Hektare Sawit Ilegal Mulai Diambil Alih Negara
Presiden juga menyampaikan bahwa penyitaan dua lahan seluas 100.000 hektare hanyalah bagian kecil dari langkah besar pemerintah dalam mengamankan aset negara. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal yang telah diambil alih oleh negara.
Tindakan ini tak hanya untuk memulihkan hak negara atas lahan-lahan tersebut, tetapi juga menjadi bentuk peringatan bagi pelaku usaha ilegal agar tidak lagi merugikan negara. Pemerintah memastikan penegakan hukum akan terus diperkuat di sektor sumber daya alam, termasuk dalam perkebunan sawit yang selama ini menjadi penyumbang devisa besar bagi Indonesia.
Blokade Bangka Belitung, Cegah Penyelundupan Timah Ilegal
Selain penindakan lahan sawit ilegal, Presiden Prabowo juga mengungkap langkah strategis lainnya dalam memberantas praktik penyelundupan hasil tambang ilegal. Salah satunya adalah dengan melakukan “blokade” di perairan sekitar Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Langkah ini dilakukan setelah Presiden menerima laporan adanya sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang hasil produksinya diselundupkan ke luar negeri.
“Akibat tambang-tambang ilegal itu, Indonesia kehilangan 80 persen dari total produksi timah yang ditambang di Bangka Belitung,” jelasnya.
Sebagai respons, Prabowo memerintahkan pengerahan kapal tempur, helikopter, pesawat, dan drone dalam operasi pengawasan di perairan kedua pulau tersebut. “Kami pun memblokade dua pulau ini. Tidak boleh ada kapal yang masuk dan keluar tanpa dicek dan kita ketahui apa isinya, dan dengan itu kami berhasil menghentikan penyelundupan,” ujarnya.
Langkah Tegas untuk Selamatkan Aset Negara
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menceritakan insiden penangkapan sebuah sampan yang mencoba melewati blokade dengan membawa timah ilegal. “Tetapi kami menemukan ada timah di dalam sampan itu. Bisa dibayangkan? Kami pun langsung menyitanya,” kata Presiden.
Ia optimistis langkah tegas seperti ini mampu menyelamatkan potensi kerugian negara hingga miliaran dolar AS. Lebih jauh, Presiden yakin produksi timah nasional dapat meningkat signifikan tahun depan karena penyelundupan berhasil ditekan secara masif.
Penegakan Hukum Jadi Prioritas Pemerintah
Melalui tindakan tegas dalam dua sektor strategis, yakni perkebunan sawit dan pertambangan timah, Presiden Prabowo memperlihatkan komitmen kuat untuk memperkuat kedaulatan hukum negara. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa praktik ilegal yang merugikan negara tidak akan lagi dibiarkan berlarut-larut.
Pemerintah, kata Presiden, akan terus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan militer untuk memastikan setiap keputusan hukum dapat dieksekusi tepat waktu dan tegas. Ke depan, langkah seperti ini diyakini akan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih bersih dan sehat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Dengan pendekatan ini, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan sumber daya alam Indonesia dikelola secara sah, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi juga bertindak tegas untuk melaksanakannya di lapangan.
Rekomendasi
Berita Lainnya
