Pemerintah Hentikan Diskon Listrik 2025, Siapkan Program Pengganti
JAKARTA - Kebijakan diskon tarif listrik yang selama ini dinikmati masyarakat resmi tidak akan berlanjut pada tahun 2025. Pemerintah menilai, program insentif tersebut telah mencapai tujuannya dalam membantu menjaga daya beli masyarakat selama periode pemulihan ekonomi.
Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah menyiapkan program baru yang diharapkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kebijakan penghapusan diskon tarif listrik ini menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan subsidi energi nasional.
Baca JugaPengelolaan Hulu Migas Indonesia Berbasis Prinsip Konstitusi Ketat
Pemerintah, katanya, berupaya mengoptimalkan anggaran agar lebih efisien sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah tidak akan melanjutkan program diskon tarif listrik pada tahun 2025 dan sedang mempersiapkan program penggantinya,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta.
Program Diskon Selesai, Fokus pada Efisiensi Anggaran
Sejak pertama kali diluncurkan pada masa pandemi Covid-19, program diskon tarif listrik menjadi salah satu kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Insentif tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 900 VA, serta sebagian pelaku usaha kecil dan mikro.
Namun, memasuki tahun 2025, pemerintah menilai situasi ekonomi sudah jauh lebih stabil. Oleh karena itu, fokus kebijakan kini diarahkan pada optimalisasi subsidi energi agar lebih efisien dan tepat guna.
Airlangga menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial. Langkah penghentian program diskon listrik menjadi bagian dari strategi tersebut.
“Program pengganti akan tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun desainnya akan disesuaikan agar lebih efektif,” kata Airlangga.
Langkah Menuju Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah mengakui bahwa selama pelaksanaan program diskon tarif listrik, sebagian penerima manfaat tidak semuanya berasal dari kelompok masyarakat miskin. Karena itu, ke depan, penyaluran bantuan akan lebih mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sistem subsidi berbasis target penerima langsung.
Pendekatan ini diyakini dapat memperbaiki ketepatan sasaran subsidi sekaligus mengurangi beban fiskal yang terus meningkat. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme digitalisasi dalam proses penyaluran untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
“Evaluasi menunjukkan masih ada ketidaktepatan sasaran dalam beberapa program subsidi energi. Ke depan, hal itu akan diperbaiki agar manfaatnya lebih maksimal,” ujar Airlangga.
Dampak Penghentian Diskon Terhadap Masyarakat
Penghentian program diskon tarif listrik tentu akan berdampak pada sebagian masyarakat, terutama pelanggan rumah tangga dengan daya kecil yang sebelumnya menerima potongan tarif. Namun, pemerintah memastikan bahwa beban masyarakat tidak akan meningkat secara drastis.
Menurut perhitungan, tarif listrik masih akan dijaga dalam rentang yang terjangkau, seiring dengan upaya pemerintah menekan biaya energi dan memperluas akses energi terbarukan. Pemerintah juga mendorong efisiensi konsumsi listrik rumah tangga melalui edukasi dan program bantuan alat hemat energi.
Selain itu, pemerintah berencana menyalurkan kompensasi atau bantuan langsung kepada masyarakat berpendapatan rendah sebagai bagian dari program pengganti. Dengan demikian, manfaat perlindungan sosial tetap terjaga tanpa harus mempertahankan skema diskon tarif yang bersifat umum.
Pertimbangan Ekonomi dan Transisi Energi
Langkah pemerintah menghentikan diskon tarif listrik juga tidak terlepas dari arah kebijakan energi nasional yang tengah memasuki fase transisi menuju energi bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, beban subsidi energi terus meningkat seiring naiknya harga bahan bakar dan biaya produksi listrik.
Pemerintah menilai perlu ada keseimbangan antara menjaga kemampuan fiskal negara dan mendukung transformasi energi menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
“Subsidi tetap dibutuhkan, tetapi harus lebih terarah dan disesuaikan dengan prioritas nasional. Kita ingin mendorong masyarakat beralih ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar Airlangga.
Transisi energi ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Kesiapan PLN dan Pemerintah Daerah
Sementara itu, PLN sebagai operator utama sistem kelistrikan nasional telah menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan kebijakan baru tersebut. Perusahaan pelat merah itu memastikan pelayanan kepada pelanggan tidak akan terganggu, serta menjamin pasokan listrik tetap stabil di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam mendata masyarakat yang berhak menerima program pengganti. Pendataan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan serta memastikan subsidi diberikan tepat kepada yang membutuhkan.
“Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan baru ini,” tegas Airlangga.
Komitmen Pemerintah Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Fiskal
Meskipun kebijakan diskon tarif listrik dihentikan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah program pengganti tengah disiapkan, mulai dari bantuan langsung energi, subsidi listrik terarah, hingga insentif bagi rumah tangga miskin yang beralih ke energi hemat.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung agenda keberlanjutan fiskal pemerintah, mengingat subsidi energi selama ini menyerap porsi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan skema yang lebih efisien, ruang fiskal dapat digunakan untuk membiayai sektor produktif lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Penghentian program diskon tarif listrik bukanlah akhir dari dukungan pemerintah terhadap masyarakat kecil, melainkan langkah menuju kebijakan yang lebih tepat guna, efisien, dan berorientasi jangka panjang.
Rekomendasi
