Ribuan Pekerja Migran Indonesia Tertahan Berangkat ke Korea Selatan
JAKARTA - Situasi berbeda tengah dihadapi ribuan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang bercita-cita bekerja di Korea Selatan. Meski sudah masuk daftar tunggu, keberangkatan mereka tak kunjung terwujud. Penyebab utama kondisi ini ternyata berkaitan erat dengan perlambatan ekonomi di negeri ginseng tersebut.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa persoalan penumpukan daftar tunggu CPMI, khususnya di sektor service 2, menjadi salah satu tantangan yang sedang dibicarakan bersama pihak Korea Selatan. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok.
“Saat ini terdapat ribuan CPMI yang sudah masuk daftar tunggu namun belum dapat diberangkatkan ke Korea Selatan,” ujar Mukhtarudin dalam siaran pers.
Baca JugaPengelolaan Hulu Migas Indonesia Berbasis Prinsip Konstitusi Ketat
Perlambatan Ekonomi Korsel Jadi Pemicu
Plt Dubes Korea Selatan, Park Soo-deok, memberikan penjelasan langsung mengenai alasan mengapa ribuan CPMI belum bisa berangkat. Ia menuturkan, kondisi ekonomi Korea Selatan saat ini tengah melambat signifikan.
“Pertumbuhan ekonomi Korea saat ini melambat, hanya sekitar 1 persen atau kurang, dan dampaknya paling terasa di sektor restoran atau service industry,” terang Park.
Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung pada ketersediaan lapangan kerja di sektor jasa. Akibatnya, daftar tunggu CPMI yang sudah terdaftar semakin menumpuk karena lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang siap diberangkatkan.
Perluasan Sektor Penempatan
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah strategis dengan memperluas sektor penempatan CPMI. Park Soo-deok menyebut bahwa cakupan wilayah dan jenis pekerjaan di sektor restoran kini dibuat lebih luas agar penyerapan tenaga kerja bisa meningkat.
“Di sektor restoran, misalnya, cakupan wilayahnya kini diperluas dari hanya 10 atau 100 kota menjadi seluruh kota di Korea,” ujar Park Soo-deok.
Tak hanya itu, variasi jenis pekerjaan juga bertambah. Jika sebelumnya CPMI hanya mengisi posisi asisten dapur, kini terbuka peluang untuk pekerjaan pelayanan seperti waitress.
Park menambahkan bahwa sebagian CPMI yang masuk daftar service 2 juga akan dialihkan ke sektor manufaktur. Namun, pemindahan ini tetap dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi yang berlaku.
“Maka pemerintah Korea memutuskan untuk mengurangi roster di sektor service dan memindahkan sebagian ke manufaktur. Tahun ini, sektor service tidak menerima tambahan baru,” kata Park.
Respons Pemerintah Indonesia
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyambut positif rencana perluasan sektor yang ditawarkan pemerintah Korea Selatan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu didiskusikan lebih mendalam sebelum benar-benar diterapkan.
“Kebijakan perluasan sektor service 2 akan kami pelajari dan dalami lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti,” jelas Mukhtarudin.
Menurutnya, meskipun kebijakan ini belum dapat diimplementasikan dalam waktu dekat, opsi tersebut tetap berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai penumpukan daftar tunggu CPMI.
“Meskipun belum dapat diterapkan dalam waktu dekat, kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka panjang,” tambahnya.
Agenda Diskusi dengan MOEL Korea Selatan
Mukhtarudin memastikan bahwa isu penumpukan roster dan perluasan sektor service 2 akan menjadi topik pembahasan bersama delegasi Ministry of Employment and Labour (MOEL) Korea Selatan dalam waktu dekat.
Ia menilai dialog lanjutan dengan otoritas ketenagakerjaan Korea Selatan penting untuk merumuskan langkah bersama. Dengan demikian, peluang kerja bagi CPMI tidak hanya terbatas pada sektor jasa, tetapi juga bisa menjangkau sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja.
Potensi Penempatan Masih Besar
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menilai bahwa potensi penempatan pekerja migran ke Korea Selatan masih sangat besar. Menurutnya, peluang itu tidak hanya terbuka di sektor jasa, manufaktur, maupun restoran, tetapi juga di sektor konstruksi dan pertanian.
Christina mencontohkan, saat ini ada skema penempatan tenaga kerja di Korea dengan visa A7 untuk konstruksi dan visa A8 untuk pertanian. Kedua sektor ini dipandang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja yang cukup tinggi dan bisa menjadi alternatif bagi CPMI yang belum terserap di sektor service 2.
Menyikapi Tantangan dengan Solusi
Kasus ribuan CPMI yang tertahan keberangkatannya menjadi gambaran nyata bahwa pasar kerja internasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara penempatan. Perlambatan ekonomi Korea Selatan menyebabkan pengurangan kuota di sektor jasa, namun solusi berupa perluasan sektor penempatan menjadi titik terang bagi Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui KemenP2MI kini menghadapi pekerjaan penting, yakni menyesuaikan strategi penempatan dengan peluang yang tersedia di Korea. Diskusi teknis bersama MOEL nantinya akan menentukan arah kebijakan agar CPMI tetap memiliki kesempatan bekerja di luar negeri, sekaligus terlindungi secara hukum dan kompetensi.
Meskipun ribuan CPMI masih harus bersabar menunggu keberangkatan ke Korea Selatan, perkembangan terakhir menunjukkan adanya peluang baru melalui sektor yang diperluas dan diversifikasi bidang kerja. Dengan koordinasi erat antara Indonesia dan Korea Selatan, diharapkan persoalan penumpukan daftar tunggu bisa diatasi, dan calon pekerja migran tetap memiliki jalan menuju kesempatan kerja yang lebih luas.
Rekomendasi
