Pemerintah Perpanjang Bantuan Beras hingga Desember 2026
JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga akhir tahun 2026. Tambahan pasokan sekitar 1 juta ton beras disiapkan untuk menjangkau 33,2 juta penerima manfaat.
Langkah ini diambil guna memberikan bantalan bagi daya beli masyarakat sekaligus menekan tingkat permintaan di pasar komersial. Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan 30 kilogram per alokasi periode Juli hingga September.
Hingga 10 September 2026, realisasi penyaluran beras untuk periode Juli sampai September tersebut telah mencapai 49,86 persen. Tambahan bantuan disepakati untuk dialokasikan pada bulan Oktober, November, dan Desember.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan distribusi bantuan perlu dilakukan menjelang musim paceklik. Sasaran penerima difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 sampai desil 4.
"Jadi yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya. Oktober, November, Desember. Sudah disetujui Presiden, ini kami tambah," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bantuan langsung ini dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga penerima dalam membeli beras dari pasar. Hal tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk mengalihkan anggarannya ke kebutuhan pokok lainnya.
Namun, ekonom menilai efektivitas intervensi ini terhadap daya beli masyarakat secara umum masih terbatas. Besaran bantuan dianggap belum sepenuhnya mampu menutupi tekanan inflasi yang terus berlanjut.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dampak bantuan sangat tergantung pada seberapa besar porsi kebutuhan harian yang dapat ditutup. Besaran bantuan saat ini dinilai relatif kecil di tengah kenaikan inflasi.
"Saya rasa bansos kurang efektif menjaga daya beli karena dilihat dari besaran bansos relatif kecil sementara inflasi cenderung selalu meningkat," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Esther juga menambahkan bahwa bantuan ini berfungsi sebagai bentuk intervensi pasokan ke masyarakat. Meski begitu, intervensi tersebut tidak serta-merta langsung meredam pergerakan harga beras.
Data Badan Pangan Nasional mencatat rerata harga beras medium nasional berada di angka Rp13.669 per kilogram pada 13 September 2026. Angka tersebut turun tipis 0,03 persen dari pekan sebelumnya, sedangkan harga beras premium turun 0,02 persen menjadi Rp16.166 per kilogram.
Secara tahunan, inflasi beras pada Agustus 2026 melandai di angka 2,77 persen. Laju inflasi bulanan juga tercatat menurun menjadi 0,42 persen.
Pengamat Pertanian Khudori menyoroti adanya tekanan harga dari sisi rantai produksi dan jalur perdagangan. Data BPS menunjukkan kenaikan harga beras terjadi secara konsisten di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.
Kenaikan harga beras tetap berlangsung meski produksi gabah sempat mencapai puncaknya pada April 2026 sebesar 7,63 juta ton gabah kering giling. Salah satu pemicu utamanya adalah tingginya harga bahan baku gabah di tingkat petani.
Sejak kebijakan harga pembelian pemerintah ditetapkan Rp6.500 per kilogram pada Februari 2025, harga gabah di daerah kerap melonjak. Di sejumlah wilayah, harga gabah bahkan menembus Rp7.700 hingga di atas Rp8.000 per kilogram.
Persaingan serapan gabah semakin ketat karena Perum Bulog terus mengejar target penyerapan setara 4 juta ton beras. Realisasi serapan Bulog hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 3,71 juta ton.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras pemerintah per September 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jumlah tersebut naik 18 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Total penyaluran beras pemerintah juga mengalami lonjakan hingga 191 persen mencapai 2,3 juta ton. Penyaluran ini mencakup program SPHP, bantuan pangan, hingga alokasi penanganan bencana.
"Alhamdulillah pangan kami dalam kondisi aman, khususnya beras, di tengah goncangan dunia, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Ini terjadi di belahan dunia. Bahkan ada El Nino yang sangat ekstrem, ini terberat menurut BMKG. Namun stok CBP kami masih aman," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Meski stok melimpah, penurunan harga beras di pasaran tetap bergantung pada ketepatan sasaran distribusi. Bapanas kini merancang tambahan intervensi pasar melalui kuantum beras SPHP.
Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti menyebutkan usulan tambahan SPHP sebesar 1 juta ton. Pasokan difokuskan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
"Dalam rangka mengendalikan harga beras, penguatan instrumen intervensi pasar melalui penambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton. Penambahan kuantum tersebut saat ini dalam proses perhitungan dan pengajuan ABT," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bulog diinstruksikan untuk memprioritaskan penyebaran stok ke wilayah yang mengalami tekanan pasokan. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran suplai beras di tingkat pedagang eceran.
Hingga akhir Agustus 2026, realisasi SPHP tercatat telah mencapai 731.230 ton. Penyaluran terbanyak dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Rumah Pangan Kita, serta pedagang pasar tradisional.
Khudori menilai konsistensi penyaluran SPHP harian menjadi kunci keberhasilan stabilisasi harga. Ketersediaan beras SPHP kerap menurun signifikan pada akhir pekan dan hari libur.
Faktor lain yang perlu diwaspadai adalah tren penurunan produksi gabah setelah melewati puncak panen. Produksi gabah pada kurun Juni hingga September tercatat berada jauh di bawah hasil panen bulan Maret dan April.
Tambahan bantuan pangan diharapkan menjadi penopang konsumsi masyarakat di akhir tahun. Keberhasilan menurunkan harga beras komersial sangat bergantung pada efektivitas distribusi dan kondisi pasokan gabah nasional.
