Transformasi Ketenagakerjaan, Kemnaker Perkuat Pelatihan dan Kesempatan Kerja
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen Kemnaker untuk menghadirkan transformasi ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam setahun kepemimpinannya, ia berfokus pada kebijakan yang langsung memberikan dampak bagi pencari kerja, pekerja, maupun dunia usaha. Pernyataan ini disampaikan dalam Media Briefing di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurut Yassierli, setiap program dan kebijakan yang dijalankan Kemnaker dirancang untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional. Hal ini sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata dari upaya pemerintah. Dalam paparannya, Yassierli menekankan pentingnya keterpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.
Baca JugaRahasia Ayam Crispy Keriting: Resep Rumahan Renyah dan Gurih Maksimal
Program Magang Nasional dan Konektivitas Dunia Industri
Salah satu program unggulan Kemnaker adalah Program Magang Nasional Batch 2, yang menargetkan 80.000 peserta dan akan berlangsung mulai 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026. Program ini dirancang untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri, sehingga lulusan dapat memperoleh pengalaman praktis dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar.
“Program magang ini bukan sekadar penempatan sementara, tetapi langkah nyata membangun jembatan antara kompetensi dan kebutuhan industri,” jelas Yassierli. Dengan adanya program ini, diharapkan pemuda Indonesia tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, tetapi juga pengalaman kerja yang nyata, sehingga daya saing tenaga kerja meningkat signifikan.
Inovasi Digital dan Peningkatan Layanan Publik Ketenagakerjaan
Selain program magang, Kemnaker terus mendorong transformasi digital pelayanan publik. Inovasi ini mencakup penguatan Pusat Pasar Kerja, pengembangan Layanan Satu Data Ketenagakerjaan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.
Digitalisasi layanan ketenagakerjaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Masyarakat kini dapat mengakses informasi lowongan kerja, pelatihan, dan sertifikasi secara cepat dan terintegrasi. Upaya ini juga mempermudah pemerintah dalam memantau perkembangan ketenagakerjaan nasional dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan pasar.
Selain itu, Kemnaker memperkuat kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kolaborasi ini menjadi fondasi untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Yassierli menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan hanya bisa tercapai melalui sinergi yang erat antar pemangku kepentingan.
Arah Kebijakan Kemnaker Menuju Produktivitas Nasional
Melihat capaian setahun terakhir, Yassierli menegaskan bahwa arah kebijakan Kemnaker pada 2026 akan fokus pada transformasi produktivitas nasional. Strategi utama mencakup pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, dan penguatan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh daerah.
“Kita ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan siap bersaing di era ekonomi baru,” tutupnya. Fokus ini sejalan dengan kebutuhan pasar kerja global yang menuntut tenaga kerja adaptif, berdaya saing, dan memiliki keterampilan digital.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menambahkan bahwa kegiatan media briefing merupakan sarana strategis untuk memperkuat komunikasi publik. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kemnaker.
“Media briefing ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antara Kemnaker dan rekan-rekan media. Kami ingin memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang valid, jelas, dan kontekstual,” kata Sunardi.
Dengan capaian dan kebijakan yang telah dipaparkan, Kemnaker berupaya menghadirkan ketenagakerjaan yang inklusif, kompetitif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Transformasi yang dilakukan mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, inovasi digital, dan kolaborasi strategis antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Semua langkah ini menunjukkan arah Kemnaker dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rekomendasi
