Menaker Fokuskan Kebijakan 2026 pada Transformasi Produktivitas Nasional
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan dan transformasi produktivitas nasional.
Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu beradaptasi dan bersaing dalam dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
“Kita ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan siap bersaing di era ekonomi baru,” ujar Yassiel.
Transformasi produktivitas ini akan diwujudkan melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta optimalisasi peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Dengan langkah tersebut, Kemnaker berharap dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus memperluas kesempatan kerja berkualitas bagi masyarakat.
Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Ketenagakerjaan
Selain berfokus pada peningkatan produktivitas, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa kementeriannya akan mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik ketenagakerjaan.
Langkah ini meliputi penguatan Pusat Pasar Kerja, pengembangan Layanan Satu Data Ketenagakerjaan, serta perluasan akses masyarakat terhadap program pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.
Inovasi digital ini diharapkan dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.
“Kami ingin setiap layanan di Kemnaker bisa diakses dengan mudah dan cepat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara langsung,” ujar Yassierli.
Digitalisasi juga akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat sistem informasi tenaga kerja nasional, termasuk dalam memetakan kebutuhan industri dan keterampilan yang relevan di pasar kerja.
Kolaborasi Tripartit untuk Sistem Ketenagakerjaan Berkeadilan
Menaker menilai, keberhasilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan tidak bisa dicapai secara sepihak.
Karena itu, Kemnaker terus memperkuat kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Kolaborasi ini dianggap penting untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di tengah perubahan dunia kerja yang cepat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antar pemangku kepentingan,” tegas Menaker Yassierli.
Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor akan memperkuat perlindungan bagi pekerja, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan memperluas lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi.
Program Magang Nasional dan Peningkatan Daya Saing SDM
Dalam evaluasi kinerja satu tahun terakhir, Menaker mengungkapkan sejumlah capaian penting yang telah diraih oleh Kemnaker sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan bagi tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Salah satu program unggulan yang akan dilanjutkan pada tahun mendatang adalah Program Magang Nasional Batch 2, dengan target 80.000 peserta.
Program ini dijadwalkan berlangsung dari 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026, dan dirancang untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri.
“Program magang ini bukan sekadar penempatan sementara, tetapi langkah nyata membangun jembatan antara kompetensi dan kebutuhan industri,” kata Yassierli.
Melalui program tersebut, Kemnaker ingin memastikan bahwa tenaga kerja muda memiliki pengalaman kerja yang relevan, sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk terserap di pasar kerja formal.
Kebijakan yang Inklusif dan Berdampak Nyata
Menaker Yassierli menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dijalankan Kemnaker akan selalu berorientasi pada hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami memastikan setiap kebijakan dan program Kemnaker benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik pencari kerja, pekerja, maupun dunia usaha. Hal ini sudah menjadi amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi produktivitas nasional tidak hanya mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperhatikan kesetaraan kesempatan bagi semua kalangan.
Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, pemerintah berharap pembangunan ketenagakerjaan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui fokus pada transformasi produktivitas, digitalisasi layanan, kolaborasi tripartit, dan peningkatan daya saing tenaga kerja muda, Kemnaker berkomitmen menjadikan 2026 sebagai momentum penting dalam penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tenaga kerja Indonesia yang kompeten, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan global di era ekonomi baru.
Rekomendasi
