Kepemimpinan BUMN Dibuka untuk Ekspatriat, Strategi Prabowo Maju
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing BUMN dengan memberikan kesempatan kepada ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk memimpin perusahaan pelat merah.
Dalam forum bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 pada Rabu, 15 Oktober 2025, Prabowo menegaskan bahwa BUMN perlu dijalankan sesuai standar bisnis internasional.
Instruksi ini diberikan kepada manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dengan tujuan memastikan perusahaan pelat merah tidak hanya kompetitif di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.
Baca Juga
“Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” kata Prabowo saat berdialog dengan Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. alias Steve Forbes.
Regulasi Diperbarui untuk Mempermudah Kepemimpinan WNA
Selain menginstruksikan perbaikan standar manajemen, Prabowo secara terbuka menyebutkan telah merevisi sejumlah regulasi terkait kepemimpinan BUMN. Perubahan ini memungkinkan tenaga asing atau ekspatriat memegang posisi pimpinan utama di BUMN. Menurut Prabowo, langkah ini diambil agar talenta global dapat dihadirkan di lingkup perusahaan pelat merah tanpa hambatan birokrasi.
“Sekarang ekspatriat, non-Indonesia [WNA] bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat,” ungkapnya. Revisi regulasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi BUMN menjadi entitas yang profesional, efisien, dan berorientasi global. Dengan kehadiran manajemen berpengalaman dari berbagai negara, BUMN diharapkan mampu menghadirkan praktik bisnis terbaik dan meningkatkan kapasitas operasional secara signifikan.
Rasionalisasi Jumlah BUMN untuk Efisiensi
Selain fokus pada kualitas manajemen, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi melalui perampingan jumlah BUMN. Saat ini, jumlah BUMN tercatat sekitar 1.000 perusahaan. Pemerintah menargetkan penyederhanaan menjadi sekitar 200 hingga 240 BUMN agar lebih fokus, efektif, dan produktif.
“Jadi saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo. Rasionalisasi ini diharapkan tidak hanya mengefisiensikan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kinerja finansial BUMN secara signifikan.
Dengan pengelolaan yang lebih terfokus, pemerintah optimistis bahwa tingkat pengembalian atau imbal hasil BUMN terhadap negara akan meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.
Dampak Positif bagi Ekosistem Investasi dan Talenta Global
Langkah membuka kepemimpinan BUMN untuk WNA dan ekspatriat juga memiliki dampak positif terhadap ekosistem investasi di Indonesia. Kehadiran talenta global di posisi strategis BUMN diprediksi mampu menarik investasi asing dan memperluas akses pasar internasional. Strategi ini sejalan dengan upaya pemerintah memposisikan BUMN sebagai pemain global, mampu bersaing dalam konteks ekonomi dunia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Prabowo menambahkan, transformasi BUMN tidak hanya terbatas pada jumlah dan manajemen, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan inovasi bisnis. Dengan mengoptimalkan kemampuan manajerial dan kapasitas talenta internasional, BUMN dapat menghasilkan kinerja yang lebih solid, meningkatkan kontribusi bagi pendapatan negara, serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
Secara keseluruhan, langkah ini menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan BUMN, dari sebelumnya lebih menekankan kepemilikan nasional menjadi lebih mengutamakan profesionalisme dan kompetensi global. Prabowo menekankan bahwa integrasi manajemen internasional bukanlah pengurangan kedaulatan, tetapi strategi untuk memajukan BUMN agar lebih efisien, kompetitif, dan memberikan hasil maksimal bagi negara dan masyarakat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
