Kemenhub Tingkatkan Kesejahteraan TKBM di Seluruh Pelabuhan
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola dan kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di seluruh pelabuhan Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dalam acara “Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Indonesia” yang berlangsung di Jakarta.
Dirjen Masyhud menekankan bahwa TKBM adalah tulang punggung logistik nasional. “Di balik lancarnya arus barang di pelabuhan, ada kerja keras mereka yang sering tidak terlihat. Negara wajib hadir untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pelatihan, dan kesejahteraan yang layak,” ujarnya.
Baca JugaKLH Gandeng Komunitas dan Pemerintah Percepat Sungai Cipinang
Dalam upaya tersebut, pemerintah telah memperbarui regulasi yang mengatur TKBM melalui Permenkop Nomor 6 Tahun 2023 dan Permenhub Nomor 59 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi dasar hukum pengelolaan koperasi dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, menggantikan sistem lama yang dianggap belum memiliki kekuatan hukum kuat, seperti SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011. Menurut Masyhud, peraturan ini bukan sekadar aturan teknis, tetapi wujud komitmen moral untuk membuat TKBM lebih terlindungi dan berdaya saing.
Langkah Strategis dan Digitalisasi Pelabuhan
Dirjen Masyhud menjelaskan sejumlah langkah strategis yang sedang disiapkan Ditjen Hubla bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menata ulang sistem pengelolaan TKBM. Langkah-langkah tersebut mencakup:
Peningkatan kesadaran terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh pelabuhan.
Kewajiban sertifikasi kompetensi bagi seluruh tenaga kerja TKBM.
Penyesuaian sistem kerja 24 jam/7 hari untuk meningkatkan responsivitas layanan bongkar muat.
Pengembangan Sistem Informasi Online TKBM (SIMON TKBM) untuk memantau kehadiran, kinerja, dan produktivitas secara real-time.
Pembatasan usia kerja TKBM di bawah 55 tahun guna mendukung regenerasi tenaga kerja pelabuhan.
Masyhud menekankan bahwa penerapan SIMON TKBM akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Melalui SIMON TKBM, setiap pekerja akan tercatat, terlindungi, dan termonitor kinerjanya. Ini adalah bentuk nyata digitalisasi pelabuhan yang berpihak pada pekerja, bukan sebaliknya,” katanya.
Data Ditjen Hubla mencatat terdapat 18.607 orang TKBM di seluruh Indonesia. Sebanyak 44,56 persen berada pada usia produktif 25–45 tahun, namun 7,38 persen atau lebih dari 1.300 pekerja berusia di atas 60 tahun masih aktif bekerja. “Kita perlu menyiapkan generasi penerus tenaga bongkar muat yang terampil dan kompeten,” tegas Masyhud.
Transparansi Tarif dan Kolaborasi Lintas Kementerian
Selain itu, Dirjen Masyhud menekankan pentingnya penyesuaian struktur tarif dan biaya TKBM agar lebih transparan. Hal ini bertujuan menciptakan iklim kompetisi sehat antar badan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. “Tidak boleh ada biaya tambahan yang membebani pekerja atau pengguna jasa. Tarif harus adil, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi TKBM,” ujarnya.
Masyhud menambahkan, kolaborasi lintas kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta dukungan dari organisasi pekerja seperti Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) sangat penting. Kolaborasi ini diyakini dapat memastikan kebijakan berjalan efektif dan berpihak pada pekerja.
“Kehadiran pemerintah bukan untuk meniadakan, tetapi menata. Kita ingin koperasi TKBM tetap kuat, profesional, dan menjadi rumah bagi kesejahteraan anggotanya,” pungkas Masyhud.
Dengan langkah-langkah strategis dan penerapan sistem digital, pemerintah berharap kesejahteraan TKBM meningkat signifikan, produktivitas terjaga, dan profesionalisme pelabuhan di seluruh Indonesia semakin kuat. Implementasi regulasi baru, pembatasan usia kerja, sertifikasi kompetensi, serta SIMON TKBM menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem pelabuhan yang adil, aman, dan efisien.
Rekomendasi
