Strategi Pemerintah Naikkan Kualitas UMKM Agar Akses Kredit Formal
JAKARTA - Pemerintah menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi sebatas keterbatasan akses pembiayaan, melainkan bagaimana mendorong pelaku usaha yang layak secara bisnis (feasible) menjadi bankable sehingga mampu mengakses kredit formal secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut pemerintah menjalankan empat strategi utama. Pertama, memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang layak secara bisnis namun belum memenuhi persyaratan perbankan.
“Pada posisi Triwulan I/2026, KUR berkontribusi sebesar 29,4 persen terhadap kredit UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Selain itu, pemerintah meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM melalui pendampingan usaha, literasi keuangan, penguatan legalitas, serta perbaikan tata kelola bisnis. Langkah ini bertujuan agar pelaku UMKM lebih siap memenuhi persyaratan lembaga keuangan.
Pemerintah juga mempercepat digitalisasi UMKM. Rekam jejak usaha digital (digital footprint) dari transaksi online dapat dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit oleh perbankan.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap peningkatan pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya kredit tersalurkan, tetapi juga dari semakin banyaknya UMKM yang mampu naik kelas dan memperoleh akses pembiayaan mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah.
