Papua Perlu Perkuat Hilirisasi Pangan Lokal, Tak Cukup Cetak Sawah
JAKARTA — Program pengembangan kawasan pangan di Papua yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan sawah, tetapi juga memperkuat produksi dan hilirisasi pangan lokal agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Hingga 2026, Kementerian Pertanian (Kementan) telah merealisasikan program cetak sawah seluas 83.030 hektare dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua.
Pemerintah juga memastikan lahan hasil program cetak sawah tetap menjadi milik masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Papua Selatan menjadi pusat pengembangan kawasan pangan terbesar di Indonesia dengan cakupan hampir 100.000 hektare.
Pemerintah juga menjamin kepastian hak masyarakat atas lahan yang dikembangkan.
"Lahan hasil program cetak sawah tetap menjadi milik masyarakat," tegas Amran.
Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai kepastian status lahan merupakan langkah positif karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi potensi konflik agraria.
Namun, menurutnya, strategi pembangunan pertanian di Papua sebaiknya tidak hanya berfokus pada pengembangan sawah.
Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan komoditas pangan lokal seperti sagu, jagung, ubi, dan hanjeli beserta industri pengolahannya.
Eliza menilai komoditas tersebut memiliki keunggulan karena lebih sesuai dengan kondisi agroekologi dan budaya masyarakat Papua, lebih adaptif terhadap perubahan iklim, serta berpotensi menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi.
Pengembangan pangan lokal juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ia menambahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menetapkan sagu sebagai salah satu prioritas hilirisasi nasional. Meski demikian, hal itu tidak berarti program cetak sawah harus dihentikan.
Menurut Eliza, pengembangan sawah di Merauke tetap layak diteruskan karena wilayah tersebut memiliki kondisi agroekologi yang mendukung budidaya padi dan mampu memberikan kontribusi cepat terhadap produksi beras nasional.
Sementara itu, wilayah Papua lainnya sebaiknya lebih difokuskan pada pengembangan pangan lokal sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa daya saing pangan lokal tidak akan meningkat tanpa dukungan investasi pada industri pengolahan, riset dan pengembangan, peningkatan kapasitas petani, serta insentif kebijakan yang setara dengan komoditas beras.
"Kombinasi intensifikasi padi di lahan yang sesuai dan penguatan serta hilirisasi pangan lokal merupakan jalan yang lebih realistis, adil, dan resilien bagi kesejahteraan petani Papua ke depan," ujar Eliza.
