Kemendagri dan KemenPU Targetkan Pusat Pemerintahan DOB Papua Rampung Pada 2028

Kemendagri dan KemenPU Targetkan Pusat Pemerintahan DOB Papua Rampung Pada 2028

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru Papua selesai pada 2028. Target ini menjadi bagian dari upaya percepatan konsolidasi pemerintahan di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa penyelesaian pembangunan tersebut diharapkan dapat diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 2028. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis.

Pemerintah menilai keberadaan pusat pemerintahan yang representatif menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola dan pelayanan publik di wilayah otonomi baru.

Baca Juga

Asia Jumbo Banks Berlomba Akuisisi Bisnis Ritel HSBC Indonesia Senilai Triliunan

komitmen percepatan pembangunan

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP mencakup gedung kantor gubernur, kantor DPR, Majelis Rakyat Papua, serta infrastruktur pendukung lainnya. Fasilitas dasar seperti jaringan jalan, sistem sanitasi, dan utilitas kawasan juga menjadi bagian dari perencanaan.

Kemendagri menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar target 2028 dapat tercapai. Sinergi dengan pemerintah daerah dinilai krusial, mengingat proses pembangunan berlangsung di wilayah dengan tantangan geografis dan administratif yang beragam.

Selain aspek fisik, percepatan juga harus memperhatikan kepastian hukum dan kelengkapan dokumen perencanaan. Pemerintah pusat terus melakukan pendampingan agar tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi.

progres berbeda di empat dob

Empat DOB di Papua menunjukkan perkembangan yang tidak sama. Papua Barat Daya disebut telah menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan secara tuntas.

Papua Selatan juga telah memfungsikan fasilitas pemerintahan meski masih dalam tahap penyempurnaan menuju target akhir. Aktivitas pemerintahan sudah mulai berjalan di kawasan yang disiapkan sebagai pusat administrasi provinsi.

Sementara itu, Papua Tengah telah memasuki tahap pelaksanaan fisik pembangunan. Sejumlah pekerjaan konstruksi mulai dilakukan untuk mendukung operasional pemerintahan.

Di Papua Pegunungan, proses masih menghadapi tantangan. Dokumen feasibility study dan master plan masih dalam tahap penyusunan sehingga percepatan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah mendorong agar dokumen tersebut segera rampung agar tahapan berikutnya bisa dilaksanakan.

dukungan lintas pihak dibutuhkan

Ribka Haluk meminta dukungan penuh dari para gubernur DOB, unsur Forkopimda, serta masyarakat setempat. Kolaborasi dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan percepatan pembangunan.

Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelaksanaan teknis konstruksi. Pengawasan dilakukan agar proyek berjalan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan DOB di Papua memiliki sarana pemerintahan yang memadai. Standar infrastruktur diharapkan setara dengan provinsi lain di Indonesia.

Selain itu, pembangunan KIPP masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Status tersebut memberikan prioritas dalam penganggaran dan pengawalan pelaksanaan.

target rampung dan dampaknya bagi pelayanan publik

Target penyelesaian pada 2028 dipandang realistis dengan catatan seluruh hambatan administratif dapat diatasi. Pemerintah berupaya menjaga ritme pembangunan agar tidak terjadi keterlambatan signifikan.

Keberadaan pusat pemerintahan permanen diyakini akan meningkatkan efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Pelayanan publik kepada masyarakat juga diharapkan menjadi lebih cepat dan terintegrasi.

Pemekaran wilayah di Papua bertujuan mendekatkan pelayanan serta mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu, infrastruktur pemerintahan menjadi elemen vital yang tidak bisa ditunda.

Kemendagri dan KemenPU berkomitmen mengawal proses hingga tuntas. Pemerintah berharap pada 2028 seluruh pusat pemerintahan DOB Papua dapat berdiri lengkap dan berfungsi penuh sebagai simbol hadirnya negara dalam memberikan pelayanan yang optimal di wilayah timur Indonesia.

Dengan penyelesaian tersebut, fondasi administrasi pemerintahan di DOB Papua akan semakin kuat. Target ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam memastikan pemekaran wilayah diikuti kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.