Kemendikdasmen dan BPS Perkuat Akurasi Data Pendidikan Nasional

Kemendikdasmen dan BPS Perkuat Akurasi Data Pendidikan Nasional

JAKARTA - Perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki negara. 

Tanpa basis data yang akurat dan mutakhir, berbagai program berisiko tidak efektif atau bahkan meleset dari kebutuhan riil di lapangan. Atas dasar itulah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalin sinergi dengan Badan Pusat Statistik guna memastikan data pendidikan nasional semakin andal.

Kemendikdasmen menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPS untuk memperkuat akurasi sekaligus pemutakhiran data-data pendidikan nasional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun sistem satu data pendidikan yang lebih terintegrasi dan kredibel.

Baca Juga

Prabowo dan MBZ Perkuat Hubungan RI–UEA lewat Iftar dan Shalat Bareng

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Karena itu, kerja sama dengan BPS dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kualitas dan validitas data pendidikan terus meningkat.

“Kami berkomitmen untuk ke depan bekerja sama secara lebih intensif dalam memperbarui data-data pendidikan. Ini menjadi bagian dari upaya kami melakukan semacam sensus pendidikan secara berkala agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang akurat,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Jakarta pada Jumat.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembaruan data bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan mutu kebijakan pendidikan di Indonesia.

Optimalisasi Dapodik dan Tantangan Dinamika Lapangan

Selama ini, melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi yang mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kemendikdasmen telah melakukan pengumpulan serta pengolahan data satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dapodik menjadi tulang punggung dalam penyediaan informasi terkait sekolah, guru, peserta didik, hingga sarana dan prasarana.

Namun demikian, dinamika di lapangan menuntut adanya pembaruan data yang lebih cepat dan sistematis. Kondisi sekolah bersifat sangat dinamis, mulai dari perubahan jumlah siswa, guru yang memasuki masa pensiun, mutasi tenaga pendidik, hingga pembaruan fasilitas.

“Pengunggahan data melalui Dapodik memungkinkan satuan pendidikan melakukan pembaruan (update) secara berkala. Hal ini penting mengingat kondisi sekolah sangat dinamis, misalnya adanya guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, maupun perubahan data lainnya. Karena itu, integrasi dan sinkronisasi data dengan BPS diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian tersebut.” ujar Mendikdasmen.

Integrasi dengan BPS diharapkan mampu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data. Dengan sinkronisasi yang baik, potensi perbedaan atau ketidaksesuaian data dapat ditekan sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sistem satu data pendidikan nasional. Selain itu, kolaborasi ini juga memastikan setiap kebijakan, baik terkait perencanaan kebutuhan guru, penganggaran, maupun program intervensi pendidikan harus berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan Penuh BPS dan Penguatan Kerja Sama

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Kemendikdasmen.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang sudah berjalan sangat baik. Nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini akan menjadi pengikat untuk memperkuat kerja sama ke depan, khususnya dalam memastikan data pendidikan yang semakin akurat dan berkualitas,” ujar Amalia.

Dukungan tersebut menandakan komitmen kedua lembaga untuk saling memperkuat kapasitas dalam pengelolaan data. BPS dengan pengalaman panjang dalam pendataan nasional diharapkan mampu menghadirkan standar metodologi dan sistem verifikasi yang semakin solid.

Sebagai tindak lanjut, BPS bersama Kemendikdasmen siap melaksanakan evaluasi Dapodik melalui pendataan lengkap terhadap sekitar 457.000 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di seluruh Indonesia.

“Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pokok pendidikan, kita sekaligus dapat melakukan pembaruan basis data yang selama ini menjadi rujukan berbagai analisis dan perumusan kebijakan,” ucapnya.

Evaluasi menyeluruh tersebut akan menjadi momentum penting untuk memperbarui basis data pendidikan nasional. Dengan cakupan yang luas, pembaruan ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pendidikan secara lebih komprehensif.

Menuju Sistem Satu Data Pendidikan Nasional

Dengan jaringan BPS yang tersebar di seluruh Indonesia, pelaksanaan pendataan diyakini dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara menyeluruh. Kolaborasi ini membuka peluang terciptanya sistem satu data pendidikan nasional yang semakin kuat dan terintegrasi.

Ke depan, sinergi antara Kemendikdasmen dan BPS tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas data, tetapi juga pada efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Perencanaan kebutuhan guru, distribusi anggaran, hingga pelaksanaan program intervensi akan lebih tepat sasaran ketika didukung data yang valid dan terkini.

Melalui kerja sama ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pendidikan berbasis data. Dengan fondasi informasi yang akurat, diharapkan setiap langkah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan serta mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.