Purbaya Siapkan 3 Skema Anggaran Rehabilitasi Pascabanjir Sumatra Terpadu

Purbaya Siapkan 3 Skema Anggaran Rehabilitasi Pascabanjir Sumatra Terpadu

JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah terdampak banjir di Sumatra kini memasuki tahap yang lebih terstruktur. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan berbagai instrumen pendanaan. Fokusnya tidak hanya pada tanggap darurat, tetapi juga rehabilitasi dan ketahanan bencana.

Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketiga daerah tersebut mengalami dampak besar akibat bencana banjir. Karena itu, strategi pendanaan dirancang menyeluruh dan berlapis.

Baca Juga

Purbaya Setujui Tambahan TKD Rp10,65 Triliun Untuk Sumatera Terdampak Bencana

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan terdapat tiga arah penyaluran anggaran yang disiapkan. Skema ini dirancang agar penanganan berjalan efektif dan terkoordinasi. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada kebutuhan mendesak yang terlewat.

Langkah tersebut disampaikan dalam rapat bersama DPR pada Rabu 18 Februari 2026. Dalam forum itu, Purbaya menjelaskan detail sumber dan mekanisme alokasi dana. Penjelasan mencakup fase darurat hingga rehabilitasi jangka menengah.

Tiga Skema Penyaluran Anggaran

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan tiga jalur utama pendanaan. Pertama, mencakup alokasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Skema ini difokuskan untuk kebutuhan cepat di lapangan.

Kedua, dana yang dikelola melalui Tim Satuan Tugas Bencana. Satgas bertugas memastikan koordinasi lintas kementerian dan daerah berjalan efektif. Jalur ini penting untuk menyinkronkan berbagai program pemulihan.

Ketiga, skema Transfer ke Daerah melalui mekanisme penambahan dan percepatan pencairan. Skema ini memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, daerah terdampak dapat bergerak lebih cepat.

Sebagai permulaan, Purbaya mengungkapkan telah menyuntikkan tambahan dana siap pakai kepada BNPB di luar pagu reguler tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan mendesak.

Tambahan Dana Siap Pakai BNPB

"Pagu BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar Rp490 miliar, di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada BNPB sebesar Rp4,63 triliun yang telah cair tanggal 6 Februari kemarin," ujarnya dalam rapat dengan DPR, Rabu 18 Februari 2026.

Bendahara negara merincikan bahwa sebagian besar dana tersebut difokuskan pada wilayah terdampak utama. Dari total suntikan dana segar tersebut, porsi terbesar yakni Rp4,35 triliun dikhususkan untuk penanganan darurat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sementara itu, sisa Rp0,27 triliun dialokasikan untuk wilayah lainnya. Pembagian ini dilakukan agar kebutuhan daerah lain tetap terakomodasi. Pemerintah menilai fleksibilitas anggaran penting dalam situasi darurat.

Purbaya juga menyatakan komitmen untuk kembali menambah anggaran apabila dana di BNPB belum mencukupi. Dengan demikian, pemerintah membuka ruang penyesuaian sesuai perkembangan di lapangan.

Usulan Anggaran Jumbo Kementerian dan Lembaga

Di luar fase tanggap darurat BNPB, terdapat usulan anggaran tambahan bernilai besar. Usulan ini datang dari berbagai kementerian dan lembaga untuk fase rehabilitasi dan ketahanan bencana. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Salah satu usulan terbesar datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan estimasi mencapai Rp70 triliun yang ditarik dalam skema tahun jamak. Alokasinya direncanakan sebesar Rp28 triliun pada tahun ini, Rp28 triliun pada tahun depan, dan Rp16 triliun pada tahun berikutnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat usulan gabungan kementerian dan lembaga yang telah masuk saat ini menyentuh angka sekitar Rp43 triliun. Dana ini mencakup program dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, bantuan benih, hingga pakan ternak.

Untuk mencegah tumpang tindih anggaran, Purbaya menjelaskan seluruh usulan ini harus melalui tahapan sinkronisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Mekanisme ini bertujuan menjaga akurasi dan efektivitas belanja negara.

"Setelah disetujui, baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami Kemenkeu, dan kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Pada dasarnya anggarannyan berbeda dengan BNPB yang tadi," jelas Purbaya.

Biaya Operasional Satgas dan Tambahan TKD

Terkait biaya operasional di lapangan, Purbaya memastikan pendanaan operasional Tim Satgas Bencana tidak akan mengganggu dana penanganan fisik. Anggaran operasional tersebut telah diusulkan secara terpisah oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar Rp400 miliar beserta perinciannya," ungkapnya. Pemisahan ini dimaksudkan agar alokasi fisik tetap optimal.

Atas usulan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengarahkan agar pendanaan operasional direalisasikan melalui skema penggunaan khusus pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Kementerian Dalam Negeri. Skema ini memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Lebih lanjut, Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menambah alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp10,65 triliun. Tambahan tersebut termasuk penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil, dana bagi hasil tambahan, dana alokasi umum tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh. Dengan kombinasi berbagai skema ini, pemerintah berupaya memastikan pemulihan pascabanjir di Sumatra berjalan terarah dan berkelanjutan.