Dialog Kertanegara: Presiden Prabowo Serap Aspirasi Tokoh Kritis demi Perbaikan Bangsa

Dialog Kertanegara: Presiden Prabowo Serap Aspirasi Tokoh Kritis demi Perbaikan Bangsa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus di kediamannya, Jalan Kertanegara, pada Jumat (30 Januari 2026).

Pertemuan ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah figur yang selama ini dikenal vokal dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Meski sering disebut sebagai "tokoh oposisi", pihak Istana menegaskan bahwa mereka adalah tokoh nasional yang diundang untuk berdiskusi demi kepentingan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dalam dialog tersebut tidak ada keterlibatan tokoh dari partai politik. Fokus utama pertemuan adalah membangun komunikasi langsung antara kepala negara dengan para ahli dan praktisi di berbagai bidang.

Baca Juga

Zulhas Tegaskan Operasional Kopdes Dimulai Usai Fisik Bangunan Rampung

Daftar Tokoh yang Hadir

Sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut mencakup pakar hukum, peneliti, hingga mantan pejabat tinggi, antara lain:

Abraham Samad: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siti Zuhro: Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Susno Duadji: Mantan Kabareskrim Polri.

Said Didu: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

Mekanisme Dialog: Presiden Presentasi Langsung

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan testimoni mengenai jalannya pertemuan. Ia mengungkapkan kekagumannya karena Presiden Prabowo mempresentasikan sendiri berbagai kebijakan strategis pemerintah tanpa bergantung penuh pada stafnya.

Said Didu juga menambahkan bahwa Presiden bersedia mendengarkan masukan terkait isu-isu sensitif dan mendiskusikannya secara mendalam untuk mencari solusi perbaikan bangsa ke depan.

Poin-Poin Kesepakatan Strategis

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak menyepakati beberapa agenda besar yang harus menjadi prioritas pemerintah, yakni:

Pengembalian Kedaulatan: Menjadikan kedaulatan negara dan rakyat sebagai prioritas utama program pemerintah.

Pemberantasan Korupsi: Penguatan langkah-langkah nyata untuk membersihkan birokrasi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA): Upaya pengembalian dan pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran masyarakat.

Perlawanan Terhadap Oligarki: Said Didu menegaskan bahwa kelompok kritis akan tetap mengawal pemerintah terutama dalam menghadapi pengaruh negatif oligarki.