JAKARTA - Pemerintah semakin serius mengembangkan energi ramah lingkungan berbasis bahan baku dalam negeri.
Salah satu langkah konkret yang akan diterapkan adalah pencampuran etanol 10% dalam bahan bakar bensin atau dikenal dengan program E10. Kebijakan ini akan mulai dijalankan pada 2026, menandai era baru transisi energi bersih di Indonesia yang juga diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian dan industri lokal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mematangkan persiapan agar pelaksanaannya berjalan efektif.
“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” ujar Zulhas.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Etanol Jadi Solusi Energi Bersih dan Ketahanan Pangan
Program bensin campur etanol E10 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengembangkan biofuel. Dengan menambahkan 10% etanol atau metanol ke dalam bensin, pemerintah berupaya menekan konsumsi bahan bakar fosil sekaligus memanfaatkan potensi besar sumber daya lokal seperti singkong dan tebu.
Menurut Zulhas, peningkatan permintaan etanol akan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai ekonomi tanaman pangan tertentu, terutama singkong yang menjadi bahan baku utama pembuatan bioetanol. “Bensin akan menggunakan 10% etanol atau metanol. Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industri nya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai 2.001 kilo,” jelasnya.
Pemerintah memandang kebijakan ini bukan sekadar inovasi di sektor energi, melainkan juga peluang untuk mengangkat kesejahteraan petani. Dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku biofuel, sektor pertanian diyakini akan kembali menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Dorong Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Singkong
Zulhas menekankan bahwa penggunaan biofuel seperti etanol dan metanol akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Karena bahan bakunya berasal dari hasil pertanian, pemerintah kini tengah fokus memperluas area tanam dan meningkatkan produktivitas komoditas seperti tebu, singkong, dan jagung.
“Pemerintah tengah gencar mengembangkan tanaman tebu dan singkong,” ujar Zulhas. Ia menilai, program ini akan menghidupkan kembali lahan-lahan pertanian yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. “Jagung kita buat makan aja kurang. Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif,” lanjutnya.
Kebijakan energi berbasis pertanian ini juga dianggap dapat memperkuat sektor pangan dan industri hilir. Ketika produksi bahan bakar campuran meningkat, permintaan terhadap bahan baku lokal pun akan melonjak. Hal ini menciptakan efek domino bagi ekonomi masyarakat pedesaan, mulai dari petani hingga pelaku industri pengolahan.
Zulhas optimistis bahwa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang pertanian dan energi terbarukan dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. “Kita akan ngejar China, pertaniannya akan ngejar Thailand. Sementara kita ketinggalan, kami akui,” ujarnya.
Sinergi ESDM untuk Kurangi Impor BBM dan Wujudkan Mandatori E10
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya telah menerima arahan dari Presiden untuk menyusun peta jalan implementasi program E10. Tujuan utamanya adalah menekan impor bahan bakar minyak yang selama ini masih tinggi.
“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Dengan menggunakan bioetanol dari hasil pertanian dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak mentah dari luar negeri, sekaligus mendorong investasi baru di sektor energi terbarukan.
Namun demikian, Bahlil menegaskan bahwa penerapan mandatori E10 tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah masih mempersiapkan seluruh aspek teknis, mulai dari ketersediaan bahan baku, fasilitas pengolahan, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. “Mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Hal tersebut masih perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya,” jelasnya.
Menuju Transisi Energi Nasional yang Inklusif
Kebijakan pencampuran etanol pada bensin bukan hanya inovasi di bidang energi, tetapi juga langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan sektor pertanian. Dengan mendorong pengembangan industri bioetanol, pemerintah ingin memastikan bahwa proses transisi energi dapat berjalan inklusif, melibatkan masyarakat sebagai bagian dari rantai pasok ekonomi hijau.
Program E10 diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi energi nasional, sekaligus membangun ekosistem baru yang saling terhubung antara sektor pertanian, energi, dan industri. Bila implementasi berjalan lancar, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mandiri dalam energi berbasis biofuel.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan emisi karbon, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui sinergi antarkementerian dan dukungan masyarakat, program bensin campur etanol diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.