Menkum-Pramono Resmikan 267 Posbankum, Warga Dapat Bantuan Hukum
JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan 267 pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat kelurahan se-DKI Jakarta.
Peresmian ini dilakukan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat, 31 Oktober 2025, di Balai Kota Jakarta. Inisiatif ini hadir untuk mempermudah warga mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
Gubernur Maluku Utara sekaligus Duta Posbankum, Sherly Tjoanda, turut hadir dalam acara peresmian ini. Kehadiran posbankum di tingkat kelurahan dianggap sebagai inovasi baru yang melengkapi layanan publik di Ibu Kota.
Baca Juga
“Dengan adanya posbankum ini, sebenarnya di DKI Jakarta sekarang semua perangkat itu sudah ada sampai dengan tingkat paling bawah. Ini yang belum ada sebelumnya,” ujar Pramono.
Memperluas Akses Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu
Pramono menekankan bahwa posbankum akan membantu masyarakat memperoleh keadilan tanpa terkendala biaya hukum.
Ia berharap warga dapat memanfaatkan layanan ini secara maksimal sehingga semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan akses keadilan yang setara.
“Problem utama di Jakarta itu GINI ratio. Kehadiran posbankum ini secara signifikan akan memengaruhi itu, karena masyarakat kecil sering kali tak mampu mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tutur Pramono.
Menurutnya, kehadiran posbankum adalah langkah strategis dalam menghadirkan layanan publik yang lebih merata, sehingga seluruh warga dapat memperoleh hak hukum mereka dengan lebih mudah.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Mendukung Program Nasional
Menteri Hukum Supratman memberikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI terhadap program prioritas nasional di bidang hukum. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Sebanyak 267 posbankum di DKI mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Lewat kolaborasi seperti ini, akses terhadap keadilan bagi kaum rentan bisa benar-benar dirasakan,” ujar Supratman.
Supratman juga memuji inovasi pelayanan publik yang diciptakan Pramono. Pengalaman panjang Pramono di dunia politik menjadi modal untuk menghadirkan layanan yang efektif dan berdampak bagi masyarakat Jakarta.
“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur. Karier politik beliau sudah lengkap, dan kini beliau fokus mengangkat harkat dan martabat warga Jakarta,” tambah Supratman.
Fungsi Posbankum Lebih dari Sekadar Kasus Hukum
Selain menangani kasus hukum, posbankum juga memberikan konsultasi agar masalah warga bisa diselesaikan sebelum masuk pengadilan. Konsep ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan penyelesaian masalah secara damai dan adil.
“Fungsi posbankum bukan hanya menangani kasus, tapi juga memberikan konsultasi agar masalah bisa selesai sebelum masuk pengadilan. Inilah wujud nyata dari semangat restorative justice,” jelas Supratman.
Keberadaan posbankum diharapkan bisa menjadi pusat rujukan hukum yang dekat dengan warga, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi, nasihat, dan pendampingan hukum.
Posbankum di Seluruh Indonesia
Saat ini, sudah ada 57.968 posbankum di seluruh Indonesia. Di Jakarta, 267 posbankum akan dijalankan bekerja sama dengan 52 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.
Kolaborasi ini memastikan setiap posbankum dapat memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.
Penempatan posbankum di tingkat kelurahan merupakan terobosan, karena sebelumnya layanan bantuan hukum lebih banyak tersedia di tingkat kecamatan atau kota. Dengan keberadaan di kelurahan, akses masyarakat terhadap layanan hukum menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau.
Dampak Posbankum bagi Warga Jakarta
Dengan posbankum, warga Jakarta kini dapat memperoleh layanan hukum mulai dari informasi hukum, konsultasi, hingga pendampingan kasus secara gratis. Ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan keadilan yang kerap dialami masyarakat kurang mampu.
Pramono menegaskan bahwa posbankum bukan sekadar formalitas. Layanan ini benar-benar ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum.
“Dengan adanya posbankum, seluruh perangkat layanan hukum di Jakarta kini bisa menjangkau masyarakat sampai tingkat paling bawah,” kata Pramono.
Inovasi Pelayanan Publik yang Bisa Dicontoh
Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkum menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama menghadirkan layanan publik yang inklusif. Posbankum menjadi inovasi yang menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas utama dan memperkuat konsep keadilan sosial di Ibu Kota.
Ke depan, Pramono berharap posbankum tidak hanya berhenti sebagai fasilitas, tetapi juga menjadi gerakan masyarakat untuk memahami hak hukum mereka dan menuntut keadilan secara efektif.
Peresmian 267 posbankum di Jakarta menandai langkah penting dalam memperluas akses bantuan hukum gratis bagi warga.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan organisasi bantuan hukum, posbankum diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Pramono dan Menkum Supratman menegaskan bahwa layanan ini bukan hanya menangani kasus hukum, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan masalah secara adil.
Inisiatif ini menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif, efisien, dan berdampak luas.
Dengan hadirnya posbankum di tingkat kelurahan, warga Jakarta kini memiliki akses langsung ke layanan hukum gratis, mendekatkan keadilan pada masyarakat, serta memperkuat semangat keadilan sosial di seluruh Ibu Kota.
Rekomendasi
