Bank Indonesia Luncurkan Tiga Katalis Perluas Digitalisasi Daerah
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital di seluruh daerah melalui peluncuran tiga katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, tiga katalis yang diluncurkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, serta penguatan sinergi lintas pihak, baik antar-instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan sektor swasta.
Baca Juga
“Kenapa perlu peningkatan kapasitas, literasi, dan sinergi? Karena pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Perry.
Tiga Katalis Utama P2DD
Perry menjelaskan, digitalisasi daerah melalui katalis P2DD tidak hanya mendorong efisiensi layanan publik, tetapi juga menyentuh pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif. Transformasi ini diyakini memperkuat kesatuan bangsa karena mempersatukan seluruh wilayah Indonesia melalui sistem digital yang seragam dan terstandarisasi.
“Dengan katalis P2DD ini, bukan hanya layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diperkuat, tetapi juga kesatuan bangsa melalui digitalisasi yang menyatukan seluruh wilayah,” tegas Perry.
Katalis pertama adalah peningkatan kapasitas SDM, yang menjadi fondasi utama keberhasilan digitalisasi daerah. Tanpa SDM yang siap, transformasi digital sulit diwujudkan secara merata. Katalis kedua adalah literasi digital, agar masyarakat dan aparat memahami teknologi dan proses transaksi digital sehingga sistem berjalan aman, efisien, dan akuntabel.
Katalis ketiga adalah penguatan sinergi lintas pihak, baik antar-instansi pemerintah maupun dengan sektor swasta, agar adopsi digitalisasi dapat berjalan lebih cepat dan merata. Perry menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong keberhasilan transformasi digital di tingkat daerah.
Peran Kantor Perwakilan BI dalam P2DD
BI bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah akan memperkuat kemampuan SDM melalui jaringan 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia. Kantor-kantor perwakilan ini berperan aktif mendorong elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, termasuk kanal pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik lainnya.
“Namun, tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, potensi besar digitalisasi sulit diwujudkan secara merata di seluruh wilayah,” jelas Perry.
Selain itu, kantor-kantor BI juga akan membantu memperkuat literasi digital masyarakat dan aparatur daerah. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan seluruh pihak dapat mengimplementasikan sistem digital secara efektif, aman, dan efisien.
Manfaat Digitalisasi untuk Layanan Publik dan Ekonomi
Program P2DD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan membangun akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Perry menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan kesatuan bangsa.
“Melalui katalis P2DD, kami berharap digitalisasi di daerah semakin kuat dan meluas. SDM pemerintah daerah akan semakin siap, literasi transaksi keuangan digital meningkat, kanal pembayaran pajak dan retribusi menjadi lebih efisien, serta akuntabilitas keuangan publik semakin transparan,” pungkas Perry.
Digitalisasi juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Dukungan teknologi dari pihak swasta memungkinkan implementasi sistem digital lebih cepat dan membangun ekosistem keuangan daerah yang modern.
Strategi Berkelanjutan dan Inklusif
Katalis P2DD bersifat berkelanjutan, dengan fokus pada kolaborasi lintas instansi dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan program ini untuk memperluas wawasan, membangun jejaring kerja sama, serta mengidentifikasi strategi efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital.
Melalui program ini, SDM pemerintah daerah diharapkan lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, literasi keuangan meningkat, dan layanan publik berbasis digital menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dampak Jangka Panjang Transformasi Digital
Keberhasilan P2DD akan memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital global, di mana kecepatan adaptasi terhadap teknologi menjadi penentu daya saing.
Transformasi digital di daerah diyakini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Program ini menjadi tonggak strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi, pelayanan publik, dan kesatuan bangsa melalui teknologi. Peningkatan kapasitas SDM, literasi digital, dan sinergi lintas pihak menjadi pondasi yang kuat agar digitalisasi berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Peluncuran tiga katalis P2DD menunjukkan komitmen BI untuk mendorong transformasi digital di seluruh Indonesia. Dengan kapasitas SDM yang meningkat, literasi digital yang luas, dan sinergi lintas pihak yang kuat, digitalisasi daerah diharapkan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Program ini bukan hanya sekadar digitalisasi, tetapi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi layanan publik, dan kesatuan bangsa. BI menegaskan, keberhasilan digitalisasi di tingkat daerah merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi dan sosial Indonesia secara menyeluruh.
Rekomendasi
