Tim Koordinasi MBG Prabowo, Pastikan Program Bergizi Tepat Sasaran
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025.
Pembentukan tim ini bertujuan memastikan program MBG yang menjadi andalan pemerintah berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Tim ini terdiri dari berbagai unsur kementerian dan lembaga lintas sektor. Susunan lengkapnya diatur dalam Pasal 6 Keppres 28/2025, yang mencakup pejabat tinggi di bidang pangan, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, hingga kesehatan, pendidikan, dan komunikasi pemerintah.
Baca Juga
Susunan Tim Koordinasi MBG
Berikut susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG:
Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)
Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)
Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Abdul Muhaimin Iskandar)
Sekretaris: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan
Anggota Tim Koordinasi MBG:
Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi)
Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian)
Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Rachmat Pambudy)
Menteri PAN-RB (Rini Widyantini)
Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)
Menteri Agama (Nasaruddin Umar)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu’ti)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Wihaji)
Menteri Koperasi (Ferry Juliantono)
Kepala BPKP (Muhammad Yusuf Ateh)
Kepala Staf Kepresidenan (M Qodari)
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Angga Raka Prabowo)
Selain itu, Nanik S Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian tim.
Fungsi dan Tugas Tim Koordinasi MBG
Tugas utama tim tercantum dalam Pasal 3 Keppres 28/2025, yaitu:
"Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis."
Sementara fungsi tim, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi:
Penyusunan kebijakan penyelenggaraan program MBG.
Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG.
Menyelesaikan kendala dan hambatan di lapangan.
Merekomendasikan kebijakan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar program berjalan efektif.
Dengan susunan lintas kementerian ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi menyeluruh untuk menjamin kualitas dan keamanan MBG bagi anak-anak.
Penerapan Program MBG di Lapangan
Program MBG dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
Contohnya, SPPG Cinere melibatkan puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau pemenuhan gizi, sekaligus mencegah kasus keracunan makanan.
Dalam praktiknya, dapur MBG diwajibkan memeriksa kebersihan, memastikan alat memasak steril, dan mengajarkan anak-anak mencuci tangan sebelum makan. Langkah ini menekankan komitmen pemerintah untuk zero error, alias tanpa kasus keracunan, meski tantangannya cukup tinggi.
Rekap Program MBG dan Target Presiden
Presiden Prabowo menyebut, program MBG 99,99 persen berhasil. Hingga saat ini, telah 1,4 miliar menu dibagikan kepada 36,2 juta penerima, sementara kasus keracunan tercatat sekitar 8.000.
Prabowo menegaskan pentingnya penyempurnaan program, agar tidak ada anak yang sakit akibat konsumsi MBG. Ia meminta semua dapur umum dilengkapi alat terbaik, menerapkan prosedur kebersihan, dan mengajarkan anak-anak cara makan dengan sendok untuk mencegah penyebaran bakteri.
"Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar, kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah. Kalau virus bakteri bisa dari mana saja, ini saya highlight ini, karena ini sangat penting," ujar Prabowo.
Upaya Pemerintah Capai Efektivitas Maksimal
Dengan pembentukan Tim Koordinasi MBG, Presiden menekankan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekadar distribusi makanan, tapi juga pengawasan kualitas, koordinasi lintas sektor, dan pemenuhan standar gizi.
Pendekatan ini diharapkan menekan risiko kesalahan, meningkatkan efektivitas distribusi, dan memastikan anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh nutrisi yang cukup setiap hari.
Pembentukan Tim Koordinasi MBG oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.
Dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, tim ini bertugas mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi jalannya program, sekaligus memastikan keamanan pangan bagi anak-anak.
Dengan penerapan prinsip zero error, pemantauan dapur MBG, serta edukasi kebersihan, pemerintah berharap program MBG tidak hanya berhasil secara kuantitas, tapi juga aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
Rekomendasi
