Menko AHY: Infrastruktur Buka Peluang Ekonomi dan Investasi Produktif
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada aspek fisik.
Ia menjelaskan, infrastruktur juga berperan menciptakan peluang ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara Media Gathering yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu, Menko AHY menyampaikan bahwa setiap anggaran pembangunan infrastruktur harus dimanfaatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah yang masih kurang tersentuh pembangunan.
Baca Juga
"Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang," ujar AHY.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Infrastruktur Terpadu
Kemenko Infrastruktur memimpin koordinasi lima kementerian teknis:
Kementerian ATR/BPN – fokus pada pemerataan pembangunan wilayah melalui agraria dan tata ruang.
Kementerian PU – pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
Kementerian PKP – pengembangan perumahan dan sarana prasarana permukiman.
Kementerian Perhubungan – memperkuat konektivitas nasional, termasuk transportasi darat, laut, dan udara.
Kementerian Transmigrasi – mendorong pemerataan wilayah melalui program berbasis masyarakat.
Melalui sinergi ini, agenda prioritas nasional dijalankan, mencakup pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Swasembada Pangan, Air, dan Energi
Pemerintah membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi untuk mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah, mendukung swasembada pangan. Dalam sektor air, pembangunan bendungan di berbagai provinsi telah mencapai 60 persen dari target 15 unit, dengan 10 bendungan telah rampung.
Di bidang energi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menekankan penggunaan energi terbarukan, termasuk surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir, dengan kapasitas total 42,6 GW.
Ditambah energi fosil 16,6 GW dan penyimpanan 10,3 GW, total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW, mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pendidikan dan Infrastruktur Pendukung Masyarakat
Untuk memperkuat pendidikan dan gizi masyarakat, pemerintah membangun 165 sekolah rakyat yang menampung 15.920 siswa, dan merencanakan 104 lokasi baru pada 2026 untuk menampung 121.320 siswa. Kementerian PU mendukung pembangunan 264 dapur MBG sebagai fasilitas pendukung pendidikan dan gizi masyarakat.
Program 3 juta rumah juga berjalan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan 200.809 unit atau 57 persen dari target 350.000 unit telah dibangun. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit, sedangkan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.
Sarana, prasarana, dan utilitas umum juga dibangun di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, termasuk penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
Program Transmigrasi Strategis
Beberapa program transmigrasi unggulan yang mendorong pemerataan wilayah:
Trans Tuntas: 6.615 Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran.
Trans Lokal: 1.299 KK ditempatkan di 10 lokasi.
Trans Karya Nusa: 95 KK ditempatkan dan bekerja di lokasi transmigrasi.
Trans Patriot: 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi.
Trans Gotong Royong: 42 MoU dengan 23 Perguruan Tinggi, 2 BUMN, 16 K/L, dan 1 Lembaga Non-Pemerintah.
Program-program ini tidak hanya meningkatkan pemerataan pembangunan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dan transmigran.
Transportasi dan Konektivitas Nasional
Peningkatan infrastruktur transportasi mencakup pembangunan:
711,02 km jalan dan 184,42 m jembatan tahap pertama, serta 567,74 km jalan dan 6,8 m jembatan tahap kedua.
90,79 km jalan tol operasi, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, dan 20 pelabuhan rehabilitasi/dikembangkan.
Dukungan pembangunan bandara perbatasan, IKN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Di sektor perkeretaapian, fokus pada stasiun, jalan rel, elektrifikasi, sinyal, dan telekomunikasi. Inovasi tarif tiket Nataru turun 10 persen, Lebaran 13–14 persen, sistem ALL Indonesia diluncurkan, serta pengendalian ODOL ditargetkan zero pada 2027.
Kawasan Strategis dan Ekonomi Hijau
Pengembangan Kawasan Rebana dan Aerocity Kertajati menjadi contoh percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis industri dirgantara dan logistik. Infrastruktur juga dirancang berbasis tata ruang berkelanjutan, menggunakan RDTR berbasis data geospasial, agar investasi masuk cepat tanpa merusak lingkungan.
Pemerintah mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar ramah lingkungan, membuka peluang industri otomotif dan energi bersih, dan mendukung transformasi menuju ekonomi hijau.
Infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa dibangun untuk melindungi lebih dari 50 juta warga pesisir. Sistem drainase modern, normalisasi sungai, dan fasilitas waste-to-energy menjadi bagian dari strategi infrastruktur hijau yang juga membuka lapangan kerja baru.
Infrastruktur sebagai Investasi Masa Depan
Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan.
"Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan. Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif," tutup Menko AHY.
Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Rekomendasi
