Freeport Indonesia Bisa Ajukan Izin Operasi Tambang Timika
JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana mengajukan izin untuk kembali mengoperasikan tambang yang tidak terdampak longsor di Timika, Papua Tengah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, saat ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara.
Tri menjelaskan, pemerintah membuka peluang bagi PTFI untuk melanjutkan operasi tambang di lokasi yang aman, dengan catatan area tersebut tidak terdampak oleh insiden longsor sebelumnya. “Sementara mereka mau mengajukan (operasi tambang yang tidak longsor), agar bisa berproduksi,” ungkap Tri.
Langkah ini dianggap penting agar produksi Freeport tetap berjalan, khususnya di tambang bawah tanah yang aman, sembari memastikan keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar.
Baca JugaPenjualan Alat Kesehatan Melesat, Laba Itama Ranoraya Naik Signifikan Kuartal III 2025
Longsor GBC Jadi Perhatian Pemerintah dan PTFI
Insiden longsor di tambang Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025 menjadi perhatian utama pemerintah dan PTFI. Longsor ini mengakibatkan aliran lumpur sekitar 800 ribu ton, sehingga seluruh kegiatan operasional di tambang Freeport, termasuk dua tambang lain yang tidak terdampak, dihentikan sementara.
Saat ini, produksi Freeport berasal dari tiga tambang bawah tanah, yaitu Grasberg Block Cave (GBC), Deep Mill Level Zone, dan Big Gossan. Dari ketiganya, hanya dua tambang terakhir yang tetap berpotensi melanjutkan produksi karena tidak terdampak longsor.
Tri menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan permohonan Freeport selama lokasi yang diajukan benar-benar aman. “Kalau misalnya di area tersebut tidak ada pengaruh (longsor), masa tidak kami beri (izin operasi)?” tuturnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah Tetap Tegaskan Larangan untuk Area Terdampak
Meski pemerintah membuka peluang untuk melanjutkan operasi di area aman, wilayah yang terdampak longsor tetap dilarang untuk berproduksi sementara waktu. Tri menegaskan, proses perbaikan dan evaluasi harus dilakukan sebelum tambang tersebut bisa kembali dioperasikan.
“Untuk sementara daerah yang kemarin longsor belum boleh dilakukan kegiatan operasi produksi,” jelasnya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan memastikan bahwa semua prosedur keselamatan telah diterapkan secara menyeluruh.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah bersikap hati-hati, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan produksi tambang dan keselamatan lingkungan serta pekerja.
Evaluasi dan Perbaikan Jadi Syarat Kembali Produksi
Pemerintah menegaskan bahwa Freeport dapat melanjutkan operasi setelah melakukan perbaikan dan memastikan keamanan area tambang. Tri menyebutkan, prosedur ini harus memastikan bahwa kejadian longsor tidak akan terulang.
“Kalau perbaikan ya oke. Tapi yakinkan kami bahwa tidak akan terjadi kejadian yang serupa di situ,” ujar Tri. Proses evaluasi ini meliputi pemeriksaan kondisi geologi, infrastruktur penyangga tambang, serta mekanisme keselamatan kerja yang diterapkan oleh PTFI.
Langkah ini menjadi penting tidak hanya bagi produksi jangka pendek, tetapi juga untuk menjaga reputasi Freeport di mata pemerintah dan masyarakat lokal. PTFI harus membuktikan bahwa seluruh langkah mitigasi risiko telah diterapkan sebelum izin operasi diberikan.
Freeport Indonesia kini memiliki peluang untuk mengajukan izin kembali mengoperasikan tambang bawah tanah yang tidak terdampak longsor di Timika, Papua Tengah.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menekankan bahwa izin hanya diberikan untuk area aman dan setelah evaluasi serta perbaikan selesai dilakukan. Insiden longsor di GBC menjadi pelajaran penting bagi Freeport dan pemerintah dalam menjaga keselamatan pekerja serta kelestarian lingkungan.
Dengan langkah ini, PTFI bisa tetap menjaga produksi, sementara pemerintah memastikan standar keselamatan tambang tetap menjadi prioritas.
Rekomendasi
