BPJPH Dorong Ekosistem Halal untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya memanfaatkan ekosistem halal nasional secara optimal.
Berdasarkan data 2024, transaksi halal di Indonesia mencapai Rp21 ribu triliun, namun baru sekitar 3,5 persen potensi tersebut yang terserap. Hal ini menandakan adanya ruang besar untuk pengembangan sektor halal, baik di tingkat domestik maupun global.
Haikal menambahkan bahwa ekosistem halal bukan hanya relevan bagi umat beragama tertentu, tetapi juga memiliki nilai universal. Dengan pertumbuhan pasar halal yang pesat, Indonesia memiliki peluang untuk memposisikan diri sebagai pusat ekonomi halal global. “Kesempatan memperluas ekosistem halal masih sangat besar, dan ini harus dimanfaatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Haikal.
Baca Juga
Halal Sebagai Gaya Hidup dan Mesin Ekonomi
Menurut Haikal, halal kini lebih dari sekadar urusan agama; halal menjadi bagian dari lifestyle modern dan standar kualitas produk. Produk halal tidak hanya mencerminkan kebersihan dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar internasional.
“Halal bukan hanya label, tetapi mesin pertumbuhan ekonomi. Dunia saat ini melihat halal sebagai growth economic engine,” jelasnya. Transformasi halal menjadi gaya hidup global ini membuka peluang bagi pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk UMK dan industri pariwisata, untuk meningkatkan nilai ekonominya.
Dengan semakin banyak konsumen yang menuntut produk halal, baik domestik maupun internasional, sertifikasi halal menjadi kunci strategi ekonomi. Produk yang tersertifikasi halal tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar global.
Sinergi dengan Sektor Pariwisata dan UMK
BPJPH terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya Kementerian Pariwisata (Kemenpar), untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk di kawasan wisata. Sinergi ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan sarana strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad Haikal menyebutkan, kegiatan kolaboratif ini telah dijalankan di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, melalui penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMK. Dengan pendekatan ini, produk lokal dapat menembus pasar yang lebih luas, sementara pariwisata daerah mendapatkan nilai tambah melalui layanan dan produk yang ramah Muslim.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari program percepatan sertifikasi halal di desa wisata. Program percontohan telah dilakukan sejak Juli 2025 di 20 desa wisata, termasuk Pulau Penyengat, untuk memastikan UMK memperoleh sertifikasi halal dengan prosedur yang mudah dan efektif.
Perluasan Program Sertifikasi Halal ke Desa Wisata
Hingga 15 Oktober 2025, total terdapat 438 produk UMK desa wisata yang telah tersertifikasi halal. Ke depan, BPJPH bersama Kemenpar menargetkan memperluas program ini ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, selaras dengan Indonesia Muslim Travel Index 2025.
Perluasan program ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim di dunia, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal. Setiap sertifikasi halal yang diperoleh UMK meningkatkan kredibilitas produk, memperluas akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas lokal.
Selain itu, pendekatan ini juga menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan sertifikasi halal dengan pengembangan pariwisata dan UMK. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem halal yang terpadu, mulai dari produksi, sertifikasi, hingga pemasaran, yang mampu bersaing di kancah global.
Dengan memanfaatkan potensi ekosistem halal secara optimal, Indonesia dapat menggabungkan aspek agama, lifestyle, dan ekonomi dalam satu strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor, percepatan sertifikasi UMK, serta perluasan jangkauan ke desa wisata menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan pariwisata halal dunia. Program ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis lokal, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Rekomendasi
