ESDM Tegaskan Tak Ada Lelang Proyek Panas Bumi di Gunung Lawu
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak sedang melakukan proses lelang proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyusul munculnya kabar di masyarakat mengenai pelelangan wilayah kerja panas bumi di area gunung tersebut.
Eniya memastikan bahwa wilayah yang saat ini sedang masuk tahap lelang berada di luar kawasan Gunung Lawu, sehingga tidak bersinggungan dengan area yang selama ini dianggap memiliki nilai sosial dan kultural tinggi bagi masyarakat sekitar.
Baca JugaProyek PLTP Hululais Masih Tunggu Persetujuan Danantara, ESDM Ungkap Kendalanya
“Oh enggak, itu di luar. Pokoknya ada areanya adalah di luar area Lawu. Karena itu sudah dikeluarkan (dari kawasan gunung),” ujar Eniya.
Pernyataan ini menjadi penegasan atas beredarnya kabar yang sempat memicu keresahan di kalangan masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan, terutama di wilayah Karanganyar yang menilai proyek geothermal di sekitar Lawu berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologis.
Pertimbangan Sosial Jadi Faktor Penentuan Lokasi Proyek
Lebih lanjut, Eniya menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan kawasan Gunung Lawu dalam proyek panas bumi tersebut didasari oleh pertimbangan sosial dan kepercayaan masyarakat lokal.
Gunung Lawu selama ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang kuat, sehingga pemerintah berupaya menghindari potensi konflik sosial di wilayah tersebut.
“Ya, karena isu sosial. Dan isu sosial di situ kan macam-macam,” tutur Eniya.
Kementerian ESDM menyadari bahwa setiap proyek energi, terutama yang menyangkut wilayah konservasi atau daerah dengan nilai budaya tinggi, harus dijalankan secara hati-hati.
Oleh karena itu, lokasi pengembangan panas bumi sengaja dipilih di luar area Gunung Lawu untuk menjaga harmoni antara kebutuhan energi dan pelestarian sosial-budaya masyarakat setempat.
Selain faktor sosial, proyek panas bumi di daerah pegunungan juga dikenal memiliki tantangan teknis yang tinggi, baik dari sisi topografi maupun kondisi geologinya. Eniya mencontohkan beberapa proyek geothermal yang menghadapi kendala serupa di daerah lain di Indonesia.
“Kalau nge-drill geothermal, ini nanti sebentar lagi saya join ke yang drilling pertama ke Hamiding sama Bonjol. Ini rada bersamaan, akhir minggu ini. Nah, itu drillingnya pilih hari yang baik. Lalu berdoanya harus tengah malam, semacam itu,” jelasnya.
Keterangan tersebut menggambarkan bahwa proyek geothermal kerap kali memerlukan persiapan teknis dan sosial yang kompleks, termasuk pemilihan waktu dan pendekatan khusus saat proses pengeboran berlangsung.
Lelang PSPE Panas Bumi di Luar Kawasan Lawu
Klarifikasi dari ESDM muncul setelah sebelumnya sempat beredar kabar mengenai adanya lelang proyek panas bumi di sekitar Gunung Lawu.
Sumber pemberitaan menyebut bahwa Kementerian ESDM telah mengumumkan lelang terbatas untuk tujuh wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi di beberapa daerah di Indonesia.
Salah satu dari tujuh wilayah tersebut memang berada di Jenawi, Karanganyar, yang berlokasi tidak jauh dari kawasan Lawu. Daerah ini dinilai memiliki potensi kapasitas panas bumi mencapai sekitar 86 megawatt (MW), dengan rencana awal sebesar ±55 MW.
Namun, Eniya menegaskan bahwa lokasi Jenawi ini tidak termasuk ke dalam area konservasi Gunung Lawu dan telah dikategorikan secara administratif sebagai wilayah di luar kawasan gunung.
“Itu di luar area Lawu, karena sudah dikeluarkan dari kawasan gunung,” tegas Eniya kembali menekankan.
Dengan demikian, tidak ada proses lelang yang menyasar wilayah inti Gunung Lawu, melainkan di area pengembangannya yang telah melalui proses kajian dan penetapan zonasi sesuai aturan pemerintah.
Penolakan Aktivis dan Upaya Pemerintah Menjaga Transparansi
Meskipun ESDM telah mengklarifikasi posisi proyek tersebut, sebagian aktivis lingkungan masih menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi dampak eksplorasi panas bumi di sekitar Gunung Lawu.
Salah satunya datang dari Aktivis Lingkungan Jagalawu, Yannuar Faisal, yang menuturkan bahwa penolakan terhadap rencana pemanfaatan energi panas bumi di kawasan Lawu telah berlangsung sejak tahun 2016.
Kelompok masyarakat ini khawatir bahwa proyek geothermal dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem, sumber air, serta keseimbangan lingkungan di kawasan yang memiliki nilai konservasi dan spiritual tinggi tersebut.
Namun demikian, pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan bahwa seluruh tahapan proyek dilakukan dengan mengutamakan transparansi, dialog publik, dan studi lingkungan menyeluruh.
Tujuannya agar proses pengembangan energi panas bumi di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan kawasan konservasi.
Selain itu, Eniya juga menegaskan bahwa setiap proyek energi baru terbarukan (EBT), termasuk geothermal, akan melewati kajian teknis, sosial, dan lingkungan yang ketat sebelum ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi resmi.
Komitmen Pemerintah terhadap Energi Bersih Berbasis Keberlanjutan
Kementerian ESDM menegaskan bahwa pengembangan energi panas bumi tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam transisi energi bersih nasional. Indonesia, sebagai negara dengan potensi geothermal terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam tersebut secara bertanggung jawab.
Proyek panas bumi di luar kawasan Gunung Lawu diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik pemanfaatan energi terbarukan yang selaras dengan nilai sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dengan langkah kehati-hatian dalam menentukan lokasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemerintah berharap pengembangan energi panas bumi dapat diterima dengan baik oleh publik.
Pendekatan ini juga memperkuat komitmen ESDM dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, kelestarian alam, dan keberlanjutan sosial budaya.
Rekomendasi
