Mulai Oktober 2025, Bansos Beras 10 Kilogram Kembali Disalurkan

Mulai Oktober 2025, Bansos Beras 10 Kilogram Kembali Disalurkan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai Oktober 2025. 

Langkah ini menjadi bagian penting dari kebijakan menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan realisasi lanjutan dari program penyaluran beras tahap sebelumnya yang telah berlangsung pada pertengahan tahun. 

Baca Juga

Gibran Tinjau Bendungan Way Apu, Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Maluku

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumsi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat di masa pemulihan ekonomi.

Menurut Arief, pemerintah memastikan bahwa distribusi dilakukan secara terukur dan transparan melalui sinergi lintas lembaga.

“Bantuan pangan beras dua bulan sudah bisa dieksekusi, sehingga kami mengundang pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk ikut mengawasi di lapangan,” ujarnya.

Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menstabilkan pasokan pangan di tengah ancaman inflasi bahan pokok. Selain itu, inisiatif ini sekaligus memperkuat sistem distribusi logistik nasional agar penyaluran bantuan berjalan merata di seluruh daerah.

Sasaran, Anggaran, dan Mekanisme Penyaluran Bantuan

Tahun 2025, program bantuan sosial beras menyasar 18,27 juta masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Pemerintah menyiapkan total anggaran sekitar Rp7 triliun untuk memastikan program ini dapat berjalan efektif hingga akhir tahun.

Data penerima menggunakan acuan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai sistem identifikasi kelompok miskin dan rentan. Dengan sistem data yang lebih mutakhir, pemerintah berharap tidak ada tumpang tindih penerima di lapangan.

Penyaluran bansos dilakukan dalam dua periode, yaitu pada bulan Oktober dan November 2025. Masing-masing penerima akan memperoleh 10 kilogram beras untuk setiap bulan penyaluran, dengan opsi distribusi sekaligus dua bulan tergantung kesiapan logistik daerah.

Untuk periode Desember 2025, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelum menetapkan kelanjutan bantuan di tahun berikutnya. Mekanisme ini diharapkan menjaga ketepatan sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bantuan melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Cukup dengan memasukkan nama, wilayah domisili, dan kode verifikasi, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka termasuk penerima manfaat program tersebut.

Kriteria Penerima Bansos dan Validasi Data Lapangan

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria khusus untuk penerima bansos beras 10 kilogram agar bantuan tepat sasaran. Penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan e-KTP, termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin, dan terdaftar dalam DTSEN.

Selain itu, penerima juga harus masuk dalam desil 1 hingga 4 pendapatan nasional, bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD. Mereka juga tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain seperti BLT, Kartu Prakerja, atau bantuan tunai serupa.

Penerima utama difokuskan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem validasi data dilakukan secara berlapis antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa untuk memastikan keakuratan daftar penerima.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa proses verifikasi dan sinkronisasi data terus diperbarui secara berkala. “Kami berupaya agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, terutama beras sebagai pangan utama nasional,” ujarnya.

Melalui sistem digitalisasi data yang terintegrasi, pengawasan publik menjadi lebih mudah karena masyarakat dapat ikut mengontrol kebenaran informasi penerima bansos. Dengan demikian, potensi penyimpangan dan data ganda dapat diminimalisir.

Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran Bansos Beras

Program bansos beras tidak hanya berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memiliki efek positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat menengah ke bawah, tekanan inflasi dapat ditekan dan daya beli dapat terjaga.

Bagi pemerintah, bantuan ini juga menjadi instrumen untuk mengendalikan harga beras di pasar domestik. Ketika pasokan beras di tingkat konsumen meningkat melalui distribusi langsung, maka potensi lonjakan harga dapat dikendalikan secara alami.

Selain itu, bansos beras turut memperkuat sinergi antara pemerintah dan Perum Bulog dalam penyerapan gabah petani lokal. Melalui skema ini, pemerintah memastikan stok beras nasional aman sekaligus memberikan jaminan pasar bagi petani.

Dari sisi sosial, program ini juga memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjamin kesejahteraan publik. Distribusi bansos yang transparan dan berkeadilan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir melindungi warganya, terutama di masa-masa sulit.

Bagi masyarakat penerima, bantuan 10 kilogram beras setiap bulan membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi keluarga.

Kementerian Sosial bersama Bapanas terus berkomitmen menjaga transparansi dalam pelaksanaan program bansos beras. Digitalisasi menjadi langkah utama agar seluruh proses penyaluran dapat dipantau secara real time oleh publik dan lembaga pengawas.

Melalui sistem daring, masyarakat dapat mengetahui jadwal pencairan, status penyaluran, serta jumlah penerima bantuan di setiap wilayah. Langkah ini meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas program bantuan sosial nasional.

Selain transparansi, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pada akhir 2025. Evaluasi tersebut mencakup ketepatan sasaran, efisiensi logistik, serta dampak sosial ekonomi dari program bantuan beras terhadap masyarakat penerima.

Arief Prasetyo Adi berharap agar masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

“Kami terus memastikan bahwa bantuan pangan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan jangka panjang,” tuturnya.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi, diharapkan pelaksanaan program bansos beras dapat berlangsung transparan dan tepat guna. Pemerintah optimistis, kebijakan ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian pangan di Indonesia.