Mendagri Dorong Penguatan PPDS Melalui Kerja Sama RSUD
JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam peningkatan kualitas tenaga dokter spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dijalankan bersama rumah sakit umum daerah (RSUD).
Dukungan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek.
PPDS merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan kedokteran.
Baca Juga
Dalam pelaksanaannya, PPDS dilaksanakan melalui fakultas kedokteran perguruan tinggi yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD. Hingga kini, sejumlah RSUD telah menandatangani perjanjian kerja sama sebagai rumah sakit pendidikan bersama Kemendiktisaintek melalui perguruan tinggi, difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan dukungan penuh pemerintah daerah (pemda).
Usulan Strategis dari Mendiktisaintek
Tito menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Mendiktisaintek menyampaikan dua usulan strategis. Pertama, memastikan RSUD dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri.
Menanggapi hal itu, Tito menegaskan kesiapan Kemendagri untuk menindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.
Usulan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas RSUD Jayapura agar memberikan kenyamanan kerja bagi dokter, termasuk lulusan PPDS. Perbaikan ini dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan para dokter memiliki lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kompetensi.
Selain itu, forum tersebut membahas penghapusan biaya yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis yang sedang magang.
Beban biaya tersebut dinilai memberatkan dan menghambat akses pendidikan dokter spesialis, sehingga penghapusannya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan rumah sakit. “Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” ujar Tito
Akses Pendidikan Tinggi di Wilayah Timur
Tito juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua. Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) diharapkan dapat memperkuat kesempatan masyarakat Papua memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas tenaga medis di wilayah timur Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Mendiktisaintek didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono.
Sementara itu, Mendagri hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dukungan Mendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat RSUD sebagai rumah sakit pendidikan. Dengan adanya SKB tiga menteri dan penghapusan biaya magang, diharapkan lebih banyak calon dokter spesialis memiliki akses pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya tinggi, sekaligus memastikan RSUD mampu memberikan layanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat.
Lebih jauh, penguatan PPDS melalui RSUD diharapkan dapat mendorong pemerataan tenaga dokter spesialis, terutama di daerah yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga medis. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran, tetapi juga menambah kapasitas pelayanan rumah sakit bagi masyarakat.
Dampak bagi Tenaga Medis dan Layanan Publik
Dengan fasilitas RSUD yang lebih berkualitas dan biaya magang yang lebih ringan, lulusan PPDS diharapkan dapat menjadi tenaga medis yang kompeten dan siap bekerja di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional, meningkatkan profesionalisme tenaga medis, dan menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang optimal di seluruh Indonesia.
Selain itu, perbaikan kualitas RSUD dan perluasan akses pendidikan tinggi di Papua diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah barat dan timur Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki peluang yang sama dalam memperoleh tenaga dokter spesialis berkualitas.
Dukungan Mendagri terhadap PPDS melalui kerja sama dengan RSUD menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pendidikan dokter spesialis, memperluas akses pendidikan tinggi, dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit di seluruh Indonesia. Dengan adanya SKB tiga menteri, penghapusan biaya magang, dan pembangunan perguruan tinggi di Papua, langkah ini diharapkan menghasilkan tenaga medis berkualitas yang mampu mendukung pemerataan layanan kesehatan nasional.
Program PPDS bukan sekadar upaya pendidikan, tetapi juga investasi strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga dokter spesialis, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Rekomendasi
