Hingga Pertengahan Juli 2026, Penyaluran Beras SPHP Tembus 678 Ribu Ton
JAKARTA - Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono menyampaikan bahwa realisasi penyaluran komoditas beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan telah menyentuh angka 678,87 ribu ton hingga pertengahan Juli 2026.
Maino menjabarkan bahwa realisasi pendistribusian beras SPHP terhitung sejak Maret sampai dengan 12 Juli 2026 kini telah menyentuh 457,82 ribu ton atau setara dengan 55,29 persen dari keseluruhan target penyaluran pada kurun waktu tersebut.
"Jika digabungkan dengan realisasi penyaluran Januari hingga Februari sebesar 221,05 ribu ton, total distribusi beras SPHP sepanjang awal Januari sampai minggu kedua Juli 2026 mencapai 678,87 ribu ton," kata Maino, Selasa.
Menurut penuturannya, capaian ini memperlihatkan lonjakan sekitar 274 persen bila disandingkan dengan kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya, mengingat realisasi penyaluran beras SPHP hingga tanggal 9 Juli 2025 yang lalu masih berada pada kisaran 181,17 ribu ton.
Maino mengutarakan bahwa pihak pemerintah membidik target penyaluran beras SPHP sebesar 828 ribu ton dengan memperluas lini distribusi lewat sembilan rute penyaluran agar intervensi yang dilakukan pemerintah dapat langsung menyentuh masyarakat secara lebih cepat.
Ia mempertegas bahwa penyaluran SPHP tidak hanya bertumpu di area pasar tradisional, melainkan juga diperlebar jangkauannya melalui aneka saluran distribusi termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) agar beras dengan harga bersahabat tersebut dapat segera menyentuh kantong-kantong masyarakat luas.
"Kami gelontorkan beras SPHP sebanyak 828 ribu ton ditargetkan. Kami punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik.
Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja," jelasnya.
Lebih lanjut ia menguraikan bahwa berjalannya program beras SPHP tersebut masih dinilai on the track atau selaras dengan target.
Berkat dukungan stok beras di atas 5 juta ton yang berada dalam pengelolaan Perum Bulog, pemerintah memiliki keleluasaan penuh dalam menerapkan bermacam langkah intervensi pasar.
"Kami punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kami sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track," tambah Maino.
Pihak Bapanas menekankan komitmen kuat dari pemerintah untuk senantiasa mengawal kewajaran harga pada setiap rantai pasokan. Mulai dari sisi hulu atau kalangan petani hingga ke sisi hilir atau masyarakat luas selaku konsumen. Diupayakan semaksimal mungkin agar seluruh pihak dapat tersenyum.
"Artinya hari ini petani senang karena harganya (gabah) baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp7.500 atau ada yang Rp8.000 per kg. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kami harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar," kata Maino.
Adapun pengerjaan penyaluran beras SPHP tersebut digulirkan oleh Perum Bulog atas instruksi penugasan dari Bapanas. Proses distribusi beras dilakukan menggunakan kemasan ukuran 5 kilogram dengan spesifikasi mutu beras medium yang memiliki persentase patahan sekitar 25 persen serta tingkat kadar air 14 persen selaras dengan standar ketetapan pemerintah.
Penyaluran komoditas tersebut menyasar pada area pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih); Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pelbagai institusi lainnya.
Alur distribusi ini juga menjangkau outlet-outlet binaan pemerintah daerah, koperasi milik badan usaha milik daerah, koperasi di bawah instansi pemerintah, hingga ke Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang tersebar pada kisaran 80 ribu titik lokasi.
Tidak hanya itu, komoditas beras program stabilisasi ini turut didistribusikan lewat gerai swalayan serta toko modern demi memperluas aksesibilitas bagi warga yang ingin mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Beras SPHP dipasarkan selaras dengan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni senilai Rp12.500 per kilogram untuk wilayah zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk wilayah zona 2 (Sumatra di luar Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); serta Rp13.500 per kilogram untuk wilayah zona 3 (Maluku, Papua).
Penyaluran beras untuk program stabilisasi pasokan dan pemeliharaan harga pangan sepanjang tahun 2026 ini dilangsungkan secara kontinu tanpa adanya masa jeda, berbeda dengan skema tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara berkala mengikuti masa puncak panen demi mengawal kestabilan harga di tingkat petani.
