Peran Mineral Kritis dan Kebijakan Tegas Dorong Transisi Energi Indonesia

Peran Mineral Kritis dan Kebijakan Tegas Dorong Transisi Energi Indonesia

JAKARTA - Guru Besar Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Irwandy Arif menegaskan bahwa mineral kritis menjadi unsur penentu dalam keberhasilan transisi energi nasional, dengan catatan pengelolaan yang tepat serta adanya kepastian kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan di sektor ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara The 4th Mining Workshop for Journalists yang digagas oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Cityloog Hotel, Jakarta, Senin (9 Februari 2026).

Masih Ada Tantangan Transisi Energi Global

Irwandy mengamati bahwa transisi energi yang tengah berjalan di berbagai negara masih menghadapi hambatan signifikan. Menurutnya, beberapa negara di Eropa bahkan kembali mengandalkan energi fosil dalam skala besar karena pengembangan energi baru terbarukan tidak berjalan secara konsisten. “Kalau kita melihat perkembangan di beberapa negara Eropa, saat ini mereka justru kembali menggunakan energi fosil secara besar-besaran karena energi baru terbarukan tidak berkembang secara konsisten,” ujar Irwandy, menggarisbawahi ketidakpastian dalam penurunan penggunaan bahan bakar fosil di tingkat global.

Baca Juga

Proyeksi Lonjakan Penumpang dan Kendaraan di Ketapang-Gilimanuk Lebaran 2026

Irwandy juga menyatakan bahwa realisasi komitmen pendanaan internasional untuk mendukung transisi energi masih belum optimal. Menurutnya, komitmen tersebut sering kali tidak terpenuhi, dan pengeluaran dana dari negara-negara maju juga tidak mudah dilakukan. “Komitmen pendanaan itu tidak selalu terpenuhi, dan pengeluaran dana dari negara-negara maju juga tidak gampang,” kata Irwandy, menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan masih menjadi ujung tombak dalam mewujudkan transisi energi bersih.

Kendala Struktural di Dalam Negeri

Di dalam negeri, berbagai kendala struktural turut menjadi hambatan dalam mempercepat transisi energi. Irwandy mengidentifikasi beberapa masalah utama, antara lain tata kelola pasar karbon nasional yang belum optimal, belum lengkapnya regulasi turunan Nilai Ekonomi Karbon, serta kurang transparannya sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification) yang diperlukan demi akuntabilitas upaya penurunan emisi.

Lebih lanjut, Irwandy menyoroti keterbatasan pendanaan untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta teknologi penyimpanan energi yang saat ini masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Ia juga menggarisbawahi perlunya penerapan prinsip Transisi yang Adil (Just Transition), terutama dalam hal perlindungan bagi pekerja di sektor energi fosil serta pertambangan. Menurutnya, risiko konflik sosial dan lemahnya perlindungan terhadap pekerja masih menjadi persoalan yang perlu perhatian serius.

Komitmen Indonesia Terhadap Nol Emisi Bersih

Meski menghadapi berbagai tantangan, Irwandy menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mencapai target Nol Emisi Bersih (Net Zero Emission), yang dijadwalkan paling lambat pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari target tersebut. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah dalam agenda perubahan iklim dan transisi energi. “Target Indonesia tetap nol emisi bersih paling lambat tahun 2060 atau bahkan bisa lebih cepat,” ujar Irwandy yang juga merupakan Komisaris Utama PT Antam Tbk.

Melalui Second Nationally Determined Contribution, Indonesia berupaya menurunkan proyeksi puncak emisi pada tahun 2030 sebesar 17,5 persen. Selain itu, negara ini juga menargetkan penurunan emisi antara 1,258 hingga 1,489 gigaton setara karbon dioksida pada tahun 2035. Pemerintah pun menyiapkan 44 proyek karbon yang memiliki potensi pengurangan emisi sekitar 90 juta ton setara karbon dioksida, sebagai bagian dari langkah strategisnya.

Mineral Kritis Sebagai Elemen Strategis

Dalam paparan yang disampaikan, Irwandy menekankan bahwa mineral kritis merupakan elemen kunci yang mendukung berbagai aspek transisi energi, mulai dari energy storage, pembangkit listrik energi terbarukan, hingga sistem transmisi dan distribusi listrik. Ia menyebut sejumlah mineral yang krusial seperti nikel, kobalt, mangan, tembaga, aluminium, unsur tanah jarang, dan uranium, yang semuanya diperlukan untuk pengembangan baterai, pembangkit listrik energi terbarukan, serta jaringan listrik yang andal.

Indonesia dinilai memiliki posisi yang sangat strategis karena negara ini memiliki cadangan besar dari sebagian besar mineral tersebut, membuka peluang besar bagi pengembangan industri energi bersih di dalam negeri. Namun, Irwandy mengingatkan bahwa potensi besar tersebut bisa hilang jika tidak diiringi oleh kepastian kebijakan serta kesamaan pemahaman di antara pemangku kepentingan. “Kalau tidak ada pengertian bersama antara pemerintah, industri pertambangan, dan masyarakat, kita bisa kehilangan kesempatan besar,” katanya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam rantai nilai transisi energi.

Menjembatani Kepentingan Beragam Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan tidak hanya penting dalam pengelolaan mineral, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat konsisten dan adaptif terhadap perubahan global dan dinamika pasar energi. Irwandy menekankan bahwa semua pihak — dari pemerintah, industri, hingga masyarakat — harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya mineral kritis dan strategi transisi energi yang inklusif serta berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, diskusi mengenai mineral kritis tidak hanya terbatas pada aspek teknis atau ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, serta strategis dalam konteks geopolitik global. Indonesia, dengan cadangan mineralnya yang besar, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok energi bersih dunia — asalkan bisa mengatasi hambatan struktural dan memperkuat kesinambungan kebijakan nasional yang mendukung visi ini.