Optimalkan Pasokan Nikel Saat Smelter HPAL Baru Mulai Beroperasi

Optimalkan Pasokan Nikel Saat Smelter HPAL Baru Mulai Beroperasi

JAKARTA - Kebijakan terbaru pemerintah mengenai produksi bahan baku nikel berpotensi menciptakan ketidakseimbangan pasokan bijih nikel ke pabrik pemurnian (smelter), justru saat sejumlah fasilitas hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) mulai beroperasi dan memperluas kapasitas hilirisasi. Tekanan pasokan ini memicu kekhawatiran terjadinya defisit pasokan bijih nikel hingga 50 juta ton yang dapat mengganggu operasional dan rencana produksi industri smelter nasional pada 2026.

Defisit Pasokan dan Risiko Operasional Smelter

Potensi defisit pasokan bijih nikel muncul seiring keputusan untuk memangkas kuota produksi bijih nikel nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi sekitar 250 juta ton, turun dari kapasitas potensi produksi sekitar 369 juta ton. Sementara itu, kebutuhan bijih untuk menopang operasi smelter diperkirakan mencapai sekitar 300 juta ton, sehingga terdapat celah pasokan yang signifikan bagi pabrik-pabrik pemurnian.

Baca Juga

Proyeksi Lonjakan Penumpang dan Kendaraan di Ketapang-Gilimanuk Lebaran 2026

Djoko Widajatno, Anggota Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menyatakan pada 20 Januari 2026 bahwa pemangkasan produksi tidak otomatis mendukung hilirisasi. Menurutnya, tanpa kebijakan yang tepat dan terukur, rencana pengurangan produksi justru bisa melemahkan daya serap smelter atas bahan baku bijih nikel, terutama bagi smelter non-captive yang tidak memiliki pasokan sendiri.

Dampak Bagi Hilirisasi dan Industri HPAL

HPAL merupakan tulang punggung hilirisasi nikel kelas baterai, teknologi yang semakin banyak dikembangkan di Indonesia untuk memenuhi permintaan produk turunan seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) yang dibutuhkan industri baterai kendaraan listrik. Seiring dengan pembangunan fasilitas baru dan ekspansi kapasitas smelter HPAL di sejumlah lokasi, kebutuhan bijih nikel berkualitas terus meningkat.

Namun, Djoko memperingatkan bahwa jika pasokan bijih terus menipis akibat kuota yang dikurangi tanpa jaminan pasokan yang seimbang, operasional smelter HPAL bisa mengalami gangguan. “Jika defisit ini terjadi, pelaku usaha mau tidak mau akan mencari alternatif, mulai dari optimalisasi recycling, penyesuaian proses kimia, hingga impor bijih sebagai opsi terakhir,” katanya kepada wartawan.

Strategi Pemerintah dan Industri Menjaga Keseimbangan

Menurut Djoko, pemangkasan RKAB tidak harus mematikan upaya hilirisasi, asalkan pemerintah menerapkan kebijakan yang tegas untuk memastikan rantai pasok berjalan efektif dan adil. Ia menekankan pentingnya menjamin pemenuhan bahan baku smelter sekaligus memprioritaskan penurunan produksi tambang secara seimbang, tanpa meninggalkan kebutuhan smelter yang terus tumbuh.

Djoko juga menyarankan pemerintah membedakan perlakuan regulasi antara nikel untuk pasar ekspor dan domestik, serta melindungi tingkat utilisasi minimum smelter strategis untuk mencegah terjadinya gangguan produksi yang serius. Langkah ini, menurutnya, dapat menjaga agar keseimbangan antara eksploitasi cadangan dan kapasitas industri pemrosesan tetap terjaga.

Potensi Solusi dan Alternatif Pasokan

Di luar kebijakan produksi bijih, pelaku industri nikel dan operator smelter diharapkan melakukan penyesuaian internal dalam menghadapi tekanan pasokan. Hal ini termasuk pengaturan ulang produk stainless steel, perubahan komposisi kimia tertentu, hingga peningkatan pemanfaatan bahan baku daur ulang. Strategi ini dimaksudkan untuk menyiasati keterbatasan pasokan bijih sekaligus menjaga kelangsungan produksi di berbagai lini.

Dengan dinamika tersebut, industri nikel nasional memasuki fase penting di mana keseimbangan antara kebijakan pemerintah, kebutuhan pasokan bijih, dan ekspansi hilirisasi teknologi HPAL menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan hilirisasi produk nikel bernilai tinggi.