Pengawasan Harga Pangan di Papua Diperketat Jelang Ramadhan 2026
JAKARTA - Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Papua.
Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat bisa membeli komoditas pangan dengan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan mutu dan keamanan produk.
Fokus utama adalah menjaga agar harga pangan tetap stabil di tengah lonjakan permintaan yang biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Baca JugaIFEX 2026 Jadi Ajang Promosi Daya Saing Industri Mebel Indonesia Global
Badan Pangan Nasional (Bapanas) selama ini telah memiliki peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan nasional.
Untuk tahun 2026, Bapanas memperluas cakupan pengawasan yang sebelumnya terbatas pada pengendalian harga beras, menjadi lebih menyeluruh dengan melibatkan seluruh komoditas pangan strategis.
Pendekatan yang lebih holistik ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga pangan secara menyeluruh serta memastikan pangan yang sampai ke konsumen tidak hanya terjangkau, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang aman.
Pengawasan yang Lebih Luas
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa pengendalian pangan tidak hanya cukup dengan memastikan pasokan yang cukup dan harga yang stabil. Pangan yang beredar di masyarakat juga harus terjamin kualitas dan keamanannya.
“Stabilisasi pangan harus dilakukan secara menyeluruh. Harga harus terjangkau, pasokan cukup, dan yang tidak kalah penting, pangan yang sampai ke masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan mutu,” ungkapnya.
Dengan semakin luasnya cakupan pengawasan pangan, Bapanas kini tidak hanya mengawasi harga beras, tetapi juga komoditas pangan penting lainnya seperti minyak, cabai, bawang, serta daging.
Langkah ini diambil mengingat pergeseran pola konsumsi dan pentingnya harga pangan yang terkendali menjelang bulan suci Ramadhan, di mana konsumsi masyarakat umumnya meningkat.
Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pangan
Sebagai bagian dari langkah untuk memperkuat pengawasan, Bapanas membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan yang akan memantau pengendalian harga dan kualitas pangan. Satgas ini berperan dalam menindaklanjuti pengawasan terhadap komoditas pangan strategis yang beredar di pasaran.
Sebelumnya, Satgas Saber telah berfokus pada pengendalian harga beras dan telah menunjukkan hasil yang positif dalam menjaga kestabilan harga di lapangan.
Memasuki 2026, Satgas Saber diperluas dengan pengawasan yang lebih menyeluruh, tidak hanya untuk beras, tetapi juga meliputi berbagai komoditas pangan lainnya.
Ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya di Papua yang menghadapi tantangan geografis yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebijakan Pengendalian Harga
Untuk memastikan stabilitas harga pangan, pemerintah juga telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan yang dipasarkan di Papua. HET ini berlaku untuk berbagai komoditas penting seperti Minyakita, beras, bawang merah, cabai, dan daging.
Sebagai contoh, harga HET beras medium di Papua ditetapkan sebesar Rp15.500 per kilogram, sementara beras premium dipatok di angka Rp15.800 per kilogram.
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah tegas bagi mereka yang mencoba melanggar aturan harga ini. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan, "Pemerintah tidak akan ragu melakukan penindakan jika masih ditemukan pelanggaran di lapangan.
Ini perintah dari Bapak Presiden, harga pangan harus stabil sampai Ramadhan dan Idul Fitri selesai." Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga di tengah tantangan pasar pangan yang semakin fluktuatif.
Sinergi Antarinstansi untuk Stabilitas Pangan
Selain peran Bapanas, keberhasilan pengawasan harga pangan juga memerlukan dukungan sinergi antarinstansi. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra, menyatakan bahwa pengawasan harga pangan di Papua memiliki tantangan tersendiri.
Kondisi geografis yang terbatas dan distribusi yang tidak merata menjadi masalah tersendiri dalam menjaga harga pangan. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi sangat diperlukan.
“Pengendalian pangan tidak bisa dilakukan sendiri, dibutuhkan sinergi, komunikasi, dan koordinasi lintas instansi,” ujarnya. Sinergi ini sangat penting mengingat Papua memiliki kondisi distribusi yang sangat khas, yang bisa memengaruhi kelancaran pengiriman pangan ke berbagai daerah.
Menjaga Keamanan Pangan di Papua
Keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pengawasan ini, mengingat wilayah Papua yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan fasilitas pengawasan.
Bapanas bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, untuk memastikan pangan yang sampai ke konsumen tidak hanya murah, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
Sementara itu, pengawasan pangan yang dilaksanakan oleh Satgas Saber juga dilakukan dengan melibatkan aplikasi sistem yang lebih transparan.
Aplikasi Sistem Pengendalian Harga Pangan yang dimiliki Bapanas menjadi alat utama untuk melakukan pendataan hingga proses klaim harga pangan. Melalui sistem ini, diharapkan pengawasan harga, kualitas, dan distribusi pangan bisa berjalan lebih efisien dan transparan.
Tantangan Pengendalian Pangan di Papua
Pemerintah memahami bahwa pengendalian pangan di Papua bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan seperti kondisi geografis yang terisolasi, masalah distribusi, dan kendala lainnya sering kali menghambat upaya pengendalian harga pangan.
Namun, dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan kestabilan pasokan dan harga pangan di Papua bisa terjaga dengan baik.
Bapanas menegaskan bahwa upaya pengendalian pangan di Papua menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 bukan hanya soal stabilitas harga.
Yang lebih penting adalah memastikan kualitas dan keamanan pangan yang sampai ke masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pasokan pangan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
Pemerintah melalui Satgas Saber Pangan akan terus melakukan pengawasan secara maksimal, dan jika diperlukan, melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
Dengan adanya langkah-langkah konkret dan koordinasi yang baik antar instansi, stabilitas pangan di Papua menjelang Ramadhan diharapkan bisa tercapai, sehingga masyarakat dapat merayakan bulan suci dengan penuh kedamaian dan kenyamanan tanpa khawatir harga pangan yang melonjak.
Rekomendasi
