Transformasi Merauke: Food Estate Sebagai Katalis Pembangunan Papua Selatan

Transformasi Merauke: Food Estate Sebagai Katalis Pembangunan Papua Selatan

JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, kini tidak lagi hanya dipandang sebagai lumbung pangan masa depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa megaproyek ini merupakan motor penggerak utama yang akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar secara masif di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Kehadiran kawasan ini secara otomatis memicu pembenahan aksesibilitas yang selama ini menjadi tantangan utama di Papua. Integrasi antara sektor pertanian dan konektivitas diharapkan dapat memangkas isolasi wilayah dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Baca Juga

IFEX 2026 Jadi Ajang Promosi Daya Saing Industri Mebel Indonesia Global

Akselerasi Infrastruktur: Jalan, Pelabuhan, hingga Bandara

Pembangunan fisik di Merauke kini tengah bergerak cepat. Menurut Mentan Amran, infrastruktur bukan lagi sekadar pendukung, melainkan bagian tak terpisahkan dari ekosistem food estate. "Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara," ujar Amran saat ditemui di Sentul, Bogor.

Berdasarkan data terbaru, progres di lapangan menunjukkan hasil yang signifikan:

Akses Darat: Pembangunan jalan telah mencapai 58,44 kilometer, dengan 11,53 kilometer di antaranya sudah masuk tahap perkerasan.

Pembukaan Lahan: Total area yang telah dibuka mencapai 9.781 hektare.

Fasilitas Laut: Pembangunan pelabuhan saat ini telah memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).

Pemberdayaan Lokal dan Kedaulatan Rakyat

Selain infrastruktur fisik, pemerintah menitikberatkan pada kedaulatan masyarakat lokal melalui modernisasi pertanian. Sebanyak ratusan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) telah disalurkan dan diserahkan sepenuhnya menjadi milik masyarakat agar mereka dapat mengelola lahan secara mandiri.

Strategi penyerapan tenaga kerja juga menjadi sorotan dengan dibentuknya "Brigade Pangan". Program ini secara khusus merekrut warga lokal sebagai anggota inti. "Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang (lapangan kerja). Kami ingin masyarakat setempat berdaya di tanah mereka sendiri," tutur Amran.

Visi Presiden: Swasembada sebagai Pilar Kemerdekaan

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah syarat mutlak bagi kesejahteraan dan kemerdekaan bangsa yang sejati. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu sebagai patriot demi menyukseskan program ini, meski di tengah skeptisisme berbagai pihak.

“Kalau kita mau merdeka, kita harus jamin produksi pangan sehingga bisa dinikmati seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang,” tegas Presiden Prabowo.

Klarifikasi Sektor Swasta dan Fokus Komoditas

Menanggapi kritik mengenai keterlibatan pihak swasta, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, memberikan klarifikasi tegas. Ia membantah isu adanya tagihan sebesar Rp7 triliun kepada negara dan menekankan bahwa perusahaan menjalankan penugasan negara tanpa mengedepankan kalkulasi untung-rugi semata.

Junaidi juga meluruskan simpang siur mengenai peruntukan lahan di Wanam. Ia menegaskan bahwa fokus di wilayah tersebut adalah:

Cetak Sawah: Perluasan lahan padi secara masif.

Pengembangan Tebu: Diperuntukkan bagi pemenuhan gula dan bioenergi.

Optimalisasi Lahan: Mendukung ketahanan pangan nasional secara permanen dan berkelanjutan.