JAKARTA – Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan peran vital Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai penggerak utama investasi strategis di Indonesia. Pernyataannya tersebut disampaikan saat bertemu dengan CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam sebuah pertemuan penting yang berfokus pada sinergi strategis.
Mendorong Dampak Nyata untuk Perekonomian
Rachmat Pambudy menggarisbawahi bahwa segala bentuk investasi yang dikelola oleh Danantara harus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. "Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dengan tegas.
Dalam diskusi, dibahas berbagai langkah kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang ada. Fokus utama diarahkan pada permasalahan pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029
Salah satu peran krusial Danantara adalah mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2029. Dalam konteks ini, pemerintah telah menyusun berbagai program intervensi strategis untuk melengkapi upaya Danantara. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.
Selain program pangan, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan masyarakat melalui perbaikan fasilitas pendidikan dan infrastruktur di pedesaan. “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” jelas Rachmat.
Inspirasi dari Model Investasi Internasional
Pada kesempatan tersebut, Rachmat dan Rosan membahas beberapa model pengelolaan investasi yang dapat diadopsi di Indonesia. Inspirasi datang dari model serupa di Temasek, Singapura, maupun di Tiongkok, sebagai upaya untuk menjaring investasi yang lebih efektif dan efisien.
Kementerian PPN/Bappenas pun menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi melalui penyusunan Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara, guna memastikan setiap langkah yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik serta sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Mengatasi Tantangan Birokrasi
Menteri PPN juga menyoroti tantangan birokrasi yang kerap menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan. Namun, ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, birokrasi seharusnya berfungsi sebagai motor percepatan pembangunan.
“Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” papar Rachmat. Ia juga mengingatkan bahwa komitmen Bappenas untuk mendukung Danantara dalam mewujudkan investasi yang berdampak luas akan tetap kuat.
Komitmen untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Sebagai penutup diskusi, Rachmat kembali menegaskan kesiapan kementeriannya untuk bersinergi dengan Danantara. "Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.
Dengan adanya sinergi yang erat antara Bappenas dan Danantara, diharapkan langkah-langkah konkret ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Kolaborasi strategis ini menjadi landasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Indonesia lebih kompetitif di kancah global.