Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, Sri Mulyani Diserbu Pertanyaan Kepala Daerah di Retret Magelang

Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, Sri Mulyani Diserbu Pertanyaan Kepala Daerah di Retret Magelang

JAKARTA - Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, para kepala daerah secara antusias memanfaatkan kesempatan retret untuk berdialog langsung dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Momen ini digunakan untuk menggali lebih dalam terkait kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan ini menjadi topik hangat di seluruh pelosok Indonesia. Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara utama dalam acara tersebut pada Minggu (23 Februari).

Sri Mulyani membuka pemaparan dengan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung tujuan nasional, mencakup aspek ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih terkoordinasi. Dalam sesi tanya jawab, banyak kepala daerah tak segan mengajukan pertanyaan detil mengenai dana bagi hasil, kelanjutan proyek infrastruktur, serta aspirasi lain yang penting bagi daerah masing-masing.

Sesi Dialog yang Hangat dan Berbuah Manfaat

Menteri Keuangan menerima pertanyaan beragam dari kepala daerah, salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 (tahun 2025) termasuk efisiensi,” ungkap Sri Mulyani.

Tidak hanya itu, diskusi juga melibatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menangkap antusiasme dari para peserta retret. Tito menyoroti bagaimana interaksi ini membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan perhatian dan permasalahan teknis keuangan secara langsung kepada pihak kementerian. “Cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan,” jelas Tito.

Berbagai Fokus dan Masukan dari Kepala Daerah

Sementara itu, Mendagri menjelaskan bahwa banyak kepala daerah menyoroti topik efisiensi anggaran, dana bagi hasil, pajak, restribusi, dan inflasi. Para kepala daerah juga memberikan masukan terkait formula dana bagi hasil yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mencapai solusi yang diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Tito menegaskan pentingnya efisiensi belanja di berbagai sektor, terutama untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta acara seremonial. Anggaran yang mungkin dapat dialihkan untuk program pro rakyat. “Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, Puskesmas, harus bagus standarnya,” tambahnya.

Kebersamaan dalam Efisiensi

Mendagri lebih lanjut mendorong para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar secara kolektif menyadari pentingnya efisiensi. Tujuannya tidak lain demi mewujudkan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. “Ini awasi, tolong diawasi,” imbau Mendagri, menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi.

Keikutsertaan kepala daerah dalam retret ini juga dianggap sejalan dengan tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya. Selain itu, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para pemimpin daerah untuk membangun hubungan emosional dan saling bertukar pengalaman. Interaksi ini dinilai krusial untuk memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Dari rangkaian pertemuan di Magelang, dapat terlihat jelas bahwa efisiensi anggaran bukan hanya menjadi isu sentral di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Keterlibatan aktif para kepala daerah dalam diskusi ini, mendapatkan respons positif dari Sri Mulyani dan Tito Karnavian. Komitmen pemerintah untuk terus mendengar dan merespons aspirasi daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan terfokus. Semua upaya ini menunjukkan bahwa meski berbeda wilayah, baik pusat maupun daerah bergerak dalam satu arah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, retret kepala daerah ini tidak hanya menjadi ruang belajar dan berbagi tetapi sekaligus memetakan langkah konkret untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan efisien ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.