Kebijakan Baru di Kapal Penyeberangan Kayangan sampai Poto Tano: Langkah Mendorong Kenyamanan dan Keselamatan

Kebijakan Baru di Kapal Penyeberangan Kayangan-Poto Tano: Langkah Mendorong Kenyamanan dan Keselamatan

JAKARTA - Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan tegas terkait operasional kapal penyeberangan di lintas Kayangan, Lombok Timur hingga Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah ini diambil guna meningkatkan aspek kenyamanan dan keselamatan penumpang di atas kapal. Diumumkan pada hari Minggu, kebijakan ini menekankan pada larangan aktivitas penyewaan bantal hingga jasa pengisian daya telepon seluler di dalam kapal.

Imbauan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menyatakan dengan tegas pelarangan penyewaan bantal, matras, dan tikar di atas kapal. “Ini untuk pelayanan,” jelas Lalu Moh. Faozal, menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta menghindari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas kapal. Kebijakan ini bertujuan bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga meminimalkan risiko kesehatan akibat benda-benda umum yang digunakan bergantian.

Selain itu, kebijakan ini juga menyasar aktivitas pengisian daya telepon seluler di atas kapal. Larangan ini muncul seiring kekhawatiran terhadap risiko korsleting listrik yang dapat mengancam keselamatan pelayaran. Dengan demikian, penumpang diharapkan datang dengan perangkat yang telah diisi penuh sebelumnya untuk menghindari kebutuhan pengisian daya selama perjalanan.

Dinas Perhubungan menegaskan bahwa perusahaan kapal yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Langkah pengawasan akan diambil untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan efektif.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Kayangan, Umar, merespons positif kebijakan ini. “Kita laksanakan. Sudah kita sampaikan ke armada kita masing-masing untuk mengikuti imbauan tersebut,” ujar Umar. Dia juga memastikan komitmen armada yang beroperasi untuk mematuhi kebijakan demi keselamatan bersama.

Lebih lanjut, Umar mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerja sama erat dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi dan memastikan seluruh operator kapal mematuhi kebijakan. Dia juga menegaskan kesiapan seluruh operator di jalur penyeberangan strategis ini untuk memenuhi standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) yang menjadi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan ini menandai komitmen nyata pemerintah dan operator penyeberangan dalam menjaga serta meningkatkan layanan penumpang. Meskipun diterima dengan berbagai pendapat, langkah ini adalah fondasi penting untuk cara penyeberangan yang lebih selamat dan nyaman. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan transportasi penyeberangan dapat terus berkembang dan menjamin pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan mendorong kebijakan ini ke depan, diharapkan Dinas Perhubungan dan operator kapal dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pengguna jasa penyeberangan. Melalui kepatuhan dan komitmen untuk mengikuti imbauan, keamanan dan kenyamanan penumpang dapat lebih terjamin selama perjalanan mereka di perairan NTB. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan memperoleh perawatan penumpang yang lebih baik dan menjadikan penyeberangan sebagai sektor transportasi yang lebih aman dan nyaman.