LOGISTIK

Penghentian Diskresi Oleh KSOP Balikpapan Pengaruhi Logistik IKN, Pengguna Jetty Menjerit

Rabu, 19 Februari 2025

JAKARTA - Penghentian kegiatan curah oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (KSOP) Balikpapan di Terminal Kaltim Kariangau (KKT) telah memicu keresahan di kalangan pengguna jetty, terutama yang terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan yang diambil KSOP ini menimbulkan keluhan karena menghambat pengiriman dan bongkar muat logistik yang krusial untuk proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Penghentian Diskresi: Apa yang Terjadi?

Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut sebelumnya memberikan diskresi kepada KKT, operator Terminal Peti Kemas (TPK) Karingau, agar bisa melanjutkan kegiatan multipurpose hingga batas akhir yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Namun, diskresi tersebut dihentikan setelah KKT gagal melengkapi izin yang diperlukan dalam batas waktu yang ditentukan.

Keputusan ini menimbulkan dampak signifikan pada alur pengiriman logistik untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu perusahaan pengguna yang enggan disebutkan namanya menyatakan ketidakpuasannya terhadap situasi ini.

“Jujur saja, dengan disetopnya kegiatan curah di KKT ini menghambat kinerja alur pengiriman dan bongkar muat logistik IKN,” ujarnya

Pengguna ini juga menyatakan bahwa perpanjangan diskresi seharusnya diberikan oleh Kementerian Perhubungan, mengingat pentingnya proyek IKN yang memerlukan kelancaran pengiriman logistik tanpa hambatan.

Kritik dan Kerugian bagi Perusahaan Terkait

Beberapa perusahaan BUMN yang terikat kontrak dengan KKT dan berkaitan langsung dengan proyek IKN merasa dirugikan akibat ketidakpastian ini. Kelancaran operasi logistik mereka terganggu, menyulitkan koordinasi di lapangan.

“Kami pun bekerja ditarget dengan waktu juga. Kalau tersendat seperti ini, kami sulit untuk koordinasi di lapangan dan merembet ke mana-mana,” tambah narasumber tersebut.

Rumor muncul terkait adanya rencana pengalihan kegiatan ke pelabuhan milik swasta. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan, mengingat pelabuhan milik BUMN seperti KKT lebih dekat secara geografis dibandingkan fasilitas pelabuhan swasta. Salah satunya adalah pelabuhan umum yang berada di Kawasan Industri Somber.

“Orang awam saja pasti dengarnya aneh. KSOP yang mewakili pihak pemerintah kok justru merekomendasikan ke pihak swasta? Padahal ada jetty milik BUMN. Lebih aneh lagi, kegiatannya berdekatan dengan jetty milik KKT. Ini sebenarnya ada apa?” ungkapnya.

Konfirmasi dari Kementerian Perhubungan

Saat Media Kaltim mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Kementerian Perhubungan, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Elba Damhuri, menyarankan agar mendapatkan keterangan langsung dari KSOP Balikpapan.

“Untuk sementara, tunggu saja komentar dari KSOP Balikpapan ya,” ujar Elba melalui pesan WhatsApp pada Rabu 12 Februari 2025

Meskipun demikian, keterlambatan informasi resmi semakin mengintensifkan ketidakpastian di kalangan pemangku kepentingan, khususnya mereka yang secara langsung terlibat dalam pembangunan IKN.

Dampak Terhadap Proyek IKN

IKN merupakan proyek ambisius yang tengah berjalan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Indonesia, menjadi prioritas utama pada pemerintahan saat ini. Penghentian diskresi pada KKT ini menambah daftar panjang tantangan logistik yang perlu segera diatasi guna mencegah penundaan yang lebih lama.

Strategi pengembangan infrastruktur dan logistik yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pasokan material yang mendukung pembangunan IKN. Setiap hambatan logistik bisa berpotensi menambah biaya dan mengganggu penjadwalan yang sudah ditetapkan.

Kesimpulan

Situasi ini merupakan panggilan bagi semua pihak terkait untuk segera mencari solusi, memastikan arus logistik untuk pembangunan IKN kembali normal. Koordinasi antara pemerintah, operator terminal, dan pengguna harus diperkuat demi menjamin kelancaran penyelesaian proyek PSN yang menjadi andalan dalam membawa Indonesia menuju era baru pemerataan pembangunan.

Dalam perkembangan terbaru, semua mata kini menantikan respons dari KSOP Balikpapan yang krusial untuk menjelaskan arah kebijakan yang lebih jelas serta memberikan jawaban atas keprihatinan yang sudah digaungkan oleh pihak-pihak terkait.