Pemkab Blora Mulai Sesuaikan Anggaran Akibat Efisiensi Anggaran Pusat, Fokus pada Infrastruktur

Pemkab Blora Mulai Sesuaikan Anggaran Akibat Efisiensi Anggaran Pusat, Fokus pada Infrastruktur

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Blora tengah melakukan penyesuaian anggaran yang telah disusun sebelumnya, mengikuti kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini berdampak signifikan pada alokasi dana untuk daerah, termasuk penurunan anggaran transfer pusat untuk Blora yang berkurang sekitar Rp 65 miliar. Sebagai langkah responsif, Pemkab Blora juga merencanakan efisiensi anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 41 miliar.

Perubahan anggaran ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, karena dapat memengaruhi berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun, Bupati Blora menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak boleh mengganggu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama di daerah tersebut.

Bupati Blora: Efisiensi Anggaran Tak Boleh Ganggu Infrastruktur

Baca Juga

15 Tempat Wisata di Sukabumi 2025 Terbaik yang Indah Untuk Dikunjungi

Bupati Blora, Arief, dalam rapat koordinasi yang digelar pada 17 Februari 2025 mengungkapkan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur yang mendesak, seperti perbaikan jalan rusak dan jembatan yang roboh, harus tetap berjalan meski dalam situasi efisiensi.

“Kami akan mencari strategi dan alternatif lain, seperti contohnya, pinjaman. Semua itu agar memenuhi keinginan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur yang tetap dapat ditangani. Jalan rusak yang sudah parah, jembatan roboh, dan kebutuhan mendesak lainnya harus tetap menjadi prioritas,” tegas Bupati Blora, Arief, dalam pertemuan tersebut.

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, Pemkab Blora berencana untuk menunda sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati yang meminta agar perubahan anggaran dilakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu operasional dan program yang telah ditetapkan.

“Untuk hal-hal yang tidak mendesak akan kami tunda. Untuk itu, saya minta segera dilakukan percepatan perubahan anggaran,” ujar Arief, menegaskan pentingnya langkah cepat dalam penyesuaian anggaran di tengah keterbatasan dana.

Sekda Blora: Penurunan Anggaran Diperkirakan Mencapai Rp 100 Miliar

Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, menjelaskan lebih rinci mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap daerahnya. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, total anggaran yang berkurang dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Hal ini tentu memengaruhi pelaksanaan berbagai program dan proyek yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2025.

“Besaran efisiensi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang berkurang untuk Blora sebesar Rp 65 miliar. Selain itu, pemkab diperkirakan bakal mengambil kebijakan efisiensi belanja APBD tahun ini sebesar Rp 41 miliar. Jadi totalnya adalah Rp 100 miliar lebih efisiensi (anggaran) tersebut,” ungkap Komang.

Meski kebijakan efisiensi ini sudah mulai diterapkan, Sekda Blora menyebutkan bahwa surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengatur lebih lanjut tentang hal ini belum diterima oleh Pemkab Blora. Surat tersebut baru diperkirakan akan diterbitkan setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 mendatang. Meskipun demikian, pihak Pemkab Blora tetap melanjutkan persiapan dengan melakukan pertemuan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua langkah efisiensi sudah terencana dengan baik.

“Meski surat belum turun, kami harus sudah menyiapkan hitungannya atau rencana efisiensinya. Koordinasi penting dilakukan agar Pemkab Blora bisa segera mengimplementasikan kebijakan efisiensi secara tepat,” tambah Komang.

Tantangan Efisiensi Belanja dan Dampaknya pada Pengusaha

Dalam pelaksanaannya, kebijakan efisiensi anggaran ini tentu membawa tantangan tersendiri, salah satunya adalah dampaknya pada dunia usaha. Komang Gede Irawadi menambahkan bahwa meskipun Pemkab berusaha untuk menjaga agar dampaknya tidak terlalu berat bagi pengusaha lokal, masih belum dapat dipastikan sejauh mana kebijakan ini akan memengaruhi sektor ekonomi.

“Kami berharap tidak menimbulkan efek yang negatif di kalangan pengusaha. Sebab, pemangkasan anggaran bisa memengaruhi beberapa sektor yang terkait dengan dunia usaha dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Namun demikian, pihak Pemkab Blora menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun terjadi pengurangan anggaran, langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan jalan, perbaikan jembatan, dan infrastruktur vital lainnya akan tetap dijalankan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Langkah Alternatif untuk Menyiasati Efisiensi Anggaran

Di tengah kebijakan efisiensi, Pemkab Blora juga mulai mencari langkah-langkah alternatif untuk menyiasati kekurangan anggaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah dengan mencari sumber pembiayaan tambahan melalui pinjaman. Bupati Blora, Arief, mengungkapkan bahwa selain melakukan efisiensi, pinjaman dapat menjadi salah satu solusi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang bersifat mendesak.

“Jika diperlukan, kami tidak menutup kemungkinan untuk mencari sumber pembiayaan lain, seperti pinjaman, demi memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan kebutuhan mendesak lainnya tetap dapat dipenuhi,” ungkap Arief, menutup pembicaraan.

Prioritaskan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun sedang menghadapi tantangan anggaran, Pemkab Blora tetap berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa proyek yang dianggap mendesak, seperti perbaikan jalan rusak dan pembangunan jembatan, akan tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran yang terbatas.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, Pemkab Blora terus berupaya untuk mengoptimalkan dana yang tersedia. Walaupun begitu, pemerintah daerah tetap mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat Blora.

“Infrastruktur adalah fondasi bagi kemajuan daerah. Kami akan terus mencari cara untuk memastikan bahwa proyek-proyek vital ini tetap berjalan, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran yang ketat,” kata Bupati Blora, menutup pembicaraan.

Pemkab Blora berharap dengan berbagai langkah efisiensi yang dilakukan, pembangunan daerah dapat tetap berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Blora.