Presiden Prabowo Subianto Targetkan Tiga Juta Rumah Murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Lewat Skema FLPP

Presiden Prabowo Subianto Targetkan Tiga Juta Rumah Murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Lewat Skema FLPP

JAKARTA – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap perumahan yang terjangkau. Dalam upaya tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. Dalam pidatonya yang disampaikan di Istana Merdeka pada Senin, 17 Februari 2025, Presiden menargetkan bahwa program FLPP akan menyediakan tiga juta unit rumah murah untuk MBR dalam waktu dekat.

“Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni,” ujar Presiden Prabowo.

Program FLPP sendiri telah diluncurkan sejak 2021 dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah pertama mereka. Melalui skema ini, pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan calon pemilik rumah, termasuk uang muka rendah, bebas biaya premi asuransi, serta suku bunga yang sangat terjangkau. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan rumah karena keterbatasan ekonomi.

Baca Juga

Harga BBM Terbaru Berlaku Seluruh SPBU

Kemudahan Akses bagi MBR dalam Skema FLPP

Salah satu keunggulan utama dari skema FLPP adalah uang muka yang sangat ringan. Biasanya, pembelian rumah dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR) membutuhkan uang muka sebesar satu persen dari harga rumah. Namun, dengan FLPP, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka yang jauh lebih rendah, sehingga mereka tidak terbebani dengan biaya besar di awal proses pembelian rumah.

Selain itu, para penerima FLPP juga dibebaskan dari biaya premi asuransi, yang seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses fasilitas pembiayaan rumah. Bebasnya biaya asuransi ini tentu memberikan beban yang lebih ringan bagi masyarakat, mengingat premi asuransi rumah bisa menjadi biaya tambahan yang cukup signifikan.

“Salah satu kemudahan utama dalam program FLPP adalah suku bunga yang maksimal hanya lima persen, yang menjadikannya sangat terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Prabowo. Menurutnya, hal ini akan sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak tanpa harus khawatir dengan besaran angsuran yang membebani setiap bulannya.

Program FLPP ini memang ditujukan untuk membantu masyarakat di sektor informal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Para pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, dan buruh harian lainnya, menjadi salah satu kelompok yang menjadi prioritas dalam penerimaan FLPP. Dengan demikian, skema ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.

BTN Komitmen Dukung Program FLPP dan Perluas Akses untuk Pekerja Informal

Salah satu lembaga keuangan yang mendukung penuh program FLPP adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yang berperan aktif dalam penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi. BTN berkomitmen untuk memperluas akses bagi pekerja sektor informal dalam program ini, dengan rencana untuk meningkatkan porsi penyaluran KPR untuk kelompok pekerja informal hingga 20 persen dari kuota FLPP yang tersedia di masa depan.

“Kami di BTN berkomitmen untuk mendukung penuh program FLPP dan memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, dapat mengakses pembiayaan rumah dengan lebih mudah,” kata Direktur Utama BTN. Menurutnya, penyaluran KPR dengan skema FLPP untuk pekerja informal sangat penting, karena mereka sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas kredit konvensional yang lebih sulit dijangkau.

Dalam rangka memperluas akses kepada pekerja informal, BTN merencanakan untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah maupun sektor swasta, guna menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi masyarakat dalam mengakses perumahan. Selain itu, BTN juga akan terus melakukan inovasi dalam sistem pembiayaan dan pemrosesan KPR agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah.

FLPP: Menjawab Tantangan Perumahan di Indonesia

Tantangan terbesar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia adalah akses terbatas terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program subsidi, banyak di antara masyarakat yang masih kesulitan membeli rumah karena terbatasnya akses kredit dengan bunga rendah dan uang muka yang terjangkau. FLPP hadir sebagai solusi atas permasalahan ini, dengan menyediakan kemudahan-kemudahan yang akan mempermudah masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, dalam memiliki rumah pertama mereka.

Dengan program FLPP, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam hal akses perumahan yang lebih merata. Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa “FLPP adalah program yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk memberikan rumah yang layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah.”

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini, karena kebutuhan akan perumahan yang terjangkau masih sangat besar di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan jutaan unit rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Program FLPP

Keberhasilan program FLPP tidak hanya akan dilihat dari jumlah rumah yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman, serta memiliki tempat yang stabil untuk membangun keluarga. Hal ini tentunya berdampak positif pada kualitas hidup mereka.

Selain itu, keberhasilan program FLPP juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Permintaan terhadap rumah subsidi akan mendorong pembangunan perumahan yang lebih banyak, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor konstruksi.

Melalui skema FLPP, Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan program Tiga Juta Rumah Murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pembiayaan rumah, sehingga masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni dengan uang muka rendah, bunga terjangkau, dan tanpa biaya premi asuransi. Dengan dukungan penuh dari Bank Tabungan Negara (BTN) dan lembaga terkait lainnya, diharapkan program FLPP ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi sektor perumahan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.