Pinjaman Online

Imbas Pemangkasan Anggaran, Karyawan BPKN Terpaksa Pakai Pinjaman online: Sementara Tim Desain IKN Lakukan Studi Banding ke Luar Negeri

Jumat, 14 Februari 2025

Imbas Pemangkasan Anggaran, Karyawan BPKN Terpaksa Pakai Pinjaman online; Sementara Tim Desain IKN Lakukan Studi Banding ke Luar Negeri

JAKARTA - Dalam upaya membangun ibu kota baru bernama Ibu Kota Nusantara (IKN), perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada proses pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada desain bangunan-bangunan yudikatif dan legislatif yang akan menghiasi ibu kota tersebut. Presiden Prabowo mengambil langkah cepat dengan meminta tim desain untuk melakukan studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India.

"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo menyatakan bahwa kita diminta untuk studi banding ke sekitar tiga negara, yakni Mesir, Turki, dan India," jelas Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan.

Dody menjelaskan bahwa tujuan studi ini adalah untuk mempelajari karakteristik bangunan yudikatif dan legislatif di ketiga negara tersebut yang dianggap memiliki kesamaan dengan Indonesia. Ketua tim desain bangunan untuk proyek tersebut adalah Diana Kusumastuti, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri PU.

“Mungkin ketika beliau ke sana, kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya, menurut beliau mungkin memiliki karakter yang mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi, dari situ tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan kami sampaikan ke Pak Prabowo lagi,” tambah Dody.

Permasalahan Karyawan BPKN: Bertahan Hidup dengan Pinjaman Online

Beralih dari semangat pembangunan IKN, situasi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) justru mencerminkan problematika yang memprihatinkan. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI yang membahas efisiensi anggaran, Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengungkapkan fakta pahit bahwa sejumlah karyawan harus memanfaatkan layanan pinjaman online atau pinjol hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Bahkan, ada karyawan kami ini yang harus menggunakan pinjol untuk bertahan hidup karena masih dalam status honorer selama 20 tahun, ada pula yang 16 tahun masih honorer," ungkap Mufti.

Situasi ini semakin diperparah dengan keputusan pemangkasan anggaran BPKN. Pagu anggaran 2025 yang semula sebesar Rp 8,96 miliar dipangkas 73 persen, menyisakan hanya Rp 2,38 miliar untuk operasional BPKN. Dari sisa anggaran ini, sebagian besar difokuskan untuk membayar gaji pegawai, terutama mereka yang masih berstatus honorer.

Mufti menambah bahwa efisiensi anggaran ini berdampak besar pada kelangsungan operasional BPKN sebagai lembaga perlindungan konsumen yang memiliki peran krusial. Namun, alokasi anggaran tersebut lebih memprioritaskan kesejahteraan pegawai di tengah keprihatinan finansial yang mereka alami.

"Efisiensi ini tentu berat bagi kami, tetapi kesejahteraan pegawai tetap menjadi fokus. Meski dengan anggaran terbatas, kami tetap berusaha semaksimal mungkin," ujar Mufti dalam rapat tersebut.

Menakar Dampak Langkah Pemerintah pada Pembangunan dan Kesejahteraan

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan ibu kota baru dan upaya desain yang lebih representatif, situasi di lembaga seperti BPKN memberi kita gambaran kontras tentang tantangan yang dihadapi pemerintah. Langkah inovatif mengakselerasi pembangunan IKN dengan studi desain bangunan di luar negeri mungkin memberikan inspirasi baru. Meski begitu, tantangan dalam dimensinya tetap nyata, terutama ketika kesejahteraan karyawan tidak selaras dengan ambisi besar pembangunan infrastruktur.

Langkah pemerintah dalam mengalokasikan anggaran serta memprioritaskan pembangunan nasional harus dipertimbangkan dengan cermat. Terutama pada sektor tenaga kerja, di mana jaminan kesejahteraan dan kenyamanan finansial menjadi krusial bagi pegawai, agar tidak terbebani hingga harus bergantung pada pinjaman online.

Rencana besar yang diusung, baik itu pembangunan IKN atau pemotongan anggaran, perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang agar bisa beriringan selaras dengan peningkatan kesejahteraan karyawan dan konsumen di seluruh negeri. Ini semua untuk memastikan bahwa cita-cita kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berjalan secara berkesinambungan.